Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Masih Ada 2 RUU Soal Pajak yang Tersisa, Duterte Diminta Ini

A+
A-
1
A+
A-
1
Masih Ada 2 RUU Soal Pajak yang Tersisa, Duterte Diminta Ini

Presiden Filipina Rodrigo Duterte. (foto: pna.gov.ph)

MANILA, DDTCNews – Ketua Komite Keuangan DPR Filipina Joey Salceda menyarankan Presiden Rodrigo Duterte untuk kembali menegaskan komitmennya menyelesaikan agenda reformasi pajak dalam pidato kenegaraannya yang terakhir pada 26 Juli mendatang.

Salceda mengatakan Duterte perlu kembali meyakinkan Senat, DPR, dan publik mengenai rencana reformasi pajak secara menyeluruh. Adapun saat ini, tersisa RUU tentang pajak yang sedang dibahas di level Senat.

"Duterte perlu menekankan perlunya [agenda reformasi pajak] untuk menciptakan tambahan pendapatan baru bagi negara," katanya, Senin (19/7/2021).

Baca Juga: Insentif Pajak Diklaim Efektif Tarik Investor Hulu Migas ke Filipina

Salceda mengatakan pengesahan RUU Reformasi Penilaian dan Valuasi Properti Riil serta RUU Perpajakan Pendapatan Pasif dan Perantara Keuangan akan menjadi bagian penting dalam program reformasi pajak. Menurutnya, Senat dan DPR akan mendukung setiap pengajuan RUU asal berpihak dan menguntungkan bagi publik.

Meski demikian, Salceda juga menyoroti pentingnya kepastian semua langkah reformasi dalam UU Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE) yang telah disahkan dapat terimplementasi dengan baik. Jika UU itu berjalan, dia meyakini pintu untuk investasi asing akan terbuka lebih besar.

Menurut Salceda, komitenya akan terus menggelar rapat untuk membahas keberatan mereka sebelumnya atas RUU yang diajukan Duterte.

Baca Juga: Reformasi Pajak Migas, Otoritas Ini Incar Tambahan Penerimaan Rp20 T

Selain 4 paket undang-undang yang diajukan Duterte, DPR juga memiliki langkah lain yang untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara, termasuk dengan merevisi UU Kemudahan Membayar Pajak, UU Pajak Penggunaan Jalan pada Kendaraan Bermotor, serta UU Cukai Plastik Sekali Pakai.

"Meskipun ini adalah pidato kenegaraan terakhir Presiden Duterte, Komite tetap fokus untuk menyelesaikan sebanyak mungkin reformasi yang tertunda," ujarnya, seperti dilansir pna.gov.ph.

Paket reformasi pajak Presiden Duterte terdiri atas 4 paket undang-undang. Paket pertama reformasi pajak yakni UU No. 10963 tentang Reformasi Pajak untuk Percepatan dan Inklusi yang telah disahkan kongres pada 2016 dan ditandatangani Duterte pada 2017. Setelah itu, ada UU No. 11534 tentang CREATE.

Baca Juga: Reformasi Pajak Global Tak akan Terjadi Tanpa Peran Civil Society

Selain itu, ada 2 paket RUU yang masih dalam pembahasan, yakni RUU Reformasi Penilaian dan Valuasi Properti Riil serta RUU Perpajakan Pendapatan Pasif dan Perantara Keuangan. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Filipina, Rodrigo Duterte, reformasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 26 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

Senin, 26 September 2022 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS