Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Mau Dapat Insentif Bea Masuk DTP? Begini Syarat dan Ketentuannya

A+
A-
1
A+
A-
1
Mau Dapat Insentif Bea Masuk DTP? Begini Syarat dan Ketentuannya

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Keuangan menetapkan ketentuan dan syarat yang ketat bagi sektor industri tertentu untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah (DTP).

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 134/2020, bea masuk DTP hanya dapat diberikan kepada sektor industri tertentu yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam pemberitahuan jumlah atau jenis barang pada pemberitahuan impor barang yang mendapatkan bea masuk DTP selama 1 tahun terakhir.

Sektor industri tertentu yang ingin memperoleh fasilitas bea masuk DTP juga tidak boleh memiliki utang bea masuk, cukai, atau pajak dalam rangka impor yang telah melewati jatuh tempo pembayaran.

Baca Juga: Mengukur Strategi Kebijakan India dalam Menangani Penghindaran Pajak

"Untuk mendapatkan persetujuan bea masuk DTP, perusahaan industri sektor tertentu mengajukan permohonan kepada menteri [keuangan] melalui direktur," bunyi Pasal 8 ayat 2 PMK No. 134/2020.

Permohonan yang diajukan kepada Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) harus memuat identitas perusahaan, daftar bahan baku yang dimintakan bea masuk DTP, invoice dan packing list, dan surat rekomendasi dari pejabat minimal pimpinan tinggi pratama pada kementerian pembina sektor.

Bila bahan baku yang dimintakan bea masuk DTP adalah bahan baku dari gudang berikat atau kawasan berikat, perusahaan sektor industri tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan identitas pengusaha gudang berikat atau pengusaha di gudang berikat (PDGB) serta pengusaha kawasan berikat atau pengusaha di kawasan berikat (PDKB) yang dimaksud.

Baca Juga: Pacu Setoran Pajak Penghasilan, Netflix Mulai Diincar Otoritas Pajak

Data-data yang perlu dicantumkan dalam antara lain nama perusahaan; nomor pokok wajib pajak (NPWP); nomor keputusan menteri mengenai izin pengusaha gudang berikat, PDGB, pengusaha kawasan berikat, atau PDKB; dan nama dan jabatan penanggung jawab.

Permohonan cukup disampaikan industri sektor tertentu kepada DJBC melalui portal DJBC yang terdapat pada sistem Indonesia National Single Window (INSW).

Dokumen identitas perusahaan, daftar bahan baku yang dimintakan bea masuk DTP, invoice dan packing list yang disampaikan melalui INSW akan ditindaklanjuti dengan pemberian surat rekomendasi dari pejabat minimal pimpinan tinggi pratama pada kementerian pembina sektor.

Baca Juga: Hingga September, Bank Indonesia Serap SBN Hingga Rp307,15 Triliun

Permohonan akan diteliti oleh DJBC dan akan diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai pemberian bea masuk DTP apabila permohonan diterima.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan bea masuk DTP yang diajukan secara elektronik harus diberikan paling lama 3 jam terhitung sejak permohonan diterima lengkap dan benar. KMK persetujuan bea masuk DTP kepada industri tertentu hanya berlaku selama 30 hari sejak KMK tersebut ditetapkan.

Seperti diketahui, PMK No. 134/2020 memberikan fasilitas bea masuk DTP kepada 33 sektor industri dengan pagu bea masuk DTP yang bervariasi untuk masing-masing sektor industri.

Baca Juga: Cegah Penggelapan Pajak, Otoritas Fiskal Perketat Sejumlah Kebijakan

Bea masuk DTP tidak hanya diberikan atas kegiatan impor langsung dari luar negeri. Fasilitas ini juga diberikan atas bahan baku yang diperoleh industri tertentu dari pusat logistik berikat (PLB), gudang berikat, dan kawasan berikat.

Pengusaha kawasan berikat serta PDKB yang juga termasuk sebagai industri tertentu dalam PMK No. 134/2020 berhak mendapatkan bea masuk DTP atas pengeluaran bahan baku ke tempat lain dalam daerah pabean oleh pengusaha tersebut. (rig)

Baca Juga: Mengulas Hubungan Perpajakan Internasional dengan Kedaulatan Negara
Topik : pmk 134/2020, insentif fiskal, bea masuk, ditanggung pemerintah DTP, peraturan menteri keuangan, nas
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 20 Oktober 2020 | 13:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 Oktober 2020 | 12:10 WIB
KONSULTAN PAJAK
Selasa, 20 Oktober 2020 | 11:15 WIB
KABINET INDONESIA MAJU
Selasa, 20 Oktober 2020 | 10:34 WIB
ARAB SAUDI
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:34 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:18 WIB
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:05 WIB
PMK 156/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KINERJA PENERIMAAN BEA DAN CUKAI
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:35 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:15 WIB
PAJAK DAERAH (21)
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG