Berita
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:14 WIB
KREDIT USAHA RAKYAT
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:04 WIB
KREDIT USAHA RAKYAT
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 13 Agustus 2020 | 18:30 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 16:09 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BELARUS
Kamis, 13 Agustus 2020 | 14:00 WIB
PAJAK DAERAH (11)
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Reportase

Komisi Eropa: Korporasi di Tax Haven Jangan Diberi Bantuan Keuangan

A+
A-
1
A+
A-
1
Komisi Eropa: Korporasi di Tax Haven Jangan Diberi Bantuan Keuangan

Ilustrasi bendera Uni Eropa. (europe.eu)

BRUSSELS, DDTCNews—Komisi Eropa merekomendasikan negara anggota untuk tidak memberikan bantuan keuangan kepada korporasi yang memiliki hubungan dengan negara yang masuk daftar yurisdiksi nonkooperatif dalam urusan pajak.

Wakil Presiden Komisi Eropa Margrethe Vestager mengatakan rekomendasi ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan dana publik dan tidak dimanfaatkan oleh perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak.

"Menjadi suatu hal yang tidak dapat diterima saat dana bantuan publik justru diberikan kepada perusahaan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Kami ingin memastikan hal ini tidak terjadi," katanya, Rabu (15/7/2020).

Baca Juga: Penerimaan Pajak Membaik, Pemerintah Diminta Kurangi Dosis Stimulus

Vestager menambahkan pemberian bantuan harus dilakukan secara selektif. Dana bantuan pemerintah tidak boleh dimanfaatkan pengusaha yang memiliki catatan hukum mulai dari terlibat kejahatan keuangan, korupsi, mengemplang pajak dan lainnya.

Komisioner Eropa bidang Ekonomi Paolo Gentiloni mengatakan keadilan dan solidaritas menjadi pondasi utama pemulihan ekonomi Uni Eropa. Untuk itu, upaya kolektif ini harus didasarkan kontribusi yang adil dari semua pembayar pajak seantero Eropa.

Dia berharap rekomendasi Komisi Eropa ini diadopsi oleh seluruh negara anggota Uni Eropa. Apalagi, rekomendasi Komisi Eropa tersebut juga sebenarnya dapat dengan mudah diadopsi oleh sistem hukum negara anggota.

Baca Juga: Penghasilan Influencer Medsos Kena Pajak, Otoritas Bikin Buku Panduan

"Mereka yang dengan sengaja mem-bypass peraturan pajak atau terlibat dalam kegiatan kriminal seharusnya tidak mendapat manfaat dari sistem yang mereka coba hindari," tutur Gentiloni.

Setidaknya terdapat 12 negara atau yurisdiksi yang masuk dalam daftar negara yang diawasi Uni Eropa terkait transparansi kebijakan pajak. Delapan negara di antaranya masuk dalam daftar hitam karena tidak menunjukan komitmen untuk transparansi pajak.

Delapan negara tersebut adalah Samoa Amerika, Fiji, Guam, Oman, Samoa, Trinidad and Tobago, US Virgin Islands dan Vanuatu. Sementara itu, tiga negara masuk daftar nonkooperatif dalam urusan pajak adalah Cayman Islands, Palau dan Seychelles.

Baca Juga: Setoran Pajak dari Pariwisata Rebound, Ekonomi Dianggap Mulai Pulih

Sementara itu, dikutip dari laman resmi Komisi Uni Eropa, satu negara yang tersisa adalah Panama yang otomatis masuk daftar hitam karena peringkat transparansi yang diturunkan oleh Global Forum OECD. (rig)

Topik : belgia, komisi uni eropa, tax haven, suaka pajak, pajak internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Aisyah Jasmine Yogaswara

Kamis, 16 Juli 2020 | 09:26 WIB
Program EU Funding merupakan sebuah program yang bagus dengan memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan-perusahaan kecil dan menengah bagi negara-negara yang tergabung dalam EU. Bantuan yang diberikan dapat berupa pinjaman bisnis, bantuan dana mikro (microfinance), jaminan, serta pemberian modal ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:30 WIB
ITALIA
Selasa, 04 Agustus 2020 | 15:13 WIB
BELGIA
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:33 WIB
RUSIA
berita pilihan
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:14 WIB
KREDIT USAHA RAKYAT
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:04 WIB
KREDIT USAHA RAKYAT
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 13 Agustus 2020 | 18:30 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 18:00 WIB
PROVINSI BANTEN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:18 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:08 WIB
DDTC PODTAX
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:02 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL