Fokus
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Kendaraan Bekas Bukan Objek BBNKB, Beri Komentar dan Rebut Hadiahnya!

A+
A-
10
A+
A-
10
Kendaraan Bekas Bukan Objek BBNKB, Beri Komentar dan Rebut Hadiahnya!

JAKARTA, DDTCNews – Kendaraan bermotor bekas tidak lagi menjadi objek bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas kendaraan bermotor. Adapun penyerahan kedua dan seterusnya bukan merupakan objek BBNKB.

Dalam Naskah Akademik RUU HKPD sudah dijelaskan tujuan kebijakan ini untuk mendorong ketaatan balik nama kendaraan bermotor bekas. BBNKB bukan hanya sumber penerimaan pemerintah daerah, melainkan juga instrumen untuk mengendalikan (mengatur) ketaatan registrasi dan balik nama kendaraan bermotor.

Baca Juga: Catatan OECD: Pandemi Genjot Digitalisasi Layanan Perpajakan

Pasalnya, salah satu penyebab kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dikarenakan kendaraan bermotor masih atas nama kepemilikan orang lain. Dengan kebijakan dalam UU HKPD, kepatuhan pembayaran PKB diharapkan juga meningkat.

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan konsep dasar pajak daerah dan retribusi daerah pada UU HKPD adalah simplifikasi dan penguatan administrasi. Tujuannya adalah peningkatan kepatuhan. Jika kepatuhan naik, penerimaan pajak akan meningkat.

“Sekarang kan mobil yang mempunyai tanda nomor kendaraan B ada di mana-mana. Ini dikarenakan masyarakat tidak balik nama dan kalau dilakukan balik nama biayanya mahal, sehingga akhirnya pajak tidak dibayar. Akhirnya kena PKB-nya dan menyebabkan BBNKB itu jadi tracing-nya susah,” ujar Astera.

Baca Juga: Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD, tarif maksimal BBNKB sebesar 12%, bukan 20% seperti yang diatur dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Meski tarif maksimal turun, kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengenakan opsen BBNKB dengan tarif 66%.

Opsen BBNKB dikenakan bersamaan dengan BBNKB oleh kabupaten/kota sebagai pengganti bagi hasil BBNKB yang selama ini berjalan antara provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan mengenai BBNKB beserta opsen BBNKB baru mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak UU HKPD diundangkan.

Sebagai perbandingan, saat ini BBNKB tidak hanya dikenakan atas penyerahan kendaraan baru, melainkan juga penyerahan kendaraan bekas. Sesuai dengan UU PDRD, tarif BBNKB atas penyerahan kendaraan bekas atau penyerahan kedua dan seterusnya adalah sebesar 1%.

Baca Juga: Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

Lantas, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju penyerahan atas kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dikecualikan dari BBNKB? Berikan pendapat Anda dalam kolom komentar.

Sebanyak 2 pembaca DDTCNews yang memberikan pendapat pada kolom komentar artikel ini dan telah menjawab beberapa pertanyaan dalam survei akan berkesempatan terpilih untuk mendapatkan uang tunai senilai total Rp1 juta (masing-masing pemenang Rp500.000).

Debat ini hanya bisa diikuti oleh warga negara Indonesia dan tidak berlaku untuk karyawan DDTC. Pemenang dipilih berdasarkan pada pengisian survei dan kolom komentar yang konstruktif, berdasarkan fakta, dan tidak mengandung unsur SARA.

Baca Juga: Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta

Keputusan pemenang ditentukan oleh tim DDTCNews dan bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat. Pajak hadiah ditanggung penyelenggara. Penilaian akan diberikan atas komentar dan jawaban yang masuk sampai dengan Selasa, 22 Februari 2022 pukul 15.00 WIB. Pengumuman pemenang akan disampaikan pada Jumat, 25 Februari 2022. (kaw)

Topik : debat, debat pajak, pajak, UU HKPD, BBNKB, motor bekas, mobil bekas, pajak daerah
X

Edit Komentar

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
Komentar
Pilih Setuju atau Tidak Setuju lalu tuliskan komentar Anda
Setuju
Tidak Setuju
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Setuju 
102
80.95%

Elrich

Senin, 21 Februari 2022 | 16:16 WIB
membayar pajak memang penting namun harus ada regulasi yg jelas

Axel

Senin, 21 Februari 2022 | 15:58 WIB
setuju untuk pemasukan negara kita

Saskia Nazwa

Senin, 21 Februari 2022 | 15:12 WIB
tidak setuju, karena menurut saya pjak ini menjadi pendapatan untuk negara. selain itu juga, dengan dilakukannya balik nama maka akan jelas juga kepemilikannya.

Rocki Caniago

Senin, 21 Februari 2022 | 15:03 WIB
setuju karena pajak untuk kepentingan negara

Natasha

Senin, 21 Februari 2022 | 15:03 WIB
Sebagai warga negara yang baik membayar pajak adalah suatu kewajiban

Haniah Nurfajriah

Senin, 21 Februari 2022 | 14:56 WIB
menurut saya dengan dikecualikan dari BNNKB pajak kendaraan bekas menjadi tidak jelas baik dari segi biaya mau pun tujuan pendistribusiannya. BNNKB sudah baik dengan diadakannya peraturan tersebut, agar lebih jelas legalitasnya secara hukum dan pengguna menjadi tidak bingung

Safiraa

Senin, 21 Februari 2022 | 14:14 WIB
tidak setuju, kendaraan harus tetap dibalik nama karena seperti yang kita ketahui pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling banyak. maka dari itu harus tetap ditegakkan untuk tetap menstabilkan pendapatan negara dan meningkatkan pembangunan infrastruktur di masa yang akan datan ... Baca lebih lanjut

amelia

Senin, 21 Februari 2022 | 13:51 WIB
bagi saya, adanya BBNKB mempermudah konsumen yang ingin membeli kendaraan agar dapat dilacak siapa pembeli sebelumnya, sehingga menghindari terjadinya pemalsuan identitas dan penipuan. selain itu, BBNKB tidak memungut biaya mahal serta mudah dalam pengurusan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir ... Baca lebih lanjut

Natallia

Senin, 21 Februari 2022 | 13:50 WIB
setuju, karna memang sudah menjadi kewajiban untuk taat pajak. dari pajak itulah yg nantinya juga akan dirasakan oleh banyak orang hasilnya. hanya saja mungkin proses pembayaran pajaknya yg lebih dimudahkan.

rania

Senin, 21 Februari 2022 | 13:16 WIB
setuju, pajak sendiri diadakan gunanya untuk kepentingan negara. Dari hasil pembayaran pajak, nantinya akan bermanfaat dalam peningkatan infrastruktur dan lainnya yang sewajarnya harus ditingkatkan.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 18:00 WIB
PRANCIS

Catatan OECD: Pandemi Genjot Digitalisasi Layanan Perpajakan

Senin, 27 Juni 2022 | 17:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Jadi Booster Penerimaan Pajak, Setoran PPh Final Melonjak

Senin, 27 Juni 2022 | 17:08 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Punya Opsi Pembetulan SPT Jika Tak Mau Ikut PPS, Begini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Investasi di Bidang Pendidikan Lebih Menguntungkan

Senin, 27 Juni 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

Senin, 27 Juni 2022 | 15:32 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta

Senin, 27 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Via Vallen: Daripada Kena Sanksi

Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak Kode Transaksi 04 Lewat e-Faktur Versi 3.2