Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

MA Sidangkan Kasus Pajak Presiden Trump 12 Mei 2020

A+
A-
2
A+
A-
2
MA Sidangkan Kasus Pajak Presiden Trump  12 Mei 2020

Presiden Amerika Serikat Donald Trump

WASHINGTON, DDTCNews—Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS) mengumumkan akan mendengarkan kesaksian apakah pajak dan catatan keuangan Presiden Donald Trump harus diungkapkan kepada Kongres pada 12 Mei 2020.

Pengadilan, yang dipaksa untuk beradaptasi dengan wabah virus Corona, akan menggelar sidang virtual tersebut, dan dilanjutkan dengan kasus-kasus lainnya, termasuk sengketa sistem pemilihan presiden AS dan pemilihan di negara bagian.

Dalam persidangan untuk tiga kasus yang melibatkan akses ke dokumen keuangan Presiden Donald Trump itu, sebanyak 9 hakim, jaksa dan pengacara yang terlibat akan berpartisipasi dari jarak jauh. Pengadilan juga akan menyediakan notulensi jalannya pengadilan.

Baca Juga: Ini Catatan Negara Berkembang Soal Proposal Pajak Digital OECD

Permohonan banding Trump dalam tiga kasus itu, seperti dilansir nbcnews.com, ditujukan untuk mencegah agar catatan keuangannya tidak diserahkan kepada komite Dewan Perwakilan Rakyat AS yang dipimpin Partai Demokrat. Semula, sidang ini akan digelar 31 Maret tetapi ditunda hingga 12 Mei 2020.

Sebelumnya, Michael Cohen, pengacara Presiden Trump yang kini ditahan, menantang perintah pengadilan yang mengharuskan bank dan akuntannya menyerahkan catatan keuangan Presiden Trump kepada komite DPR AS dan seorang jaksa penuntut lokal di New York.

Ketiga kasus itu dapat menghasilkan keputusan yang merujuk pada kekuatan DPR menuntut catatan investigasi Presiden, di sisi lain, wewenang Presiden menolak tuntutan tersebut. Pengadilan akan memutuskan apakah perusahaan akuntansi Trump harus memberikan kesaksian dalam kasus tersebut.

Baca Juga: Genjot Ekonomi, Pemerintah Siapkan 10 Kawasan Ekonomi Khusus Baru

Pengadilan juga mencari pengembalian pajak selama hampir satu dekade dan dokumen keuangan lainnya untuk penyelidikan pembayaran diam-diam yang dilakukan pada dua wanita yang mengaku memiliki hubungan dengan Trump, tuduhan yang terus-menerus disangkal oleh presiden.

Para hakim juga akan mendengar banding Trump atas putusan pengadilan tingkat rendah. Pengadilan menyatakan tindakan itu dilakukan setelah Cohen bersaksi “Mr. Trump meningkatkan totalnya aset ketika melayani tujuannya dan mengempiskan asetnya untuk mengurangi pajak real estatnya.”

Pengacara Trump berpendapat DPR tidak memiliki wewenang mengetahui catatan keuangan itu kecuali jika mencari informasi untuk tujuan penulisan undang-undang. Dalam kasus ini, DPR bertindak tidak tepat sebagai badan investigasi dalam tindakan yang melibatkan presiden. (Bsi)

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Insentif Pajak Tambahan di Luar RUU
Topik : donald trump, kasus pajak, pajak internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:26 WIB
THAILAND
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:56 WIB
PRANCIS
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:28 WIB
BOSNIA-HERZEGOVINA
berita pilihan
Senin, 13 Juli 2020 | 19:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 13 Juli 2020 | 18:25 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Senin, 13 Juli 2020 | 17:41 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 13 Juli 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 17:07 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Senin, 13 Juli 2020 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK