Berita
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa likuiditas perekonomian yang tercermin dari jumlah uang beredar dalam arti luas pada Agustus 2021 tercatat tumbuh positif.

Jumlah uang beredar secara keseluruhan pada Agustus 2021 tercatat Rp7.198,9 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 6,9% (yoy) tetapi masih lebih rendah dibanding pertumbuhan pada Juli 2021 sebesar 8,9% (yoy).

Perlambatan pertumbuhan uang beredar ini, menurut BI, disebabkan perlambatan komponen uang beredar sempit sebesar 9,8% (yoy) dan uang kuasi 5,9% (yoy). Sebagai informasi, uang beredar sempit terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral, termasuk uang elektronik. Sementara uang kuasi adalah simpanan berjangka dan tabungan.

Baca Juga: PPKM Diperpanjang Hingga 1 November, Bioskop Boleh Buka 70%

"Dinamika pertumbuhan uang beredar pada Agustus 2021 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat. Tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat tumbuh 21,1% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 38,4% (yoy)," tulis BI dalam rilisnya, Rabu (22/9/2021).

Sementara itu, penyaluran kredit tercatat tumbuh 1,0% (yoy), meningkat dibandingkan dengan capaian pada bulan sebelumnya 0,3% (yoy).

Terhitung Agustus 2021, Bank Indonesia juga melakukan pengelompokan ulang/reklasifikasi komponen uang beredar. Reklasifikasi dilakukan atas tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu, dari semula pada komponen uang kuasi menjadi bagian dari komponen uang beredar dalam arti sempit.

Baca Juga: Cara Bikin Kode Billing PPh Pasal 21 Lewat M-Pajak

Reklasifikasi komponen uang beredar dimaksud bertujuan untuk menyempurnakan pengelompokan komponen uang beredar sesuai dengan perkembangan terkini dan menjaga relevansi besaran-besaran komponen dalam 'Uang Beredar Indonesia'.

BI menambahkan, reklasifikasi juga akan meningkatkan akurasi analisis yang dilakukan karena pengklasifikasian yang lebih sesuai. Perkembangan ekosistem digital mendorong penggunaan alat pembayaran non-tunai khususnya dalam transaksi ritel, baik melalui kartu debet, transfer dana dan uang elektronik.

"Sumber dana yang digunakan untuk bertransaksi tersebut mayoritas berasal dari simpanan masyarakat di bank, terutama berupa tabungan rupiah. Dalam perkembangannya, tabungan rupiah masyarakat di bank mengalami pergeseran fungsi, lebih kepada motif transaksi," ujar BI.

Baca Juga: Urusan Pajak Bisa Bikin Uni Eropa Bubar, Kok Bisa?

Selanjutnya, sebagai masa transisi, BI akan menampilkan data dalam 2 (dua) versi yaitu uang beredar existing dan uang beredar reklasifikasi. (sap)

Topik : uang beredar, Bank Indonesia, BI, moneter, valuta asing, rupiah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 08 Oktober 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Elon Musk Promosikan Pajak Karbon

Jum'at, 08 Oktober 2021 | 08:35 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Didorong Pajak dan Utang, Cadangan Devisa RI Kembali Cetak Rekor

Kamis, 07 Oktober 2021 | 12:47 WIB
UU HPP

UU HPP Disahkan, NIK akan Dipakai Sebagai NPWP Orang Pribadi

Kamis, 07 Oktober 2021 | 12:25 WIB
RUU HPP

Mayoritas Fraksi DPR Setujui UU HPP Disahkan, PKS Kukuh Menolak

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki