BELGIA

Lawan Penghindaran Pajak, Komisi Eropa Kumpulkan Ahli

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 10:00 WIB
Lawan Penghindaran Pajak, Komisi Eropa Kumpulkan Ahli

Ilustrasi.

BRUSSELS, DDTCNews - Komisi Eropa menggelar acara daring yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Agendanya, pembahasan tentang tantangan penghindaran pajak global.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan acara yang dimulai pada akhir September itu mempertemukan akademisi, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya tentang tantangan penghindaran pajak global. Acara tersebut diharapkan menemukan cara mengatasi masalah dalam perpajakan internasional.

"Meminta perusahaan besar untuk membayar jumlah pajak yang tepat bukan hanya masalah keuangan publik, tetapi di atas semua itu adalah tentang menjawab pertanyaan dasar tentang keadilan," katanya dikutip pada Senin (27/9/2021).

Baca Juga:
P3B 2 Negara Ini Belum Jelas, Modal Asing yang Keluar Bakal Melonjak

Von der Leyen memaparkan para ahli dalam bidang perpajakan seantero Eropa mengulas praktik pajak global yang tidak adil. Hasil pembahasan tersebut menjadi basis Komisi Eropa merumuskan kebijakan berdasarkan pengetahuan para ahli.

Hal senada diungkapkan Komisioner Eropa bidang Ekonomi Paolo Gentiloni. Menurutnya, Komisi Eropa membutuhkan basis data yang relevan dalam merumuskan kebijakan menangkal praktik penghindaran pajak.

Hal tersebut bisa didapatkan dalam pertemuan yang mulai digelar pada Senin (27/9/2021). Dia menyampaikan landasan utama Komisi Eropa dalam merumuskan kebijakan adalah berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Baca Juga:
WP Lunasi Pajak dan Dendanya, Penyidikan Tindak Pidana Dihentikan

Kemudian mengedepankan transparansi dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Hal tersebut bisa didapatkan Komisi Eropa melalui pertemuan kali ini dengan banyaknya pakar pajak yang berkumpul.

"Konferensi ini akan berkontribusi untuk itu dengan menyatukan beberapa pemikir paling cerdas di Eropa dan sekitarnya," imbuhnya seperti dilansir euroweeklynews.com. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Maret 2024 | 13:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

WP Lunasi Pajak dan Dendanya, Penyidikan Tindak Pidana Dihentikan

Rabu, 06 Maret 2024 | 09:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pengembang Tak Setor PPN Rp 1,88 Miliar, Direktur Ditahan Kejaksaan

Selasa, 05 Maret 2024 | 08:30 WIB KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Simak Update Terkini Two-Pillar Solution, Siapkah Kita Menyambutnya?

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M

Jumat, 19 April 2024 | 14:30 WIB PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN

Objek Pajak Penghasilan/PPh di Sektor Pertambangan, Apa Saja?

Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah