Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)
Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Komisi Eropa Usulkan Proposal CbCR Publik Jadi Agenda Prioritas 2021

A+
A-
0
A+
A-
0
Komisi Eropa Usulkan Proposal CbCR Publik Jadi Agenda Prioritas 2021

Ilustrasi. (DDTCNews)

BRUSSELS, DDTCNews – Komisi Eropa kembali mengusulkan proposal laporan per negara atau Country by Country Report (CbC Report) yang dapat diakses publik dapat dibahas sebagai produk legislasi zona Eropa pada 2021.

Proposal tersebut menjadi bagian dari 55 rencana regulasi prioritas untuk dibahas tahun depan. Jubir Komisi Eropa mengatakan komisi terus mendorong terciptanya transparansi pajak bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di Uni Eropa.

"Proposal tersebut (CbCR publik) tetap menjadi prioritas dan komisi terus mendukung serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan," katanya dikutip Senin (14/12/2020).

Baca Juga: India Berharap Konsensus Hadirkan Solusi Pemajakan Ekonomi Digital

Proposal CbCR publik sebenarnya sudah diwacanakan sejak April 2016. Namun dalam perjalanannya, tidak ada perkembangan berarti lantaran tidak semua negara anggota setuju dengan proposal kebijakan yang diajukan.

Untuk diketahui, laporan CbCR ini adalah salah satu dokumen transfer pricing yang berisi mengenai alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha yang disajikan dalam tabulasi khusus sesuai dengan standar internasional.

Komisi Eropa lantas mengajukan proposal CbCR publik atau mewajibkan perusahaan multinasional untuk mengungkapkan kepada publik, perincian laporan keuangan seperti pendapatan operasi usaha, keuntungan, dan jumlah pajak yang dibayar.

Baca Juga: Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Namun, proposal tersebut kerap kali ditentang beberapa negara anggota seperti Luksemburg, Siprus, Malta, Irlandia, Swedia dan Austria selama pembahasan di Parlemen Eropa. Mereka menilai proposal itu akan membuat pasar Uni Eropa kurang menarik bagi investor.

Proposal itu agaknya makin sulit disepakati lantaran mereka menilai proposal perpajakan pada tingkat Uni Eropa harus disepakati dengan suara bulat dari seluruh anggota, bukan disepakati dengan suara mayoritas.

Seperti dilansir Tax Notes International, negara yang memegang kursi kepresidenan tahunan Uni Eropa nantinya akan memainkan peran penting untuk meloloskan proposal CbCR publik di tingkat Uni Eropa.

Baca Juga: Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

Jerman yang memegang kursi kepresidenan Uni Eropa pada 2020 berada pada posisi abstain terkait proposal CbCR publik, sehingga tidak menjadikan agenda tersebut menjadi pembahasan prioritas pada tahun ini.

Tahun depan, Portugal akan memegang kursi kepresidenan Uni Eropa. Dukungan domestik sudah dikantongi untuk membahas proposal CbCR. Austria yang sebelumnya tidak mendukung proposal CbCR tersebut, kini berbalik untuk mendukung. (rig)

Baca Juga: Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku
Topik : belgia, komisi eropa, kebijakan pajak, perusahaan multinasional, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 September 2021 | 09:00 WIB
KONSESUS PAJAK GLOBAL

ADB: Sistem Pajak yang Adil Jadi Modal Pembangunan Berkelanjutan

Rabu, 15 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Momentum Reformasi Pajak itu Sekarang, Ini Alasannya

Rabu, 15 September 2021 | 07:30 WIB
PRESIDENSI G20 INDONESIA

Ada 7 Agenda Sektor Keuangan di Presidensi G20 2020, Apa Saja?

Selasa, 14 September 2021 | 22:18 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Pembahasan RUU KUP antara Pemerintah dan DPR Diprediksi Berjalan Alot

berita pilihan

Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Periode Stimulus Diperpanjang, OJK Terbitkan 2 Aturan Baru

Kamis, 16 September 2021 | 18:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

Kamis, 16 September 2021 | 16:51 WIB
INGGRIS

Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku

Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Penentuan Subjek PBB atas Wilayah Kerja Tambang Migas

Kamis, 16 September 2021 | 16:30 WIB
THAILAND

Pikat Ekspatriat Kaya Raya, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan