Berita
Jum'at, 22 Januari 2021 | 12:15 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 09:00 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Jum'at, 22 Januari 2021 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Memahami Pengertian Bea Meterai serta Tujuan Pengaturannya

A+
A-
2
A+
A-
2
Memahami Pengertian Bea Meterai serta Tujuan Pengaturannya

SESUAI dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, segala jenis pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Khusus untuk bea meterai, pengaturan ada dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai). Adapun UU 10/2020 mulai berlaku pada 1 Januari 2021 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (UU 13/1985).

Terkait pengertian bea meterai, Pasal 1 ayat (1) UU Bea Meterai mendefinisikan bea meterai sebagai pajak yang dikenakan atas dokumen. Berdasarkan UU ini, yang dimaksud dengan meterai sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (4), yaitu label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya.

Label atau carik tersebut memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Dokumen tersebut, berdasarkan Pasal 1 ayat (2), meliputi segala sesuatu yang ditulis (biasanya berupa kertas) atau tulisan baik dalam bentuk tulisan tangan maupun cetakan untuk kepentingan tertentu. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan ketetapan dalam peraturan yang sebelumnya. Simak ‘Apa Itu Bea Meterai?

Baca Juga: Subjek, Tarif, dan Dasar Pengenaan PBB

Guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pada ketentuan dalam UU Bea Meterai yang baru, dokumen juga meliputi segala sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk elektronik. Selain itu, ketentuan baru ini juga lebih spesifik terkait dengan kepentingan dibuatnya dokumen tersebut, yaitu sebagai alat bukti atau keterangan.

Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Bea Meterai, untuk melaksanakan pengaturan bea meterai ini harus didasarkan pada lima asas. Kelima asas tersebut antara lain, pertama, asas kesederhanaan.

Secara garis besar, yang dimaksud dengan asas kesederhanaan adalah bahwa pengaturan bea meterai harus dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut termasuk dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara.

Baca Juga: Tax Holiday bagi Wajib Pajak yang Mendapat Penugasan Pemerintah

Kedua, asas efisiensi, yakni pengaturan bea meterai harus berorientasi pada penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Namun demikian, tetap diharapkan untuk dapat mencapai hasil kerja yang terbaik.

Ketiga, asas keadilan. Berdasarkan asas ini, pengaturan mengenai bea meterai harus dapat menjunjung tinggi keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat di dalamnya.

Keempat, asas kepastian hukum, yakni pengaturan mengenai bea meterai harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Baca Juga: Begini Sederet Perubahan dan Terobosan pada UU Bea Meterai

Kelima, asas kemanfaatan. Berdasarkan asas ini, pengaturan mengenai bea meterai diharapkan dapat memberi manfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Termasuk juga secara khusus, dapat memberi manfaat dalam memajukan kesejahteraan umum.

Dengan mengacu pada asas-asas tersebut maka diharapkan pelaksanaannya dapat mencapai tujuan pembuatan peraturan ini.

Tujuan Pengaturan Bea Meterai
BERDASARKAN asas-asas sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), pejabat pemungut bea meterai dengan kerja sama yang baik dari pihak terutang bea meterai diharapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari pengaturan ini. Namun, apa saja tujuan dari pengaturan bea meterai dalam peraturan ini?

Baca Juga: Memahami Proses Pengajuan Tax Holiday

Terkait hal tersebut, dalam Pasal 2 ayat (2) UU Bea Meterai dijelaskan terdapat lima tujuan yang diuraikan dalam peraturan ini. Pertama, penetapan ketentuan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Hal tersebut dimaksudkan untuk turut membantu pembiayaan pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Kedua, sesuai dengan asas kepastian hukum, pengaturan mengenai bea meterai ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea meterai. Ketiga, ketentuan tersebut diharapkan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini yang telah mengalami perkembangan zaman.

Keempat, mengenakan bea meterai secara lebih adil. Kelima, menyelaraskan ketentuan bea meterai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang ada saat ini. (faiz) (kaw)

Baca Juga: Begini Aturan Transisi Tarif Bea Meterai Rp10.000

Topik : kelas pajak, bea meterai, kelas pajak bea meterai
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 21 Desember 2020 | 17:33 WIB
TAX HOLIDAY (2)
Senin, 21 Desember 2020 | 16:49 WIB
BEA METERAI
Senin, 21 Desember 2020 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 21 Desember 2020 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Jum'at, 22 Januari 2021 | 12:15 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 09:00 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Jum'at, 22 Januari 2021 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:08 WIB
PPh DIVIDEN
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:53 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:45 WIB
JERMAN