Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Komunitas
Sabtu, 15 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 17:30 WIB
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Senin, 10 Mei 2021 | 10:18 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Reportase
Perpajakan.id

Kerangka untuk Sharing & Gig Economy, Definisi Platform Sangat Luas

A+
A-
0
A+
A-
0
Kerangka untuk Sharing & Gig Economy, Definisi Platform Sangat Luas

Kantor pusat OECD di Paris, Prancis. (oecd.org)

PARIS, DDTCNews - Definisi platform digital dan penyedia jasa dalam kerangka pelaporan pajak untuk sharing dan gig economy Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dibuat seluas mungkin agar setiap transaksi bisa tercakup dan dilaporkan kepada otoritas pajak.

Kerangka Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy (MRDP) itu mendefinisikan platform sebagai situs/aplikasi yang bisa diakses dan memungkinkan penjual terkoneksi pengguna untuk menyediakan jasa langsung/tidak langsung.

"Definisi platform dibuat luas dan generik agar semua bentuk perangkat lunak yang dimanfaatkan oleh pengguna bisa tercakup dalam kerangka ini," tulis OECD dalam pejelasannya atas dokumen MRDP seperti dikutip Selasa (7/7/2020).

Baca Juga: 4 Pelaku Ekonomi Digital yang Menjadi Fokus Pengawasan DJP 2021

Meski demikian, terdapat beberapa platform yang dikecualikan dari definisi ini, antara lain platform yang secara eksklusif memproses pembayaran dari pemanfaatan jasa, platform yang hanya mengiklankan jasa oleh pemberi jasa, atau platform yang mengarahkan pengguna ke platform lain.

Setelah mendefinisikan platform digital, OECD juga mendefinisikan operator platform digital sebagai badan yang berkontrak dengan penyedia jasa yang memungkinkan penyedia jasa untuk memanfaatkan keseluruhan atau sebagian platform digital untuk dimanfaatkan penyedia jasa.

"Ada pengecualian opsional untuk platform digital skala kecil seperti start-up, platform yang tidak memungkinkan pemberi jasa meraih keuntungan dari jasa yang ditawarkan platform tersebut, atau platform yang tidak memiliki penyedia jasa yang bisa dilaporkan transaksinya," tulis OECD

Baca Juga: Pentingnya Transformasi Kebijakan Pajak Era Disrupsi, Baca Kajian Ini

Dalam mendefinisikan penyedia jasa, MRDP mendefinisikan penyedia jasa sebagai penyedia jasa yang terdaftar pada platform dalam waktu tertentu dalam satu tahun pajak yang menyediakan jasa kepada pengguna platform digital.

"Penyedia jasa pada MRDP mencakup penyedia jasa baik dalam bentuk perorangan maupun badan. Namun, MRDP mengecualikan perhotelan, entitas pemerintah, dan badan yang memperdagangkan sahamnya di bursa efek," tulis OECD dalam MRDP.

Jika kerangka ini diadopsi Indonesia, maka platform digital seperti Gojek dan Grab yang menawarkan jasa transportasi dan Airbnb yang menawarkan jasa akomodasi bisa diwajibkan mengumpulkan dan melaporkan transaksi antara pengguna dan penyedia jasa untuk kepentingan perpajakan.

Baca Juga: Dorong UMKM Masuk Pasar Digital, Kemenkop UKM Gandeng Gojek

Oleh karena kerangka pelaporan pajak ini tidak mencakup bisnis perhotelan, maka platform seperti Traveloka dan Pegipegi tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi antara pihak hotel dengan pengguna yang terjadi melalui platform tersebut.

Melalui kerangka ini, OECD berharap baik wajib pajak maupun otoritas pajak bisa mendapat akses atas informasi pajak serta meminimalisasi biaya kepatuhan yang perlu ditanggung oleh wajib pajak serta otoritas pajak.

MRDP juga didesain untuk mempermudah penyedia jasa dalam melaporkan penghasilan tahunannya dengan mempermudah penyediaan informasi mengenai seberapa besar pembayaran yang diterima oleh penyedia jasa melalui platform.

Baca Juga: DJP Terus Perbanyak Jumlah Pemungut PPN Produk Digital

Di sisi lain, kerangka pelaporan pajak ini juga menjamin agar tidak ada aktivitas atau transaksi ekonomi melalui platform digital yang tidak dilaporkan oleh penyedia jasa.

Dalam dokumen MRDP tersebut, tertulis OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) telah menyetujui kerangka pelaporan pajak untuk sharing dan gig economy MRDP ini sejak 29 Juni 2020.

"Disetujuinya kerangka MRDP ini membuktikan konsensus multilateral untuk mengatasi masalah perpajakan atas ekonomi digital sangat mungkin untuk dicapai," ujar Director of Centre for Tax Policy and Administration OECD Pascal Saint-Amans dari keterangan resmi, Selasa (7/7/2020). (Bsi)

Baca Juga: Soal Kepemilikan NPWP, Ini Kata Asosiasi Driver Ojek Online

Topik : panduan OECD, ekonomi digital, grab, gojek
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 24 Februari 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
Rabu, 17 Februari 2021 | 16:28 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 09 Februari 2021 | 10:49 WIB
KESEPAKATAN INTERNASIONAL
Jum'at, 29 Januari 2021 | 15:50 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
berita pilihan
Senin, 17 Mei 2021 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 16 Mei 2021 | 15:01 WIB
THAILAND
Minggu, 16 Mei 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SRAGEN
Minggu, 16 Mei 2021 | 13:01 WIB
PAJAK KENDARAAN
Minggu, 16 Mei 2021 | 12:01 WIB
PENINDAKAN HUKUM
Minggu, 16 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK DAERAH
Minggu, 16 Mei 2021 | 09:01 WIB
KOTA DEPOK
Minggu, 16 Mei 2021 | 08:01 WIB
EDUKASI PAJAK