Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Mantan Wamenkeu Ini Sarankan Tarif Pajak Restoran Juga Dinaikkan

A+
A-
2
A+
A-
2
Mantan Wamenkeu Ini Sarankan Tarif Pajak Restoran Juga Dinaikkan

Mantan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Mantan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo berpendapat struktur tarif maksimum pada beberapa pajak daerah perlu dikaji ulang agar sejalan dengan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Mardiasmo mengatakan ada beberapa jenis pajak daerah yang memiliki karakteristik seperti PPN, seperti pajak hotel dan restoran. Pada pajak semacam itu, lanjutnya, juga perlu ada pengaturan lebih lanjut agar selaras.

“Kalau sekarang PPN dinaikan dari 10% menjadi 12%, misalnya, ini pajak hotel dan restoran apakah naik juga? Ini kan juga sama dengan GST, goods and services tax," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu (7/7/2021).

Baca Juga: Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Mardiasmo mengatakan pemerintah perlu membuat pengaturan yang lebih detail mengenai tarif beberapa jenis pajak daerah. Apalagi, pembahasan RUU KUP dengan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) berjalan bersamaan.

Pada RUU KUP, pemerintah mencoba merombak pengelompokan jenis pajak daerah. Pada pajak daerah yang menjadi hak pemerintah provinsi, jumlahnya bertambah dari 5 jenis pajak menjadi 7 jenis pajak, sedangkan pada pemerintah kota/kabupaten berkurang dari 11 jenis pajak menjadi 8 jenis.

Jenis pajak hotel dan pajak restoran, seperti yang disebutkan Mardiasmo, akan masuk dalam kelompok pajak barang jasa tertentu (PBJT) dalam RUU HKPD. Adapun tarifnya direncanakan maksimum sebesar 10%.

Baca Juga: Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Tarif tersebut sama seperti yang saat ini berlaku berdasarkan pada UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Baik pajak restoran maupun pajak hotel, tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.

Mardiasmo menambahkan pemerintah perlu menghitung ulang tarif maksimum yang ideal pada jenis pajak daerah tersebut. Selain karena karakteristiknya serupa dengan PPN, pengenaan pajak seperti pada hotel dan restoran juga sama-sama dibayarkan konsumen akhir.

"Sebetulnya di negara maju tidak dibedakan pajak pusat dan daerah," ujarnya.

Baca Juga: Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP

Pemerintah melalui RUU KUP telah mengusulkan penerapan skema PPN multitarif dengan kenaikan tarif umum dari 10% menjadi 12%. Perubahan tersebut dinilai lebih mencerminkan keadilan bagi wajib pajak. (kaw)

Topik : RUU HKPD, opsen pajak, pajak daerah, PDRD, hotel, restoran, PPN

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 18 September 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Obral Insentif Pajak untuk Ekspat Tajir, Ini yang Didapat Pemerintah

Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Digodok, Ketentuan Pagu Minimal DAU Dihapus?

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

berita pilihan

Selasa, 21 September 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Peroleh Insentif Fiskal Beragam, Industri Furnitur Sanggup Tumbuh 8%

Selasa, 21 September 2021 | 18:49 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Transparansi dan Upaya Mendapat Kepercayaan Wajib Pajak

Selasa, 21 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING

Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Selasa, 21 September 2021 | 16:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP