Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Masih Ada Tantangan Dalam Penerapan PPN PMSE, Ini Kata DJP

A+
A-
0
A+
A-
0
Masih Ada Tantangan Dalam Penerapan PPN PMSE, Ini Kata DJP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama saat memberikan sambutan dalam acara webinar bertajuk 'Implementasi Pemungutan PPN Berdasarkan PMK-48' pada Kamis (27/8/2020). (foto: hasil tangkapan dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Pajak (DJP) menyatakan implementasi pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) merupakan langkah awal dan masih terdapat tantangan yang harus dijawab atau diantisipasi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan setidaknya terdapat tiga tantangan utama yang perlu diperhatikan dalam penerapan pemungutan PPN PMSE di Indonesia.

Pertama, kemampuan DJP dalam menjaring para pelaku usaha digital luar negeri untuk masuk dalam sistem administrasi pajak, terutama untuk ditunjuk sebagai pemungut dan penyetor PPN PMSE.

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

Menurut Hestu, dua gelombang penunjukan pelaku usaha digital luar negeri yang berhasil menjaring 16 entitas bisnis masih tergolong kecil ketimbang negara lain. Australia misalnya sudah mencapai 560 entitas bisnis sejak 2017.

"Jadi Indonesia harus belajar dari [Australia] bagaimana kita bisa meng-cover semua pelaku usaha digital," katanya dalam webinar bertajuk 'Implementasi Pemungutan PPN Berdasarkan PMK-48', Kamis (27/8/2020).

Kedua, memastikan kepatuhan pajak para pelaku usaha asing yang sudah ditunjuk sebagai pemungut dan penyetor PPN PMSE. Menurut Hestu, masih banyak ruang dan instrumen yang bisa dilakukan DJP untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

Ketiga, memastikan peran kebijakan PPN PMSE selaras dan mendukung kebijakan PPh pelaku usaha ekonomi digital. Aspek ini menjadi tantangan otoritas ketika konsensus global terkait dengan pajak digital rampung akhir tahun ini.

"PMK 48/2020 ini merupakan titik awal bagaimana kita bisa meng-cover pemajakan produk digital luar negeri baik dari sisi PPN dan dan juga PPh," tutur Hestu.

Untuk diketahui, DJP sudah menerbitkan aturan turunan dari PMK 48/2020, yaitu Perdirjen No. PER-12/PJ/2020. Melalui beleid itu, DJP mengatur batasan kriteria tertentu pemungut PPN PMSE dan prosedur teknis lainnya.

Baca Juga: PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Batasan kriteria pemungut PPN PMSE antara lain nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp600 juta dalam setahun atau Rp50 juta dalam sebulan dan/atau jumlah trafik atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam setahun atau 1.000 dalam sebulan.

Hingga kini sudah ada 16 entitas bisnis yang ditunjuk pemerintah sebagai pemungut dan penyetor PPN PMSE. DJP menyebutkan jumlah tersebut akan terus bertambah secara bertahap ke depannya. (rig)

Baca Juga: Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak
Topik : pajak digital, PPN, PMSE, DJP, Ikatan Akuntan Indonesia, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak