KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Konsensus Pajak Tercapai, Yellen Harapkan Dukungan Kongres AS

Muhamad Wildan | Selasa, 12 Oktober 2021 | 19:30 WIB
Konsensus Pajak Tercapai, Yellen Harapkan Dukungan Kongres AS

Janet Yellen. (foto: AFP)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Menteri Keuangan AS Janet Yellen yakin Kongres AS lambat laun akan menyetujui dan meratifikasi rezim pajak korporasi minimum global dengan tarif 15% yang baru saja disepakati negara-negara Inclusive Framework.

Persetujuan dari Kongres AS atas konsensus pajak global punya arti penting. Kesepakatan AS diperlukan agar dunia menyaksikan langsung bahwa negara adidaya tersebut turut serta melaksanakan konsensus global.

"Perjanjian ini akan membatasi penurunan tarif pajak korporasi dan kita akan memiliki kesempatan untuk memungut pajak dari perusahaan, bukan hanya dari pekerja," ujar Yellen, dikutip Selasa (12/10/2021).

Baca Juga:
Jika Batalkan 2 Pilar OECD, UN Tax Convention Tak Akan Disahkan Eropa

Melalui konsensus tarif pajak korporasi minimum global sebesar 15% yang baru saja disepakati, maka tarif pajak yang murah tidak lagi dapat digunakan oleh yurisdiksi tertentu untuk meningkatkan daya pikatnya di mata investor.

"Alih-alih bersaing dalam hal menawarkan tarif pajak yang rendah, AS akan bersaing dalam hal menyediakan tenaga kerja terampil dan dalam hal berinovasi," ujar Yellen.

Sebelumnya, 2 anggota Kongres AS dari Partai Republik Mike Crapo dan Kevin Brady telah menyoroti upaya Pemerintah AS dalam mencapai konsensus.

Baca Juga:
Naikkan Tarif Pajak Penjualan, PM ini Yakin Dampak ke Inflasi Minim

Kedua anggota Kongres AS tersebut menuding pemerintah berupaya memaksa kongres untuk menyetujui perubahan kebijakan pajak melalui konsensus multilateral. Langkah itu dianggap tidak menghargai kewenangan Kongres AS.

Kedua anggota Kongres AS itu juga menilai langkah pemerintah justru mengkhawatirkan dan berpotensi menggerus kewenangan parlemen. Pemerintah AS yang aktif dalam negosiasi atas proposal 2 pilar dipandang sebagai aksi unilateral.

Senator dari Partai Republik Patrick Toomey sebelumnya juga mengatakan adopsi proposal Pilar 1 membutuh dukungan supermajority atau persetujuan dari 2/3 anggota Senat AS.

Untuk saat ini, Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama menguasai 50 dari 100 kursi yang ada di Senat AS. Dengan demikian, diperlukan dukungan dari para senator Partai Republik agar Pilar 1 bisa diratifikasi dan diberlakukan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi