Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Membedah Penerapan Resolusi Sengketa Pajak

2
2

SENGKETA pajak sering menjadi hal yang tidak terhindarkan di tengah meningkatnya kebutuhan penerimaan. Dengan semakin bertambahnya jumlah sengketa, otoritas di berbagai negara pun mulai membenahi upaya resolusi atau penyelesaian sengketa pajaknya.

Buku ‘Tax Dispute Resolution: Challenges and Opportunities for India [Derived from Challenges of Indian Tax Administration]’ berhasil mengulas hal tersebut secara komprehensif. Sebagai pembuka, literatur ini membahas dampak sengketa pajak terhadap kemudahan berbisnis dan penerimaan perpajakan di negeri Hindustan. Kemudian, pembahasan beranjak pada upaya yang dilakukan untuk mengelola hal tersebut melalui resolusi sengketa pajak.

Urgensi Resolusi Sengketa Pajak

Baca Juga: Minim Sengketa, Meningkatkan Kepatuhan?

AGAR dapat ‘menakar’ langkah yang tepat dalam menyusun rekomendasi resolusi sengketa pajak di India, Mukesh Butani sebagai penulis buku ini mengidentifikasi penyebab sengketa pajak yang berlarut-larut. Faktor-faktor tersebut mencakup beberapa aspek, mulai dari aspek hukum, administrasi, hingga menyangkut aspek pelayanan dan sumber daya manusia (SDM).

Penyebab utama sengketa pajak tidak kunjung mencapai titik temu adalah proses pembuatan kebijakan yang tidak partisipatif. Butani membahas bahwa pembuatan regulasi di India cenderung bersifat straightforward dari pihak legislatif.

Dampaknya, para pemangku kepentingan sering menemui kerumitan dalam pelaksanaan regulasi yang telah dibuat. Terlebih, tidak ada panduan yang jelas atas sebagian besar ketentuan perpajakan tersebut. Hal ini memicu pemerintah mengajukan banding berulang kali.

Baca Juga: Menkeu Luncurkan Layanan Penilaian Pajak Tanpa Tatap Muka

Berkaitan dengan aspek administrasi, penulis membahas bahwa mekanisme restitusi negara yang tidak efisien juga dapat menjadi penyebab tingginya sengketa pajak. Tidak ketinggalan, dia juga menyoroti sistem penilaian kinerja otoritas penerimaan pajak yang hanya berbasis target penerimaan dan tidak mempertimbangkan indikator kinerja lainnya.

Faktor lain penyebab munculnya sengketa adalah kualitas pelayanan administrasi pajak yang belum berhasil meningkatkan kepatuhan materiel sukarela dari wajib pajak. Lebih lanjut, SDM yang melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak juga banyak yang belum akuntabel. Hal ini menyebabkan banyak perselisihan dengan wajib pajak yang sudah patuh.

Pendekatan Futuristis

Baca Juga: Memahami Kritik India atas Atribusi Laba Usaha BUT

BUKU ini menggunakan pendekatan yang berpandangan jauh ke depan sehingga dapat membuka wawasan para stakeholders perpajakan, tidak terkecuali di Indonesia sebagai sesama negara emerging markets.

Resolusi sengketa pajak yang dibahas di sini tidak hanya mengulas pendekatan ‘tradisional’ berupa forum di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa pajak. Butani yang telah memulai riset resolusi sengketa pajak sejak 2009 ini juga mengulas pendekatan lain berupa Alternative Dispute Resolution (ADR).

Paradigma ADR ini kemudian menggeser paradigma resolusi tradisional dengan menekankan kerjasama antara otoritas dengan pihak wajib pajak untuk menangani sengketa. Hal ini dinilai dapat meningkatkan efisiensi dari sisi administrasi dan menekan biaya negara untuk menyelenggarakan proses pengadilan terkait masalah perpajakan. Salah satu bentuk ADR yang dikemukakan dalam buku yang terbit pada 2016 ini, yakni Mutual Agreement Procedure (MAP) juga merupakan bagian dari rencana aksi BEPS yang diinisiasi oleh OECD.

Baca Juga: Mau E-Book P3B DDTC Gratis? Download di Sini

Selain MAP, jenis ADR lainnya yang dibahas ialah Authority for Advance Ruling (AAR), Dispute Resolution Programe (DRP), dan Advance Pricing Agreements. Selain mengulas instrumen resolusi sengketa, Butani – yang juga aktif di berbagai forum pajak internasional seperti IBFD dan OECD – juga mengulas institusi yang dapat menangani ADR di India, yakni Settlement Comission. Terdapat pula komparasi penerapan ADR di berbagai negara beserta rekomendasi resolusi sengketa pajak alternatif tersebut apabila diterapkan di India.

Lebih lanjut, bagian akhir publikasi yang diterbitkan oleh oleh LexisNexis ini membahas reformasi yang dapat dilakukan pemerintah negeri anak benua ini untuk membenahi sistem resolusi sengketa perpajakannya, terutama menyangkut pajak internasional dan pemanfaatan data dari kerjasama pertukaran informasi antarotoritas.

Hal ini juga mengindikasikan harapan besar penulis agar otoritas pajak negaranya dapat lebih responsif terhadap perubahan lanskap resolusi sengketa pajak global terkini.

Baca Juga: Ini Penilaian Akademisi Soal Buku ke-9 Terbitan DDTC

Sebagai literatur yang menawarkan inovasi mekanisme penyelesaian sengketa pajak, buku ini sangat layak dibaca oleh berbagai kalangan. Tertarik membacanya? Silakan berkunjung ke DDTC Library. *

Urgensi Resolusi Sengketa Pajak

Baca Juga: Minim Sengketa, Meningkatkan Kepatuhan?

AGAR dapat ‘menakar’ langkah yang tepat dalam menyusun rekomendasi resolusi sengketa pajak di India, Mukesh Butani sebagai penulis buku ini mengidentifikasi penyebab sengketa pajak yang berlarut-larut. Faktor-faktor tersebut mencakup beberapa aspek, mulai dari aspek hukum, administrasi, hingga menyangkut aspek pelayanan dan sumber daya manusia (SDM).

Penyebab utama sengketa pajak tidak kunjung mencapai titik temu adalah proses pembuatan kebijakan yang tidak partisipatif. Butani membahas bahwa pembuatan regulasi di India cenderung bersifat straightforward dari pihak legislatif.

Dampaknya, para pemangku kepentingan sering menemui kerumitan dalam pelaksanaan regulasi yang telah dibuat. Terlebih, tidak ada panduan yang jelas atas sebagian besar ketentuan perpajakan tersebut. Hal ini memicu pemerintah mengajukan banding berulang kali.

Baca Juga: Menkeu Luncurkan Layanan Penilaian Pajak Tanpa Tatap Muka

Berkaitan dengan aspek administrasi, penulis membahas bahwa mekanisme restitusi negara yang tidak efisien juga dapat menjadi penyebab tingginya sengketa pajak. Tidak ketinggalan, dia juga menyoroti sistem penilaian kinerja otoritas penerimaan pajak yang hanya berbasis target penerimaan dan tidak mempertimbangkan indikator kinerja lainnya.

Faktor lain penyebab munculnya sengketa adalah kualitas pelayanan administrasi pajak yang belum berhasil meningkatkan kepatuhan materiel sukarela dari wajib pajak. Lebih lanjut, SDM yang melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak juga banyak yang belum akuntabel. Hal ini menyebabkan banyak perselisihan dengan wajib pajak yang sudah patuh.

Pendekatan Futuristis

Baca Juga: Memahami Kritik India atas Atribusi Laba Usaha BUT

BUKU ini menggunakan pendekatan yang berpandangan jauh ke depan sehingga dapat membuka wawasan para stakeholders perpajakan, tidak terkecuali di Indonesia sebagai sesama negara emerging markets.

Resolusi sengketa pajak yang dibahas di sini tidak hanya mengulas pendekatan ‘tradisional’ berupa forum di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa pajak. Butani yang telah memulai riset resolusi sengketa pajak sejak 2009 ini juga mengulas pendekatan lain berupa Alternative Dispute Resolution (ADR).

Paradigma ADR ini kemudian menggeser paradigma resolusi tradisional dengan menekankan kerjasama antara otoritas dengan pihak wajib pajak untuk menangani sengketa. Hal ini dinilai dapat meningkatkan efisiensi dari sisi administrasi dan menekan biaya negara untuk menyelenggarakan proses pengadilan terkait masalah perpajakan. Salah satu bentuk ADR yang dikemukakan dalam buku yang terbit pada 2016 ini, yakni Mutual Agreement Procedure (MAP) juga merupakan bagian dari rencana aksi BEPS yang diinisiasi oleh OECD.

Baca Juga: Mau E-Book P3B DDTC Gratis? Download di Sini

Selain MAP, jenis ADR lainnya yang dibahas ialah Authority for Advance Ruling (AAR), Dispute Resolution Programe (DRP), dan Advance Pricing Agreements. Selain mengulas instrumen resolusi sengketa, Butani – yang juga aktif di berbagai forum pajak internasional seperti IBFD dan OECD – juga mengulas institusi yang dapat menangani ADR di India, yakni Settlement Comission. Terdapat pula komparasi penerapan ADR di berbagai negara beserta rekomendasi resolusi sengketa pajak alternatif tersebut apabila diterapkan di India.

Lebih lanjut, bagian akhir publikasi yang diterbitkan oleh oleh LexisNexis ini membahas reformasi yang dapat dilakukan pemerintah negeri anak benua ini untuk membenahi sistem resolusi sengketa perpajakannya, terutama menyangkut pajak internasional dan pemanfaatan data dari kerjasama pertukaran informasi antarotoritas.

Hal ini juga mengindikasikan harapan besar penulis agar otoritas pajak negaranya dapat lebih responsif terhadap perubahan lanskap resolusi sengketa pajak global terkini.

Baca Juga: Ini Penilaian Akademisi Soal Buku ke-9 Terbitan DDTC

Sebagai literatur yang menawarkan inovasi mekanisme penyelesaian sengketa pajak, buku ini sangat layak dibaca oleh berbagai kalangan. Tertarik membacanya? Silakan berkunjung ke DDTC Library. *

Topik : sengketa pajak, alternative dispute resolution, India, buku, DDTC Library
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Minggu, 26 Juni 2016 | 16:08 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 17 Maret 2017 | 19:41 WIB
LAPORAN DARI AMSTERDAM
Rabu, 27 Juli 2016 | 15:36 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Jum'at, 31 Maret 2017 | 15:51 WIB
INOVASI ORGANISASI
berita pilihan
Jum'at, 17 Maret 2017 | 19:41 WIB
LAPORAN DARI AMSTERDAM
Rabu, 27 September 2017 | 16:31 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Jum'at, 31 Maret 2017 | 15:51 WIB
INOVASI ORGANISASI
Jum'at, 18 Agustus 2017 | 18:59 WIB
PENGADILAN PAJAK
Rabu, 10 Mei 2017 | 16:45 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Kamis, 22 Desember 2016 | 14:01 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Jum'at, 22 Maret 2019 | 18:46 WIB
KEADILAN PAJAK
Senin, 22 April 2019 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 09 Agustus 2019 | 17:49 WIB
PERUNDANG-UNDANGAN
Selasa, 27 Februari 2018 | 13:21 WIB
PAJAK INTERNASIONAL