Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Laporan Jadi Bulanan, DJP Pantau Akurasi Pemanfaatan Insentif Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
Laporan Jadi Bulanan, DJP Pantau Akurasi Pemanfaatan Insentif Pajak

Ilustrasi. Gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor dan pengurangan 30% angsuran PPh Pasal 25 berubah dari sebelumnya kuartalan menjadi bulanan. Topik tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (21/7/2020).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan sesuai PMK 86/2020, perubahan waktu pelaporan berlaku untuk pemanfaatan insentif mulai masa pajak Juli 2020 (yang dilaporkan paling lambat 20 Agustus 2020). Perubahan dibutuhkan untuk evaluasi efektivitas pemberian insentif pada masa pandemi.

“Untuk pelaporannya dapat dilaporkan setiap bulan karena ini sangat diperlukan pada waktu kita melakukan evaluasi. Bagaimana pemanfaatan insentif ini dan efek insentif ini pada keberlangsungan perusahaan,” ujar Suryo. Simak artikel ‘Keterangan Resmi DJP Soal PMK Baru Insentif Pajak WP Terdampak Corona’.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Harus Jadi Momentum Dapatkan Kepercayaan Wajib Pajak

Dalam Pasal 16 PMK 86/2020 ditegaskan laporan realisasi pemanfaatan fasilitas pembebasan PPh pasal 22 impor dan pengurangan 30% angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak April 2020 hingga masa pajak Juni 2020 tetap dilaksanakan sesuai dengan PMK 44/2020.

Selain perubahan periode pelaporan realisasi pemanfaatan kedua insentif pajak tersebut, ada pula bahasan mengenai pemajakan atas ekonomi digital yang menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan G20 secara virtual pada akhir pekan lalu.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Ini Saran Pengusaha & Akademisi Soal Kebijakan Pajak pada Masa Pandemi
  • Pemantauan Tiap Bulan

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan otoritas ingin agar akurasi dan kecepatan realisasi pemanfaatannya bisa terpantau dari bulan ke bulan. Simak artikel ‘Tidak Kuartalan Lagi, Lapor Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Tiap Bulan’.

"Kami ingin agar hanya wajib pajak yang berhak, yang memang benar-benar memanfaatkan insentif pajak yang telah disediakan oleh pemerintah," ujar Hestu.

Meski frekuensi pelaporan meningkat dari setiap kuartal menjadi setiap bulan, Hestu menjamin wajib pajak tidak akan kesulitan. Adanya sistem online yang telah dikembangkan DJP akan mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif. Simak artikel ‘Aplikasi Pelaporan Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25 Sudah Tersedia’. (DDTCNews)

Baca Juga: Periode Pemberian Insentif Pajak PMK 28/2020 Bakal Diperpanjang
  • AS Tidak Terima

Dalam pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 pada akhir pekan lalu, ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, semua negara berharap pada basis pemajakan baru dari ekonomi digital. Apalagi pada masa pandemi, aktivitas ekonomi digital meningkat.

Namun, hingga saat ini, belum ada kesepakatan mengenai prinsip-prinsip pemajakan meskipun OECD telah menyampaikan dua pilar sebagai pendekatan. Dia menyampaikan pembahasan masih harus dilakukan. Simak artikel ‘Pajak Digital Jadi Bahasan Forum G20, Ini Penjelasan Sri Mulyani’.

“Tadinya pada bulan Juli sudah ada kesepakatan. Namun, AS melakukan langkah untuk tidak menerima dulu sehingga sekarang perlu upaya tambahan agar kedua pilar itu setujui,” kata Sri Mulyani. (Kontan/Bisnis Indonesia/DDTCNews)

Baca Juga: Pengawasan WP Orang Pribadi dan Isu PPh Final UMKM Terpopuler
  • Komentar Tertulis

Pemerintah Indonesia mengirimkan komentar tertulis atas inisiasi investigasi United States Trade Representative (USTR) terhadap pajak transaksi elektronik (PTE) yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2020.

Dalam komentar tertulis itu, pemerintah menyatakan tetap berkomitmen untuk mendukung tercapainya konsensus global atas pemajakan ekonomi digital baik pada Pilar 1 Unified Approach maupun Pilar 2 Global Anti-Base Erosion (GloBE) meskipun PTE masuk dalam UU No. 2/2020.

"Indonesia kembali menegaskan bahwa kami tetap berkomitmen dalam perkembangan negosiasi konsensus global. Penerapan PTE nantinya akan tetap mempertimbangkan hasil dari konsensus global," tulis Pemerintah Indonesia dalam komentar tertulis itu. (DDTCNews)

Baca Juga: Sebagian Anggaran Insentif Pajak Bakal Dipindah Jadi Bansos
  • Berhenti Manfaatkan Insentif

Ditjen Pajak (DJP) memberikan dua opsi untuk wajib pajak yang ingin berhenti memanfaatkan insentif pajak yang disediakan selama masa pandemi Covid-19. Sebenarnya, dalam PMK 86/2020, tidak diatur secara spesifik mengenai prosedur penghentian pemanfaatan insentif pajak.

Pertama, langsung berhenti tanpa melakukan pemberitahuan kepada DJP. Untuk opsi pertama ini wajib pajak langsung membayar kewajiban pajaknya dengan rezim normal. Kedua, memberikan keterangan tertulis kepada kantor pajak terdaftar.

“Wajib pajak boleh saja memberitahukan kepada KPP melalui surat/tertulis agar tidak dimintai laporan pemanfaatan insentif yang dipersyaratkan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. (DDTCNews)

Baca Juga: Soal PPnBM Mobil 0%, Kepala BKF: Semoga Bisa Diputuskan Secepatnya
  • Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Presiden Jokowi membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pembentukan ini ditandai dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No.82 Tahun 2020.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai Ketua Komite. Menteri BUMN Erick Thohir ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Komite. Komite ini membawahi dua satuan tugas (Satgas), yaitu Satgas Penanganan Covid-19 dan Satgas PEN. (Kontan/Bisnis Indonesia/DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Soal Shortfall Pajak, Kepala BKF: Teman-Teman di DJP Lagi Kerja Keras
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, insentif pajak, PMK 86/2020, PMK 44/2020, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Adlan Ghiffari

Selasa, 21 Juli 2020 | 23:14 WIB
Pemerintah merubah pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan pengurangan 30% angsuran PPh Pasal 25 dari yang sebelumnya kuartalan menjadi bulanan. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah dapat mengetahui eveluasi efektivitas pemberitan insentif. Selain memberi insenti ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Kamis, 24 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 23 September 2020 | 16:36 WIB
KANWIL DJP JATIM II
Rabu, 23 September 2020 | 11:05 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Sabtu, 26 September 2020 | 15:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 14:15 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
Sabtu, 26 September 2020 | 12:01 WIB
KAWASAN INDUSTRI
Sabtu, 26 September 2020 | 11:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER: