Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Memahami Perdebatan Konsep BUT Keagenan dari Kasus ValueClick

A+
A-
8
A+
A-
8
Memahami Perdebatan Konsep BUT Keagenan dari Kasus ValueClick

TIDAK dapat dipungkiri, pertimbangan hukum atas penentuan bentuk usaha tetap (BUT) di berbagai belahan dunia kerap mengalami banyak perdebatan. Salah satu kasus yang sempat ramai diperbincangkan adalah Kasus Conversant/ValueClick di Prancis.

Kasus Conversant ini diulas secara terperinci dalam artikel berjudul The Conversant/ValueClick Case in France: Substance-Over-Form Interpretation of Permanent Establishment. Artikel ini disusun oleh Annabelle Bailleul-Mirabaud dan Thibauld du Grandlaunay.

Dalam artikel yang terbit dalam Tax Notes International Vol.102, No.12 dan dirilis pada Juni 2021 tersebut, kedua penulis menyatakan keputusan Mahkamah Agung Prancis merupakan sebuah langkah besar karena berani mengambil perubahan paradigma lebih awal dari yang diperkirakan.

Baca Juga: 3 Aspek Ini Pengaruhi Dinamisnya Perubahan Peraturan Pajak

Secara terperinci, kasus Conversant yang bergulir sejak 2018 hingga akhir 2020 dijabarkan dalam jurnal tersebut. Sebagai informasi, pada Maret 2018, Pengadilan Pajak Prancis memutuskan untuk menolak kualifikasi BUT keagenan (agen dependen) yang dituduhkan otoritas pajak Prancis.

Adapun kasus tersebut kemudian diajukan kembali ke Mahkamah Agung Prancis pada April 2019. Selanjutnya, pada Desember 2020 Mahkamah Agung memberikan putusan atas kasus Conversant/ValueClick.

Fakta

Sebelum menganalisis kasus tersebut, terdapat beberapa fakta mengenai bentuk grup perusahaan ValueClick di Amerika Serikat yang mendirikan ValueClick Ireland (VI). Adapun tugas dari VI antara lain memusatkan aktivitas grup di luar Amerika Serikat, mengembangkan dan menjual solusi digital marketing, serta manajemen klien.

Baca Juga: Ini Pemenang Lomba Resensi Jurnal DDTC Berhadiah Rp25 Juta

Fungsi manajemen klien ini terdiri atas negosiasi kontrak dan harga, hingga penyelesaian kontrak. Selain itu, VI diberikan kewenangan untuk menguasai hak kekayaan intelektual sesuai dengan perjanjian yang disepakati dengan ValueClick Amerika Serikat.

Dalam penanganan klien Eropa, VI dibantu mitra afiliasi Prancis, yaitu VF di bawah perjanjian layanan antar perusahaan (intercompany services agreement). Dalam perjanjian tersebut dijelaskan VF menyediakan beberapa hal berikut pada VI untuk pasar Prancis.

Pertama, bantuan pemasaran (marketing) di mana VF bertindak sebagai perwakilan VI. Bantuan pemasaran ini terdiri dari identifikasi klien, prospeksi, dan laporan pada VI. Kedua, layanan back-office. Ketiga, jasa manajemen dan administrasi. Adapun jasa manajemen dan administrasi termasuk, tetapi tidak terbatas pada akuntansi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan perbendaharaan.

Baca Juga: HUT ke-14, Momentum DDTC Jalankan Transformasi Digital

Dalam perjanjian tersebut ditekankan para pihak tetap bersifat independen. Artinya, tidak memiliki hubungan satu sama lain. Perjanjian tersebut juga menyebutkan VF menerima biaya dan kompensasi sebesar 8%.

Berdasarkan pada kasus di atas, otoritas pajak Prancis menganggap layanan yang diberikan VF pada VI adalah BUT di Prancis. Oleh sebab itu, otoritas pajak Prancis menyatakan VF dapat dikenakan pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Prancis dan Irlandia yang menunjukkan VF merupakan BUT kualifikasi bisnis dan BUT kualifikasi agen yang bersifat dependen.

Baca Juga: Tepatkah Indonesia Pungut Pajak Karbon? Cari Tahu Lewat Webinar Ini

Dalam sengketa ini, otoritas pajak Prancis berpegang pada fakta VF memiliki kewenangan untuk terlibat dalam setiap perjanjian dengan klien VI. Hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa fakta, yaitu pencantuman nama pegawai VF dalam kontrak, pegawai VF melakukan negosiasi dengan klien, pengembangan program marketing oleh pegawai VF, dan pegawai VF bertindak sebagai pegawai VI terhadap klien.

Di tingkat banding, Pengadilan Pajak Prancis tidak setuju dengan pendapat otoritas pajak. Pertama, meski terdapat nama pegawai VF dicantumkan dalam kontrak, akan tetapi entitas yang menandatangani kontrak tersebut adalah VI.

Kedua, tidak ada perdebatan mengenai persyaratan umum dan harga dalam kontrak ditentukan VI serta persyaratan dan harga yang dinegosiasikan VF harus ditinjau oleh VI. Ketiga, sekalipun VF melakukan pengembangan program marketing, pelaksanaannya tidak pernah dilakukan sebelum VI menandatangani kontrak.

Baca Juga: Konsep Khusus Pengenaan PPN untuk Barang Bekas

Putusan MA

Pada Desember 2020, Mahkamah Agung memutuskan bahwa kasus ini merupakan situasi ketika perusahaan Irlandia meminta bantuan kepada entitas non-independen yang berwenang untuk terlibat hubungan bisnis di Prancis atas nama perusahaan Irlandia. Situasi ini mencerminkan ayat 32.1 dan 33 OECD Commentaries yang dipublikasikan pada 2003 dan 2005.

Majelis Mahkamah Agung Prancis menegaskan pengadilan pajak Prancis telah melakukan kesalahan dalam kategorisasi secara hukum bila menganggap VF bukan merupakan BUT dari VI hanya karena perjanjian ditandatangani VI.

Dalam kasus ini, Mahkamah Agung memutuskan VF merupakan agen dependen BUT di Prancis sehingga secara otomatis membatalkan putusan Pengadilan Pajak Prancis.

Baca Juga: Pemeriksaan Pajak Tanpa Tatap Muka, Mungkinkah?

Berdasarkan putusan tersebut, Mahkamah Agung Prancis tampaknya telah mengadopsi pendekatan yang lebih luas terhadap gagasan ‘wewenang untuk menutup kontrak-kontrak atas nama’ perusahaan asing. Kualifikasi agen dalam kasus ini mendukung pendekatan substance over form.

Isu yang muncul tidak lagi sebatas pada ‘keterikatan agen dependen secara hukum pada perusahaan asing’, tetapi bergeser pada ‘sejauh mana peran agen dependen dalam sebuah perjanjian’. Misalnya perusahaan Prancis yang memiliki peran untuk memutuskan dalam perjanjian yang akan ditandatangani oleh perusahaan Irlandia.

Pada dasarnya, gagasan ini telah ada dalam OECD Commentaries yang mengakui adanya BUT apabila entitas asing hanya melakukan persetujuan transaksi secara rutin. Meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan P3B Prancis dan Irlandia, perubahan model bisnis dan perkembangan lanskap pajak internasional pasca-Proyek BEPS telah memaksa Mahkamah Agung Prancis untuk melakukan perubahan paradigma.

Baca Juga: Masalah Interpretasi dalam Penerapan Principal Purpose Test

Singkatnya, keputusan yang diambil Mahkamah Agung Prancis adalah sebuah keputusan yang penting.

*Artikel ini merupakan artikel yang diikutsertakan dalam Lomba Resensi Jurnal untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. Simak artikel lainnya di sini.

Baca Juga: Talk Show dan Peluncuran Perpajakan.id Generasi Baru, Berminat Ikut?
Topik : lomba resensi jurnal, resensi, resensi jurnal, HUT DDTC, bentuk usaha tetap, BUT

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Penghitungan dan Pelaporan Pajak di Masa Depan, Siapkah Kita?

Kamis, 29 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Dampak Covid-19 Terhadap Transfer Pricing Transaksi Keuangan Intragrup

Kamis, 29 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Meninjau Penentuan Bentuk Usaha Tetap pada Perusahaan Digital

Rabu, 28 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?