Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Menaikkan Pajak Demi Biaya Perang

0
0

BOGOTA, DDTCNews – Pemerintah Kolombia akan menaikkan pajaknya guna mendanai konflik yang terjadi dengan pemberontak sayap kiri Marxis, jika kesepakatan perdamaian yang diupayakan gagal ditempuh.

Presiden Juan Manuel Santos mengatakan negosiasi dengan Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) yang menjadi pemberontak sayap kiri ini harus segera diselesaikan sebelum 20 Juli 2016. Namun, ia dikritik oleh figur-figur oposisi sayap kanan di negaranya karena rencana kenaikan pajak tersebut.

"Kita akan mengumpulkan pajak untuk perdamaian perang, tapi sebaliknya, jika perang terus berlanjut, kita akan meningkatkan pajak untuk membiayainya, karena biaya perang lebih mahal," ujar Santos dalam penyataannya di televisi publik.

Baca Juga: Negara Pengekspor Bunga Potong Ini Miliki 7 Layer Tarif PPh OP

Sejak akhir 2012, Pemerintah telah beberapa kali menghadiri pembicaraan di Kuba dengan FARC. Dua pihak tersebut belum juga mencapai persetujuan mengenai gencatan senjata bilateral atau implementasi dari sebuah perjanjian yang selama ini telah dibicarakan.

"Saya pikir sebelum 20 Juli kita sudah sudah harus dapat menutup negosiasi di Havan dan dari sana sebuah era baru untuk negara ini akan dimulai," Santos mengatakan dalam sebuah rapat Kabinet.

Para negosiator tidak dapat memenuhi deadline yang ditentukan untuk menandatangani sebuah perjanjian dengan Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia di bulan Maret. Kritik keras terhadap Santos juga kerap kali dilayangkan selama seminggu terakhir ini karena komentar-komentarnya tentang referendum yang telah ia janjikan.

Baca Juga: Perluas Basis Data, Negara Ini Terapkan Tax Amnesty

Dilain pihak, oposisi sayap kanan yang dipimpin oleh mantan Presiden Alvaro Uribe, yang sekarang adalah seorang senator, menyerukan warga untuk berpartisipasi dalam 'perlawanan sipil' terhadap proses perdamaian, yang katanya akan memberikan pemberontak impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia.

Uribe memberitahu para jurnalis bahwa isu kenaikan pajak tersebut merupakan “tindakan intimidasi” yang bertujuan menakuti para penduduk Kolombia untuk memilih perjanjian damai dalam referendum yang akan datang.

Adanya undang-undang reformasi pajak, seperti dilansir dari thestar.com, dianggap vital karena dapat mengatasi pendapatan minyak yang menurun tajam telah menganggu pendapatan nasional. Oleh karena itu, isu kenaikan pajak akan disetujui oleh konggres sebelum akhir tahun. “Jika perjanjian damai ditetapkan maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2%,” tandas Santos. (Amu)

"Kita akan mengumpulkan pajak untuk perdamaian perang, tapi sebaliknya, jika perang terus berlanjut, kita akan meningkatkan pajak untuk membiayainya, karena biaya perang lebih mahal," ujar Santos dalam penyataannya di televisi publik.

Baca Juga: Negara Pengekspor Bunga Potong Ini Miliki 7 Layer Tarif PPh OP

Sejak akhir 2012, Pemerintah telah beberapa kali menghadiri pembicaraan di Kuba dengan FARC. Dua pihak tersebut belum juga mencapai persetujuan mengenai gencatan senjata bilateral atau implementasi dari sebuah perjanjian yang selama ini telah dibicarakan.

"Saya pikir sebelum 20 Juli kita sudah sudah harus dapat menutup negosiasi di Havan dan dari sana sebuah era baru untuk negara ini akan dimulai," Santos mengatakan dalam sebuah rapat Kabinet.

Para negosiator tidak dapat memenuhi deadline yang ditentukan untuk menandatangani sebuah perjanjian dengan Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia di bulan Maret. Kritik keras terhadap Santos juga kerap kali dilayangkan selama seminggu terakhir ini karena komentar-komentarnya tentang referendum yang telah ia janjikan.

Baca Juga: Perluas Basis Data, Negara Ini Terapkan Tax Amnesty

Dilain pihak, oposisi sayap kanan yang dipimpin oleh mantan Presiden Alvaro Uribe, yang sekarang adalah seorang senator, menyerukan warga untuk berpartisipasi dalam 'perlawanan sipil' terhadap proses perdamaian, yang katanya akan memberikan pemberontak impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia.

Uribe memberitahu para jurnalis bahwa isu kenaikan pajak tersebut merupakan “tindakan intimidasi” yang bertujuan menakuti para penduduk Kolombia untuk memilih perjanjian damai dalam referendum yang akan datang.

Adanya undang-undang reformasi pajak, seperti dilansir dari thestar.com, dianggap vital karena dapat mengatasi pendapatan minyak yang menurun tajam telah menganggu pendapatan nasional. Oleh karena itu, isu kenaikan pajak akan disetujui oleh konggres sebelum akhir tahun. “Jika perjanjian damai ditetapkan maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2%,” tandas Santos. (Amu)

Topik : kolombia, pajak perang, pajak naik
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 13 Mei 2019 | 13:33 WIB
FILIPINA
Kamis, 14 Juli 2016 | 11:33 WIB
INGGRIS
Jum'at, 12 April 2019 | 17:02 WIB
JERMAN
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:26 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Senin, 13 Mei 2019 | 13:33 WIB
FILIPINA
Jum'at, 12 April 2019 | 17:02 WIB
JERMAN
Jum'at, 12 April 2019 | 18:16 WIB
BREXIT
Jum'at, 12 April 2019 | 18:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 12 April 2019 | 19:02 WIB
FINLANDIA
Senin, 15 April 2019 | 10:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 15 April 2019 | 15:22 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 15 April 2019 | 18:24 WIB
NIGERIA
Senin, 15 April 2019 | 18:43 WIB
JEPANG