Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Langgar Kontrak, WP & Bank Bisa Kena Sanksi

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menegaskan mengenai adanya sanksi yang akan diberikan kepada pihak wajib pajak (WP) dan pihak bank jika melanggar surat perjanjian kontrak yang diadakan oleh Menteri Keuangan terkait dana repatriasi dari tax amnesty.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pihaknya akan memberikan surat perjanjian kontrak yang harus ditandatangani dan harus disetujui oleh pihak bank terkait persetujuan bank menjadi bank penampung dana hasil repatriasi.

Surat perjanjian kontrak tersebut salah satunya akan berisi sanksi kepada bank maupun WP jika mengalirkan dana hasil repatriasi ke luar negeri.

Baca Juga: Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur, Kemenkeu Bersinergi dengan BI & OJK

"Bagi yang berani mengalirkan dana hasil repatriasi ke luar negeri, walaupun tetap bermaksud investasi, akan dikenakan sanksi baik dari pihak bank maupun pihak WP," tegas Bambang P.S. Brodjonegoro, Jakarta, Rabu (20/7).

Tidak hanya pihak WP saja yang akan dikenakan sanksi, pihak bank pun akan turut dikenakan sanksi jika mengalirkan dana hasil repatriasi ke luar negeri. Karena hal ini akan termasuk sebagai kegiatan yang melanggar surat perjanjian kontrak antara pihak bank dengan Menteri Keuangan.

Hingga saat ini, Menteri Keuangan belum menegaskan sanksi seperti apa yang akan berlaku jika melanggar surat perjanjian kontrak. Namun, sanksi terhadap pihak WP dan pihak bank akan tetap diadakan dalam surat perjanjian kontrak nantinya.

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Capai 92%

Kendati demikian, Menteri Keuangan tidak melarang pihak WP untuk melakukan investasi di berbagai instrumen yang telah dipersiapkan pemerintah untuk membangun perekonomian Indonesia. Jadi, apapun jenis investasi yang diinginkan oleh pihak WP sejauh dana tersebut tidak dilarikan ke luar negeri, masih diperbolehkan.

"Saya tidak masalah WP mau investasi di instrumen apapun, dialokasikan ke instrumen investasi lain pun tidak masalah, intinya asal dana tersebut tetap di Indonesia, tidak dilarikan ke luar negeri," tambahnya.

Bambang berharap, Indonesia bisa bersaing secara global, tidak hanya bersaing dengan negara tetangga. "Dana dari hasil repatriasi sejatinya hanya untuk membangun kondisi perekonomian nasional melalui instrumen-instrumen yang telah dipersiapkan oleh bank penampung dana repatriasi," pungkas Bambang. (Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani Susun Strategi Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur Lagi

Surat perjanjian kontrak tersebut salah satunya akan berisi sanksi kepada bank maupun WP jika mengalirkan dana hasil repatriasi ke luar negeri.

Baca Juga: Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur, Kemenkeu Bersinergi dengan BI & OJK

"Bagi yang berani mengalirkan dana hasil repatriasi ke luar negeri, walaupun tetap bermaksud investasi, akan dikenakan sanksi baik dari pihak bank maupun pihak WP," tegas Bambang P.S. Brodjonegoro, Jakarta, Rabu (20/7).

Tidak hanya pihak WP saja yang akan dikenakan sanksi, pihak bank pun akan turut dikenakan sanksi jika mengalirkan dana hasil repatriasi ke luar negeri. Karena hal ini akan termasuk sebagai kegiatan yang melanggar surat perjanjian kontrak antara pihak bank dengan Menteri Keuangan.

Hingga saat ini, Menteri Keuangan belum menegaskan sanksi seperti apa yang akan berlaku jika melanggar surat perjanjian kontrak. Namun, sanksi terhadap pihak WP dan pihak bank akan tetap diadakan dalam surat perjanjian kontrak nantinya.

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Capai 92%

Kendati demikian, Menteri Keuangan tidak melarang pihak WP untuk melakukan investasi di berbagai instrumen yang telah dipersiapkan pemerintah untuk membangun perekonomian Indonesia. Jadi, apapun jenis investasi yang diinginkan oleh pihak WP sejauh dana tersebut tidak dilarikan ke luar negeri, masih diperbolehkan.

"Saya tidak masalah WP mau investasi di instrumen apapun, dialokasikan ke instrumen investasi lain pun tidak masalah, intinya asal dana tersebut tetap di Indonesia, tidak dilarikan ke luar negeri," tambahnya.

Bambang berharap, Indonesia bisa bersaing secara global, tidak hanya bersaing dengan negara tetangga. "Dana dari hasil repatriasi sejatinya hanya untuk membangun kondisi perekonomian nasional melalui instrumen-instrumen yang telah dipersiapkan oleh bank penampung dana repatriasi," pungkas Bambang. (Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani Susun Strategi Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur Lagi
Topik : tax amnesty, dana repatriasi, instrumen keuangan
artikel terkait
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Kamis, 20 September 2018 | 13:43 WIB
KEUANGAN NEGARA
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
berita pilihan
Jum'at, 22 Februari 2019 | 15:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 22 Februari 2019 | 15:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 22 Februari 2019 | 14:13 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 22 Februari 2019 | 11:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Jum'at, 22 Februari 2019 | 10:04 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Jum'at, 22 Februari 2019 | 08:13 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 21 Februari 2019 | 17:47 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Kamis, 21 Februari 2019 | 16:52 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Kamis, 21 Februari 2019 | 11:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 21 Februari 2019 | 11:47 WIB
KEPATUHAN PAJAK