Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Kibarkan Bendera Putih, Pelaku Hotel & Restoran Minta Relaksasi Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Kibarkan Bendera Putih, Pelaku Hotel & Restoran Minta Relaksasi Pajak

Ilustrasi. Karyawan merapikan kamar di Hotel Santika Premiere Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/7/2021). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.

GARUT, DDTCNews – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Garut, Jawa Barat mengibarkan bendera putih pada sejumlah hotel dan restoran sebagai bentuk kekecewaan atas keadaan hotel dan restoran yang mengalami ketidakpastian selama pandemi Covid-19.

Ketua PHRI Garut Deden Rohim mengatakan PHRI Kabupaten Garut sudah berupaya melakukan audiensi dengan pemerintah daerah. Namun, hingga saat ini, belum ada solusi yang riil terhadap nasib para pengusaha hotel dan restoran di Kabupaten Garut .

"Pengibaran bendera putih ini adalah sebuah refleksi hati kami yang menangis. Kami di tempat usaha seperti orang yang sudah meninggal. Pajak harus bayar tapi tempat usaha tutup, enggak sanggup lagi bro dari mana gua bayar," katanya, dikutip pada Selasa (20/7/2021).

Baca Juga: Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Pengibaran bendera putih tersebut dilakukan pada 30 hotel dan restoran di Kabupaten Garut yang tergabung dalam PHRI. Dalam hampir 2 tahun terakhir, pengusaha hotel dan restoran terus berupaya untuk bertahan dalam menghadapi situasi yang tidak menentu akibat Covid-19.

"Sebetulnya kami ini hampir klimaks ya akibat dari PPKM darurat juga. Kami sudah berjibaku sekuat tenaga hampir dua tahun ini," ucapnya.

Saat ini, lanjut Deden, semua anggota PHRI di Kabupaten Garut sudah merintih dengan kebijakan pemerintah daerah yang tidak memberikan keringanan terhadap usaha perhotelan dan restoran di tengah pandemi ini.

Baca Juga: Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Menurutnya, PHRI Kabupaten Garut sudah menaati aturan yang diterapkan pemerintah. Namun, ia mempertanyakan perhatian pemerintah daerah terhadap pelaku usaha yang saat ini justru terkesan dibiarkan.

"Jika PPKM darurat ini diperpanjang misalnya, ya saya akan serahkan seluruh karyawan. Silakan minta ke negara untuk mereka bisa makan karena gua sudah tidak mampu bayar," jelasnya.

Deden berharap PHRI diikutsertakan dalam perumusan setiap kebijakan pencegahan penularan Covid-19. Dia juga berharap pemerintah memberikan kompensasi pada pelaku usaha perhotelan dan restoran pada masa pandemi.

Baca Juga: Dukung Program Sertifikat Tanah, Pemda Bebaskan Pungutan BPHTB

"Ya minimal dikasih keringanan lah pajaknya. Kami disuruh tutup, sedangkan pajak harus bayar," ucapnya seperti dilansir jabar.tribunnews.com. (rig)

Topik : kabupaten garut, hotel, restoran, pelaku usaha, relaksasi pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Mochamad Nezar Gribaldy

Rabu, 21 Juli 2021 | 02:38 WIB
Pasa masa ppkm ini memang pemerintah seharusnya memberikan intensif terhadap pajak hotel dikarenakan pada ppkm ini pemerintah menyarankan masyarakat agar tidak keluar rumah.
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 22 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tarif Pajak Daerah di Provinsi DI Yogyakarta

Sabtu, 22 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA SERANG

Target Penerimaan Pajak Didongkrak 33%, Petugas Pajak Putar Otak

Sabtu, 22 Januari 2022 | 09:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Catat! Warga DKI yang Bayar PBB Tanpa Insentif Bisa Dapat Kompensasi

Sabtu, 22 Januari 2022 | 07:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Target Pajak DKI Tak Tercapai, 3 Jenis Pajak Ini Jadi Biang Kerok

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:00 WIB
JEPANG

Tax Ratio Jepang Masih Rendah, IMF Sarankan Tarif PPN Dinaikkan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BATANG

Dukung Program Sertifikat Tanah, Pemda Bebaskan Pungutan BPHTB