AUDIT KEUANGAN NEGARA

Ketua BPK: Data Medsos Bisa Dukung Kerja Auditor Negara

Redaksi DDTCNews | Selasa, 12 Januari 2021 | 17:45 WIB
Ketua BPK: Data Medsos Bisa Dukung Kerja Auditor Negara

Ilustrasi. Gedung Badan Pemeriksa Keuangan. (foto: bpk.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memungkinkan otoritas mengambil data sekunder seperti dari media sosial untuk mendukung kerja pemeriksaan.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan sumber lain yang tersedia di publik seperti data media sosial, berita daring dan portal lain yang mengandung data dapat digunakan otoritas sebagai nilai tambah dalam kegiatan pemeriksaan.

"Lingkungan data yang beragam ini membuka peluang bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep big data," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (12/1/2021).

Baca Juga:
Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Agung menyampaikan berlimpahnya sumber data menjadi modal BPK dalam melakukan analisis berbasis big data. Untuk itu, modal besar itu harus dibarengi dengan kompetensi SDM BPK dalam melakukan pengelolaan data.

Menurutnya, proses bisnis analis big data tidak hanya menyerahkan semua urusan analisa kepada komputer. SDM BPK juga wajib mempunyai kemampuan analis dari algoritma statistik yang dihasilkan analis big data.

"Big data analytics digunakan dalam konteks data exploratory analysis guna mendapatkan sebuah petunjuk atau symptom atas adanya kejadian yang outlier atau irregular dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data," terangnya.

Baca Juga:
Awasi BKC Ilegal, DJBC Sudah Lakukan 6.000 Penindakan selama Kuartal I

Agung berpandangan BPK harus menjadi entitas negara terdepan dalam urusan analisis big data. Dia berharap BPK mampu menjadi pusat analis keuangan negara dengan bantuan TIK dan SDM yang mempunyai kompetensi tinggi dalam pengelolaan big data.

Dia menambahkan pemanfaatan TIK membuka peluang bagi BPK dalam melakukan transformasi menuju e-government dan digital government. Proses bisnis yang dilakukan secara terukur dan bertahap akan meningkatkan tata kelola organisasi yang akuntabel, transparan, dan berkesinambungan yang dapat menjadi teladan bagi institusi lainnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi