Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kesetaraan Pelaporan Pajak Digital

A+
A-
14
A+
A-
14
Kesetaraan Pelaporan Pajak Digital

PERKEMBANGAN digitalisasi makin pesat. Salah satu perkembangan yang mencolok adalah berubahnya transaksi konvensional menjadi digital. Berbagai transaksi ekonomi dilakukan melalui platform digital tanpa perlu adanya pertemuan fisik.

Perubahan mekanisme transaksi menuntut otoritas pajak berbagai negara untuk menciptakan kesetaraan hak dan tanggung jawab, baik bagi pelaku usaha yang masih bertahan secara konvensional maupun yang sudah beralih ke platform digital.

Salah satu kesetaraan yang harus diciptakan adalah terkait dengan perlakuan pelaporan pajak. Hal ini dibahas dalam jurnal karya Giorgio Beretta dengan judul The New Rules for Reporting by Sharing and Gig Economy Platforms Under the OECD and EU Initiatives yang terbit pada 2021.

Baca Juga: Wamenkeu Sebut Digitalisasi Jadi Game Changer Ekonomi Indonesia

Beretta menyampaikan isu tersebut telah diusung Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2020. Tepat pada 3 Juli 2020, OECD menerbitkan dokumen publik yang berisi panduan pelaporan pajak untuk sharing and gig economy.

Fokus utama Beretta adalah mempersandingkan model pelaporan pajak yang telah dibuat OECD dengan model dalam proposal yang diajukan Badan Eksekutif Uni Eropa (EU Commission).

Latar belakang masing-masing model yang diajukan ternyata memiliki spirit yang sama, yakni pertimbangan digitalisasi transaksi dapat menghilangkan bukti fisik dari adanya sebuah perusahaan. Tanpa fisik dari perusahaan tersebut, akan terbuka celah bagi perusahaan untuk ‘kabur’ dari kewajiban perpajakan.

Baca Juga: Pemungut Bertambah, Setoran PPN PMSE Tembus Rp3,5 T Hingga Agustus

OECD dan EU Commission melihat perusahaan berbasis digital sangat mungkin berdiri di luar kawasan sebuah negara. Hal tersebut menyebabkan isu pajak internasional karena berdampak pada perjanjian pertukaran informasi antar negara (automatic exchange of information/AeoI).

Selain dari kesamaan latar belakang, OECD dan EU Commission mendefinisikan maksud dari platform itu sendiri dengan klausa yang identik, yakni

any software, including a website or a part thereof and application, including mobile application, accessible by users and allowing sellers to be connected to other users for the provision of relevant services [under EU Commission’s proposal: “for the purpose of carrying out a relevant activity”], directly or indirectly, to such users

Baca Juga: Konsisten Dukung Pendidikan, DDTC Salurkan Beasiswa bagi Mahasiswa UI

“semua peranti lunak, termasuk website, atau bagian dari website dan aplikasi, termasuk aplikasi ponsel, yang dapat diakses oleh pengguna dan memperbolehkan penjual untuk terkoneksi dengan para pengguna lainnya sehubungan dengan jasa yang relevan, baik langsung maupun tidak langsung, kepada para pengguna tersebut”.

Berdasarkan pada analisis Beretta, dapat dikatakan definisi platform sengaja dibuat luas untuk mampu mencakup seluruh transaksi yang dilakukan di dunia maya. OECD, dalam Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy (MRDP), menyatakan scope yang luas ini dimaksudkan untuk memastikan panduan pemajakan tetap relevan seiring berkembangnya transaksi via platform yang dipercaya terus termodifikasi secara cepat.

Di sisi lain, terdapat perbedaan sudut pandang antara OECD dan EU Commission dalam mengklasifikasikan objek yang dapat dipajaki dalam suatu platform. OECD menilai pelaporan pajak atas transaksi jasa dari platform yang diberikan kepada user dan transaksi jual-beli di dalam platform perlu dibedakan. Bertolak belakang dengan EU Commission yang tidak membedakan hal tersebut selama sebuah platform melakukan keduanya.

Baca Juga: Persembahan HUT ke-15, DDTC Rilis Panduan Dasar Perpajakan Indonesia

Meskipun terdapat perbedaan, baik OECD maupun EU Commission sependapat untuk mengusung konsep ditunjuknya ‘reportable seller’ (penjual yang dapat melapor pajak) sebagai upaya untuk dapat memajaki pihak-pihak yang bertransaksi melalui platform.

Penjual yang dianggap dapat melapor pajak adalah ‘active seller’ atau penjual aktif dalam platform yang melakukan transaksi selama tahun pelaporan pajak. Penjual tersebut dapat merupakan penduduk (resident) atau menyewa harta tak bergerak di suatu jurisdiksi. Resident, menurut EU Commission, termasuk pihak yang khusus memiliki nomor wajib PPN (VAT identification number).

Lalu bagaimana cara mengetahui pihak yang menjadi ‘reportable seller’? Menurut OECD dan EU Commission, dibutuhkan adanya ‘reportable platform operator’, yakni platform utama para pedagang untuk melakukan due diligence agar di dalam sebuah platform dapat diklasifikasi para ‘reportable seller’ setiap tahunnya.

Baca Juga: Syukuran 15 Tahun DDTC: Konsisten Berbagi, Warnai Perpajakan Indonesia

‘Reportable seller’ yang dirangkum dari jurnal ini dapat dikatakan memiliki tanggung jawab yang sama dengan para penjual yang berdagang secara konvensional. ‘Reportable seller’ harus mampu patuh pada pelaporan pajak bulanan dan tahunan di bawah pengawasan otoritas pajak melalui ‘reportable platform operator’.

Konteks Indonesia

Jurnal ini cocok dan relevan dengan perkembangan skema pemajakan ekonomi digital, terutama terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Apalagi, dengan terbitnya Perpu 1/2020, pemerintah sudah menunjuk sejumlah perusahaan sebagai pemungut PPN produk digital.

Kebijakan tersebut menandai dimulainya penyetaraan pemajakan antara pelaku usaha online dan konvensional di Indonesia. Hingga saat ini, telah terdapat 75 badan usaha pemungut PPN produk digital PMSE yang telah ditunjuk dirjen pajak.

Baca Juga: Setoran PPN PMSE Lampaui Target, Thailand Berhasil Raup Rp2,47 Triliun

Selain itu, melalui revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemerintah juga telah mengusulkan ketentuan penunjukkan pihak lain sebagai pemungut atau memotong pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak transaksi elektronik (PTE).

Jurnal ini tentunya memuat suatu perspektif yang bisa dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan yang mampu menciptakan equal level playing field di antara para penggiat usaha. Kristiaji (2021) juga menyatakan solusi atas tantangan pajak dari perkembangan sharing and gig economy adalah perubahan administrasi.

*Artikel ini merupakan artikel yang diikutsertakan dalam Lomba Resensi Jurnal untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. Simak artikel lainnya di sini.

Baca Juga: 15 Tahun DDTC: Menempa Jalan, Mewujudkan Masyarakat Pajak yang Ideal

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : resensi, resensi jurnal, lomba resensi jurnal, HUT DDTC, ekonomi digital, PMSE

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Dika Meiyani

Kamis, 22 Juli 2021 | 22:30 WIB
Terimakasih Infonya DDTC
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 27 Juli 2022 | 13:45 WIB
OPINI PAJAK

AI dalam Pengawasan Pajak, Mungkinkah Diterapkan?

Senin, 11 Juli 2022 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Airlangga: Potensi Ekonomi Digital Ditaksir Rp4.531 Triliun pada 2030

Rabu, 06 Juli 2022 | 14:43 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE

berita pilihan

Senin, 26 September 2022 | 10:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Isi SPT Tidak Benar, Terdakwa Ini Dipenjara dan Didenda Rp2,63 Miliar

Senin, 26 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

Senin, 26 September 2022 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'