Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ketentuan Faktur Pajak bagi PKP atas Penyerahan Rumah Tapak

A+
A-
6
A+
A-
6
Ketentuan Faktur Pajak bagi PKP atas Penyerahan Rumah Tapak

Pertanyaan:
PERKENALKAN, nama saya Nina asal Jakarta. Saya bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang properti. Dalam hal ini, perusahaan saya membangun sekaligus menjual rumah tapak kepada konsumen.

Saya sempat membaca berita bahwa pemerintah telah memberikan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak. Perusahaan saya sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif PPN DTP atas rumah tapak tersebut.

Namun, saya masih kebingungan terkait dengan cara pembuatan faktur pajaknya. Bagaimanakah cara membuat faktur pajak atas penyerahan rumah tapak yang memperoleh insentif PPN DTP tersebut?

Jawaban:
TERIMA kasih Ibu Nina atas pertanyaannya. Seperti diketahui bersama, pemerintah telah memberikan beberapa insentif untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Salah satu insentif yang baru diberikan ialah PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun.

Ketentuan terkait dengan insentif PPN DTP tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 (PMK 21/2021). Adapun aturan terkait faktur pajak tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (4) sebagai berikut.

  1. “Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan rumah tapak dan/atau unit hunian rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib membuat:
  1. Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. laporan realisasi PPN ditanggung Pemerintah.
  1. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diisi secara lengkap dan benar, termasuk identitas pembeli berupa:
  1. nama pembeli; dan
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan.
  1. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diberikan keterangan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.010/2021"
  2. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan rumah tapak dan/atau unit hunian rumah susun, merupakan laporan realisasi PPN ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.”

Dapat kita pahami ketentuan di atas mengamanatkan pembuatan faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan faktur pajak tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja merupakan omnibus law yang mengubah beberapa undang-undang sekaligus, salah satunya ialah UU PPN yang diatur dalam Pasal 112 UU Cipta Kerja. Aturan perubahan terkait dengan faktur pajak dapat diuraikan sebagai berikut.

“Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

  1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  2. identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang meliputi:
  1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
  2. nama dan alamat, dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan;
  1. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  2. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  4. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  5. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.”

Kemudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5) huruf d, PPN terutang atas penyerahan rumah tapak tidak ditanggung pemerintah dalam hal atas penyerahannya tidak menggunakan faktur pajak.

Artinya, untuk memperoleh fasilitas PPN DTP ini, pengusaha kena pajak (PKP) diwajibkan untuk membuat faktur pajak atas penjualan rumah tapak yang dilakukannya. Dengan begitu, apabila perusahaan Ibu Nina melakukan penyerahan rumah tapak maka diwajibkan membuat faktur pajak berdasarkan UU Cipta Kerja juncto PMK 21/2021.

Demikian jawaban yang dapat kami berikan. Semoga dapat membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP Kejar Pengembangan Sistem Elektronik Hingga 2024, Ini Strateginya

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 10:34 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Panggilan Keluar Kring Pajak DJP Naik Tahun Lalu, Anda Juga Dihubungi?

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bisa Hubungi Wajib Pajak dengan Kriteria Ini Lewat Telepon

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penetapan Upah Minimum 2022, Kemnaker Minta Semua Pihak Tahan Diri

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:00 WIB
JERMAN

Tarif Listrik Naik, Sumber Energi Terbarukan Dapat Diskon Pajak