KLU Dikonversi Jadi KBLI, DJP Tak Berikan Notifikasi kepada WP

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan telah menyesuaikan klasifikasi lapangan usaha (KLU) secara jabatan sejak ditetapkannya PER-12/PJ/2022, yakni pada 9 September 2022.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan penyesuaian dari KLU ke klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) dilakukan oleh DJP secara jabatan terhadap wajib pajak yang sudah terdaftar.

Perubahan KLU wajib pajak menjadi KBLI dilakukan tanpa memberikan notifikasi. "Wajib pajak tidak akan mendapatkan notifikasi apabila terjadi perubahan KLU ke KBLI," ujar Neilmaldrin, Kamis (29/9/2022).

Walau demikian, Pasal 7 ayat (3) PER-12/PJ/2022 mengatur bahwa wajib pajak memiliki ruang untuk mengajukan permohonan dalam menentukan KBLI.

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan bila terdapat KBLI yang tidak dapat diidentifikasi berdasarkan PER-12/PJ/2022. Walau demikian, DJP juga bisa menetapkan KBLI secara jabatan terhadap wajib pajak yang dimaksud.

Untuk diketahui, KBLI resmi menjadi pengganti KLU terhitung sejak ditetapkannya PER-12/PJ/2022. "KLU ... bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib pajak warisan belum terbagi yang melakukan kegiatan usaha, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah menggunakan KBLI," bunyi Pasal 2 ayat (3) PER-12/PJ/2022.

Bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan pejabat, ASN, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD, pegawai swasta, pensiunan PNS/TNI/Polri, pegawai perwakilan negara asing atau organisasi internasional, orang pribadi yang bekerja dalam hubungan kerja lainnya, dan orang pribadi yang tidak memiliki pekerjaan, KLU yang digunakan sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran PER-12/PJ/2022.

KBLI wajib pajak ditentukan oleh wajib pajak saat melakukan pendaftaran sesuai dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan wajib pajak atau oleh DJP saat memberikan NPWP secara jabatan.

Penggunaan KBLI sebagai pengganti KLU dilakukan untuk menyelaraskan KLU di DJP dengan klasifikasi lapangan usaha yang digunakan oleh instansi lain sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. (sap)