Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Kemenkeu Sebut Pemanfaatan Tax Holiday oleh Industri Farmasi Sepi

A+
A-
0
A+
A-
0
Kemenkeu Sebut Pemanfaatan Tax Holiday oleh Industri Farmasi Sepi

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat hingga saat ini belum ada pelaku industri farmasi yang memanfaatkan fasilitas tax holiday.

Analis Kebijakan Pajak Penghasilan BKF Kemenkeu Wahyu Hidayat mengatakan pemerintah memberikan fasilitas tax holiday salah satunya untuk mendukung industrialisasi substitusi impor. Fasilitas itu diberikan kepada industri pionir, termasuk farmasi.

"Memang fasilitas ini sifatnya tidak wajib untuk diambil. Silakan kalau mau dimanfaatkan, pemerintah sudah memberikan fasilitas, tapi sejauh ini belum ada dari sektor farmasi," katanya, Senin (8/11/2021).

Baca Juga: Bebas Risiko! Wamenkeu Ajak Peserta PPS Tempatkan Harta di SBN

Wahyu mengatakan insentif perpajakan untuk penanaman modal industri farmasi mencakup tax holiday, tax allowance, keringanan pajak pertambahan nilai, dan pembebasan bea masuk. Insentif tersebut diberikan untuk mendorong peningkatan investasi baru di Indonesia.

Fasilitas tax holiday diberikan melalui PMK 130/2020 kepada industri pionir. Kriterianya yakni industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Pemberian tax holiday dilakukan berdasarkan sejumlah ketentuan, terutama soal nilai modal yang ditanamkan. Pada penanaman modal minimum Rp30 triliun, tax holiday yang dapat diberikan mencapai 20 tahun.

Baca Juga: Ini Sebab Insentif Pajak Rumah Dilanjutkan Meski Kurang Dimanfaatkan

Wahyu menyebut terdapat 18 industri yang dapat memperoleh insentif tersebut, termasuk industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi. Adapun sektornya meliputi industri bahan baku utama pembuatan vaksin, industri bahan baku utama farmasi berbasis bioteknologi, dan industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah.

Kemudian, ada industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan vaksin, industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama farmasi berbasis bioteknologi, serta industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah.

Sayangnya, dari 82 penanaman modal yang sudah memperoleh tax holiday hingga Oktober 2021, tidak ada yang bergerak di bidang industri farmasi. Data pada Online Single Submission (OSS) menunjukkan ada 1 wajib pajak pada industri farmasi yang eligible memperoleh tax holiday tetapi belum mengajukan permohonan.

Baca Juga: Kurangi Polusi, Jasa Penerbangan Bakal Kena Pajak

Wahyu menjelaskan Kemenkeu telah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian agar pelaku industri di bidang farmasi memanfaatkan fasilitas tax holiday. Menurutnya, proses pengajuannya sangat mudah karena cukup melalui OSS.

"Kami sudah menyiapkan melalui OSS. Ketika seorang pelaku usaha mengajukan permohonan penanaman modal atau izin, di situ sudah ada menu yang tersedia, kalau penanaman modalnya eligible untuk mendapat tax holiday," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Ada Omicron, Kemenkeu Pindahkan 2 Pertemuan G-20 dari Bali ke Jakarta
Topik : insentif pajak, tax holiday, tax allowance, kebijakan pajak, Kemenkeu

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Januari 2022 | 11:30 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Hingga Akhir 2021, Utang Pemerintah Tembus Rp6.908 Triliun

Senin, 17 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Sejumlah Insentif Pajak Temporer Bakal Disetop, Ini Alasan Pemerintah

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pusat Logistik Berikat?

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG

NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem