Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Ketentuan PPh Bunga Obligasi Bakal Diseragamkan, Ini Kata Wamenkeu

A+
A-
1
A+
A-
1
Ketentuan PPh Bunga Obligasi Bakal Diseragamkan, Ini Kata Wamenkeu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (foto: hasil tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah membuka ruang untuk melakukan penyesuaian ketentuan PPh Pasal 26 atas bunga obligasi melalui aturan turunan dari UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan opsi penyesuaian tersebut akan dilakukan dengan cara menyeragamkan pelaksanaan administrasi PPh Pasal 26 atas bunga obligasi guna memberikan kepastian dan mendorong investasi.

"Penyesuaian PPh Pasal 26 bunga obligasi sedang dirumuskan dengan cara diseragamkan demi memberikan kepastian yang lebih baik," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI, Rabu (27/1/2021).

Baca Juga: Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Suahasil menilai perlakuan perpajakan atas penghasilan dari bunga obligasi di Indonesia selama ini bervariasi. Misal, instrumen dana pensiun tidak dipungut pajak, sedangkan jenis investasi sejenis seperti reksa dana dikenakan pajak 10%.

Selain itu, pemenuhan administrasi atas penghasilan bunga juga berbeda-beda. Contoh, perbankan yang melaksanakan administrasi pajak penghasilan atas bunga obligasi dengan cara sederhana yaitu dengan digunggung.

Menurutnya, penyesuaian ketentuan PPh Pasal 26 termasuk tarif akan diatur dalam payung hukum setingkat peraturan pemerintah (PP).

Baca Juga: Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

"Jadi ini membutuhkan kepastian karena bunga obligasi itu berbeda-beda mulai dari dana pensiun yang tidak dipajaki, reksadana turun jadi 10% tahun ini, dan perbankan yang digunggung. Ini semua akan diatur," tutur Suahasil.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga akan menegaskan penghasilan yang bukan menjadi objek pajak penghasilan. Menurutnya, UU Cipta Kerja sudah memberikan panduan untuk instrumen nonobjek pajak penghasilan.

Pertama, laba atau sisa hasil usaha koperasi dan dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji, bukan objek pungutan PPh. "Dalam UU Cipta Kerja sudah dijelaskan dan untuk nonobjek PPh akan diatur dalam aturan setingkat PMK," ujar Suahasil. (rig)

Baca Juga: Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak

Topik : kebijakan pajak, pph bunga obligasi, pph pasal 26, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak

Senin, 27 September 2021 | 16:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

Senin, 27 September 2021 | 16:00 WIB
PERU

Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar

Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak

Senin, 27 September 2021 | 14:51 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Faktur Pajak Fiktif Rugikan Negara Rp29 M, Bos Perusahaan Ditangkap

Senin, 27 September 2021 | 14:48 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dapat SP2DK dari Kantor Pajak? DJP: Jangan Khawatir

Senin, 27 September 2021 | 14:30 WIB
MESIR

Otoritas Pajak Incar Para Content Creator di Media Sosial

Senin, 27 September 2021 | 14:00 WIB
BAHRAIN

Defisit APBN Melebar, Negara Teluk Ini Bakal Naikkan Tarif PPN