Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Laporan Terbaru DJP, Puluhan Ribu WP OP dan Badan Diperiksa Tahun Lalu

A+
A-
9
A+
A-
9
Laporan Terbaru DJP, Puluhan Ribu WP OP dan Badan Diperiksa Tahun Lalu

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Puluhan ribu wajib pajak orang pribadi dan badan masuk radar pemeriksaan Ditjen Pajak pada tahun lalu.

Berdasarkan laporan tahunan DJP 2020, otoritas menerbitkan 85.760 laporan hasil pemeriksaan (LHP) sepanjang tahun lalu. Realisasi penerimaan dari hasil pemeriksaan dan penagihan mencapai Rp54,23 triliun.

"Agar pelaksanaan pemeriksaan memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan pajak maka penyelesaian pemeriksaan diprioritaskan terhadap wajib pajak yang tidak terdampak pandemi Covid-19 atau wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 namun kondisi riil kemampuan ekonominya masih baik," tulis Laporan Tahunan DJP 2020 dikutip pada Senin (18/10/2021).

Baca Juga: Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Otoritas menyatakan nilai refund discrepancy pada tahun lalu sejumlah Rp4,03 triliun. Angka penerimaan itu merupakan jumlah pembayaran pajak yang bisa dipertahankan oleh pemeriksa atas permohonan restitusi yang disampaikan wajib pajak dalam SPT.

Sementara itu, rasio cakupan pemeriksaan atau audit coverage ratio/ACR pada tahun lalu 1,54%. ACR mewakili besaran cakupan pemeriksaan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara wajib pajak yang diperiksa dan jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT.

Perincian dari ACR tersebut dibagi berdasarkan wajib pajak orang pribadi dan badan. Jumlah wajib pajak badan yang wajib menyampaikan SPT sebanyak 1,4 juta. Jumlah yang diperiksa oleh DJP sebanyak 35.589 wajib pajak badan dengan rasio ACR sebesar 2,42%.

Baca Juga: Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Kemudian, jumlah wajib pajak orang pribadi yang masuk radar pemeriksaan pada tahun lalu mencapai 33.842 wajib pajak. Rasio ACR untuk wajib pajak orang pribadi sebesar 1,11% dengan komposisi jumlah WP OP yang wajib setor SPT mencapai 3,04 juta.

Sepanjang tahun lalu, upaya pemeriksaan dalam rangka uji kepatuhan wajib pajak mengadopsi beberapa strategi umum. Deretan kebijakan tersebut antara lain manajemen objek pemeriksaan dengan menyusun peta kepatuhan dan memanfaatkan aplikasi CRM.

Kemudian optimalisasi peran supervisor dalam upaya pengendalian mutu pelaksanaan pemeriksaan. Selanjutnya melakukan digitalisasi pelaksanaan pemeriksaan melalui implementasi aplikasi desktop pemeriksaan (Derik).

Baca Juga: Kepatuhan Pajak Rendah, Otoritas Perketat Pengawasan Lewat Teknologi

"Digitalisasi pelaksanaan pemeriksaan melalui implementasi aplikasi Desktop Pemeriksaan (Derik) untuk menciptakan ketertiban administrasi pemeriksaan," imbuhnya. (sap)

Topik : pengawasan pajak, sanksi pajak, kepatuhan pajak, pemeriksaan, wajib pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 29 November 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perkuat Pengawasan Penerima Insentif Pajak, Distribusi Data Diperbaiki

Senin, 29 November 2021 | 10:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Heboh Jualan Online Tetap Dikenai Pajak, Ini Solusi dari DJP

Sabtu, 27 November 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Cara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi

Sabtu, 27 November 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Terpopuler: Wajib Pajak Patuh Tak Perlu Ikut PPS & DJP Pantau Olshop

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya