Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Klub Sepak Bola Alami Tekanan Keuangan, Federasi Minta Insentif Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Klub Sepak Bola Alami Tekanan Keuangan, Federasi Minta Insentif Pajak

Ilustrasi. Penggemar klub sepak bola Juventus terlihat sebelum latihan tim di Juventus Training Center di Turin, Italia, Rabu (14/7/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Massimo Pinca/pras/cfo

ROMA, DDTCNews - Federasi sepak bola Italia (FIGC) menyatakan industri olahraga khusus sepak bola memerlukan dukungan kebijakan fiskal untuk bertahan selama pandemi Covid-19.

Presiden FIGC Gabriele Gravina mengatakan industri sepak bola Italia membutuhkan bantuan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya, kebijakan fiskal yang dinantikan klub adalah relaksasi pembayaran pajak.

"Keringanan pajak dibutuhkan untuk mendukung likuiditas klub olahraga," katanya, dikutip pada Selasa (3/8/2021).

Baca Juga: Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Gravina menuturkan klub sepak bola Italia tengah mengalami tekanan keuangan. Untuk itu, federasi meminta adanya relaksasi pembayaran utang pajak klub sepak bola melalui restrukturisasi utang pajak kepada badan pendapatan Italia.

Dia menambahkan pemerintah juga perlu memberikan relaksasi terkait dengan ruang iklan dan sponsor bagi industri judi. Permintaan tersebut diharapkan berlaku hingga tahun fiskal 2023 sebagai kompensasi pendapatan klub yang hilang selama pandemi.

Relaksasi larangan iklan dan sponsor dari industri judi dinilai tidak hanya menguntungkan klub sepak bola, tetapi juga pemerintah. Menurutnya, pemerintah akan mendapatkan sumber baru penerimaan pajak langsung dan pajak tidak langsung dari belanja iklan dan sponsor perusahaan judi.

Baca Juga: Sumbang Emisi, Diskon Pajak Bagi Kapal Penangkap Ikan Perlu Dihapus

Selain itu, Gravina menegaskan industri sepak bola yang kembali berputar akan menjadi faktor kunci bagi pemulihan ekonomi. Hal ini dikarenakan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat Italia tidak bisa dipisahkan dari sepak bola.

"Kita harus bertindak cepat untuk mencegah krisis kegiatan sepak bola profesional. Perusahaan dari 12 sektor ekonomi pada industri sepak bola terhubung dengan sistem negara. Situasi yang tidak diinginkan adalah penurunan bisnis yang berimbas pada penurunan kontribusi pajak langsung dan pajak tidak langsung," ujarnya seperti dilansir sbcnews.co.uk. (rig)

Baca Juga: Genjot Konsumsi, Vietnam Bakal Obral Diskon PPN Hingga Akhir Tahun
Topik : italia, klub sepak bola, pajak internasional, relaksasi pajak, pajak internasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:00 WIB
ESTONIA

Belajar dari Estonia, Negara yang Warganya Balapan Lapor Pajak

Rabu, 22 September 2021 | 14:30 WIB
FILIPINA

Pemerintah Matangkan Pemajakan Orang Kaya Ala Duterte

Rabu, 22 September 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Petakan 6 Tantangan Pungut PPN PMSE, Apa Saja?

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya