Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Lagi Dikaji, Pajak 2% Transaksi Cryptocurrency dari Luar Negeri

A+
A-
1
A+
A-
1
Lagi Dikaji, Pajak 2% Transaksi Cryptocurrency dari Luar Negeri

Ilustrasi. 

NEW DELHI, DDTCNews – India dikabarkan sedang mempertimbangkan pengenaan pajak atas transaksi cryptocurrency dengan tarif sebesar 2%.

Pengenaan pajak menggunakan rezim equalisation levy yang selama ini dikenakan atas perusahaan digital asing. Rencananya, equalisation levy sebesar 2% tersebut akan dikenakan atas cryptocurrency yang dibeli masyarakat dari bursa aset kripto yang tidak bertempat di India.

"Otoritas pajak saat ini sedang mempertimbangkan apakah equalisation levy dengan tarif 2% dapat diaplikasikan terhadap pembelian aset kripto," ujar pejabat otoritas pajak di India, seperti dikutip dari indiatimes.com, Jumat (25/6/2021).

Baca Juga: Masih Pandemi Covid-19, Diskon Tarif PPN Obat-obatan Diperpanjang

Equalisation levy akan dikenakan terhadap transaksi cryptocurrency dengan cara memperluas cakupan dari pajak tersebut. Rencananya, equalisation levy juga akan mencakup barang dan jasa yang disediakan platform online.

Dari perluasan cakupan tersebut, equalisation levy sangat mungkin untuk dikenakan atas aset kripto yang dibeli dari luar India. Pungutan ini bisa jadi dikenakan atas harga jual dan investor pun perlu menyiapkan dana yang lebih setiap kali akan membeli cryptocurrency.

Mengingat cryptocurrency adalah aset yang memiliki volatilitas harga yang cukup tinggi, pajak sebesar 2% diperkirakan akan memberikan tambahan yang signifikan terhadap biaya.

Baca Juga: Infrastruktur Belum Siap, Pemajakan Cryptocurrency Perlu Ditunda

Equalisation levy adalah pajak yang dikenakan India atas perusahaan digital asing yang beroperasi di India tanpa adanya kehadiran fisik pada yurisdiksi tersebut. Equalisation levy selama ini hanya dikenakan atas perusahaan-perusahaan digital besar yang beroperasi di India seperti Google, Facebook, Amazon, dan lain sebagainya.

Equalisation levy juga menjadi dasar bagi Amerika Serikat (AS) ketika menuding India telah mengenakan pajak digital secara diskriminatif terhadap perusahaan digital Negeri Paman Sam. Pada praktiknya, Equalisation levy hanya dikenakan atas perusahaan, bukan atas wajib pajak orang pribadi. (kaw)

Baca Juga: Jelang Festival, Tarif Bea Masuk Minyak Sawit Dipangkas Jadi 2,5%
Topik : cryptocurrency, India, equalisation levy

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 30 Juni 2021 | 19:08 WIB
PERTUKARAN INFORMASI

OECD Susun Standar Pertukaran Informasi Transaksi Cryptocurrency

Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bappebti Usulkan Pengenaan PPh Final atas Cryptocurrency

Senin, 14 Juni 2021 | 11:00 WIB
INDIA

Kebutuhan Medis Melonjak, Pemerintah Pangkas Tarif PPN

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan