Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Lanskap Pajak Berubah Drastis Jika Konsensus Global Tercapai

1
1

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews – Upaya pencapaian konsensus global untuk pemajakan ekonomi digital masih terus dijalankan. Bila konsensus tercapai, lanskap perpajakan akan berubah secara drastis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan formulasi untuk bisa memajaki pelaku ekonomi digital seperti Google, Amazon, dan Facebook masih digodok. Usulan untuk tidak lagi menggunakan syarat kehadiran fisik dalam penentuan bentuk usaha tetap (BUT) dipercaya akan mengubah interaksi antarnegara dalam urusan perpajakan.

“Ini tentu akan mengubah dan menjungkirbalikkan apa yang disebut dengan perjanjian perpajakan internasional,” katanya di Kompleks Parlemen, Selasa (11/6/2019).

Baca Juga: OECD Minta Indonesia Tingkatkan Pengenaan Pajak Hijau, Apa Itu?

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menyebutkan syarat kehadiran fisik untuk bisa memajaki suatu entitas bisnis sudah tidak relevan lagi.  Pasalnya, model bisnis digital mampu mengumpulkan keuntungan tanpa harus mempuyai kantor atau cabang di negara tempat layanannya bisa diakses.

Sebagai ganti kehadiran fisik, syarat keuntungan ekonomis yang didapat akan menjadi dasar penentu pemajakan. Tidak berhenti di situ, opsi tarif pajak minimum secara global juga mencuat sebagai pilihan lain yang bisa digunakan sebagai sarana memajaki pemain di ranah daring.

“Perusahaan digital bisa berkerja dan berusaha lintas batas tanpa buat cabang. Kalau kita harus memajaki basis pajak dengan syarat kehadiran fisik maka hal tersebut tidak bisa lagi dijadikan sebagai basis [pemajakan],” imbuhnya.

Baca Juga: Hingga Awal Juli 2019, Jumlah Anggota Mencapai 130 Yurisdiksi

Seperti diketahui, OECD telah menerbitkan program kerja (programme of work) yang akan diadopsi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian tantangan pajak yang muncul dari digitalisasi ekonomi. Program kerja mengeksplorasi masalah teknis yang harus diselesaikan melalui dua pilar utama.

Pembahasan mengenai kedua pilar ini juga bisa Anda simak dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunities yang dirilis oleh DDTC Fiscal Research. (kaw)

Baca Juga: OECD: Ada Kemajuan Signifikan pada Seluruh Agenda Pajak Internasional

“Ini tentu akan mengubah dan menjungkirbalikkan apa yang disebut dengan perjanjian perpajakan internasional,” katanya di Kompleks Parlemen, Selasa (11/6/2019).

Baca Juga: OECD Minta Indonesia Tingkatkan Pengenaan Pajak Hijau, Apa Itu?

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menyebutkan syarat kehadiran fisik untuk bisa memajaki suatu entitas bisnis sudah tidak relevan lagi.  Pasalnya, model bisnis digital mampu mengumpulkan keuntungan tanpa harus mempuyai kantor atau cabang di negara tempat layanannya bisa diakses.

Sebagai ganti kehadiran fisik, syarat keuntungan ekonomis yang didapat akan menjadi dasar penentu pemajakan. Tidak berhenti di situ, opsi tarif pajak minimum secara global juga mencuat sebagai pilihan lain yang bisa digunakan sebagai sarana memajaki pemain di ranah daring.

“Perusahaan digital bisa berkerja dan berusaha lintas batas tanpa buat cabang. Kalau kita harus memajaki basis pajak dengan syarat kehadiran fisik maka hal tersebut tidak bisa lagi dijadikan sebagai basis [pemajakan],” imbuhnya.

Baca Juga: Hingga Awal Juli 2019, Jumlah Anggota Mencapai 130 Yurisdiksi

Seperti diketahui, OECD telah menerbitkan program kerja (programme of work) yang akan diadopsi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian tantangan pajak yang muncul dari digitalisasi ekonomi. Program kerja mengeksplorasi masalah teknis yang harus diselesaikan melalui dua pilar utama.

Pembahasan mengenai kedua pilar ini juga bisa Anda simak dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunities yang dirilis oleh DDTC Fiscal Research. (kaw)

Baca Juga: OECD: Ada Kemajuan Signifikan pada Seluruh Agenda Pajak Internasional
Topik : ekonomi digital, OECD, pajak minimum, G20
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP