BRASIL

Lapor dan Bayar Pajak Rumit, Negara ini Dijauhi Pengecer Asing

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 29 Januari 2020 | 10:41 WIB
Lapor dan Bayar Pajak Rumit, Negara ini Dijauhi Pengecer Asing

ilustrasi.

BRASILIA, DDTCNews—Anggota Parlemen akan mempertimbangkan berbagai proposal untuk menyederhanakan rezim pajak Brasil, di mana disebut-sebut sebagai salah satu rezim yang paling rumit dan memakan waktu di dunia.

Alex Serodio, pengecer produk kecantikan online mengakui pajak di Brasil sangat rumit. Bahkan, ia sampai harus mempekerjakan tim akuntan dan pengacara untuk menavigasi aturan pajak yang terus berubah.

"Ini benar-benar sangat kompleks. Bahkan saya pikir ilmu roket mungkin lebih mudah daripada pajak. Inilah sebabnya mengapa Brasil tidak memiliki banyak pengecer asing, karena sistem pajaknya terlalu rumit,” ujar Serodio.

Baca Juga:
Periode SPT Badan Sisa Sepekan, Perusahaan Belum Operasi Tetap Lapor?

Kompleksitas pajak di Brasil, sambung Serodio, membuat perusahaan menghabiskan banyak waktu untuk mengambil keputusan terkait dengan pajak daripada memikirkan bagaimana memberikan nilai tambah kepada konsumen.

Pernyataan Serodio ini didukung oleh fakta dari laporan Doing Business Bank Dunia. Dari laporan itu disebutkan perusahaan menengah di Brasil menghabiskan lebih dari 1.500 jam dalam setahun untuk mempersiapkan dan membayar pajak.

Brasil memiliki 63 jenis pajak yang berbeda, termasuk berbagai jenis pungutan untuk barang dan jasa. Tarif juga bervariasi di tiap wilayah yurisdiksi, sehingga membuat tarif pajak di masing-masing distrik federal sangat beragam.

Baca Juga:
Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

Misalnya, di negara bagian timur laut Maranhao terdapat 12 tarif pajak yang berbeda untuk produk susu. Tarif tersebut tergantung pada kandungan lemak dan hewan penghasil susu tersebut. Hal ini diperparah dengan aturan pajak di Brasil yang terus berubah.

Menurut Institut Perencanaan dan Perpajakan Brasil, rata-rata 31 aturan pajak diperkenalkan atau diubah setiap hari. Perubahan yang terlampau sering ini membuat kepatuhan hampir mustahil bagi banyak perusahaan.

Namun, Presiden Jair Bolsonaro telah berjanji akan memangkas birokrasi untuk bisnis dan menjadikan reformasi pajak sebagai prioritas tahun ini. Seperti dilansir batimes, misi ini adalah tujuan ambisius yang gagal dicapai oleh pemerintah sebelumnya.

Baca Juga:
Apa Beda Segel dan Tanda Pengaman Bea Cukai? Simak Penjelasannya

Sudah ada dua rencana yang diusulkan pada Kongres, yaitu menggabungkan beberapa pajak kota, negara bagian dan federal ke dalam pajak pertambahan nilai serta menyeleksi pajak atas produk seperti alkohol dan rokok.

Modernisasi sistem pajak juga menjadi opsi untuk dipertimbangkan mengingat pemangkasan tarif dianggap bukan pilihan tepat bagi negara yang kekurangan dana.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 20 April 2024 | 16:45 WIB KEPATUHAN PAJAK

Periode SPT Badan Sisa Sepekan, Perusahaan Belum Operasi Tetap Lapor?

Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

Sabtu, 20 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN BEA CUKAI

Apa Beda Segel dan Tanda Pengaman Bea Cukai? Simak Penjelasannya

Sabtu, 20 April 2024 | 12:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Minta Perpanjangan Lapor SPT Tahunan? Ingat Ini Agar Tak Kena Sanksi

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 16:45 WIB KEPATUHAN PAJAK

Periode SPT Badan Sisa Sepekan, Perusahaan Belum Operasi Tetap Lapor?

Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

Sabtu, 20 April 2024 | 16:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

Sabtu, 20 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN BEA CUKAI

Apa Beda Segel dan Tanda Pengaman Bea Cukai? Simak Penjelasannya

Sabtu, 20 April 2024 | 12:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Minta Perpanjangan Lapor SPT Tahunan? Ingat Ini Agar Tak Kena Sanksi

Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini