Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Kemenkeu: PMK 69/2022 Bikin Pemajakan Industri Fintech Lebih Mudah

A+
A-
3
A+
A-
3
Kemenkeu: PMK 69/2022 Bikin Pemajakan Industri Fintech Lebih Mudah

Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah resmi menerapkan ketentuan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyelenggaraan teknologi keuangan (financial technology/fintech).

Kementerian Keuangan memandang PMK 69/2022 dapat memberikan kesetaraan perlakuan antara industri fintech dan industri konvensional. Selain itu, pemajakan industri fintech juga akan lebih mudah meski sektor tersebut terus berkembang pada masa depan.

"Niscaya pemajakan atas industri teknologi keuangan yang terus berkembang pada masa depan akan lebih mudah dilakukan tanpa takut kehilangan momentumnya," kata Kementerian Keuangan dikutip dari laporan APBN Kita, Selasa (25/10/2022).

Baca Juga: Inflasi Masih Tinggi, Bandung Pertimbangkan Relaksasi PBB

Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 69/2022 sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan atas transaksi dalam penyelenggaraan fintech.

PMK 69/2022 juga mengatur lebih detail terkait dengan penunjukkan penyelenggara layanan sebagai pihak yang memotong/memungut PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26 atas penghasilan bunga yang diterima oleh pemberi pinjaman.

Penyelenggara layanan juga harus membuat bukti potong dan menyerahkannya ke pemberi pinjaman. Selain itu, penyelenggara wajib menyetorkan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang telah dipotong ke kas negara dan melaporkan pemotongan tersebut dalam SPT Masa PPh.

Baca Juga: Simak Penjelasan Aturan Pengenaan Pajak atas Konsumsi Tenaga Listrik

Dengan mekanisme tersebut, pemajakan atas penghasilan yang diterima pemberi pinjaman melalui platform akan lebih mudah dilakukan ketimbang tiap-tiap pemberi pinjaman melakukan pemotongan PPh.

Secara prinsip, tidak ada objek PPN baru dalam ekonomi digital karena yang berbeda hanya cara bertransaksi. Misal, UU PPN membebaskan jasa asuransi dari PPN. Pengecualian PPN tersebut juga berlaku untuk jasa asuransi melalui platform.

Jasa peminjaman/penempatan dana oleh kreditur kepada debitur melalui platform P2P lending pun juga dibebaskan dari PPN. Sama halnya, jasa menempatkan dana atau jasa pembiayaan oleh pemodal juga bebas PPN.

Baca Juga: Wah! Bos CV Ini Ditangkap karena Nekat Jualan Faktur Pajak Fiktif

Meski begitu, jasa penyediaan platform, penyediaan sarana, atau sistem pembayarannya dikenakan PPN. Begitu juga dengan jasa pembayaran seperti dompet elektronik, payment gateway, dan lainnya di mana layanan penyelenggaraan fintech-nya yang menjadi objek PPN.

Untuk penyelenggaraan penyelesaian transaksi settlement investasi, layanan pendukung pasar, serta layanan pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya, PPN yang dipungut ialah fee, komisi, atau imbalan lainnya atas penyediaan sarana atau fasilitas.

UU 7/2021 juga memberikan wewenang kepada menteri keuangan untuk menunjuk pihak lain dalam melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak. Pihak lain dalam hal ini adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang bertransaksi.

Baca Juga: Wah! Khusus Wajib Pajak Ini, Kewajiban Pajaknya Dibayar Pemerintah

Berdasarkan data transaksi elektronik yang dihimpun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terdapat sebanyak 5,4 miliar transaksi uang elektronik di Indonesia dengan nilai mencapai Rp239 triliun pada tahun lalu.

Perkembangan teknologi digital juga terakselerasi sangat cepat, terutama selama masa pandemi Covid-19. Potensi ekonomi digital di Indonesia diperkirakan tumbuh 8 kali lipat pada 2030 menjadi Rp4.531 triliun.

"Agar potensi industri ini dapat terjaring dengan baik, diperlukan ketentuan perpajakan yang mengatur secara khusus pengenaan pajak atas teknologi keuangan," bunyi laporan APBN Kita. (rig)

Baca Juga: Musim SPT Tahunan, Jangan Lupa Laporkan Harta Warisan Meski Bebas PPh

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pmk 69/2022, industri fintech, teknologi keuangan, pajak, peraturan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Februari 2023 | 15:25 WIB
AGENDA PAJAK

Launching the Indonesian Tax Manual e-Book, DDTC Holds a Talk Show

Jum'at, 03 Februari 2023 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing PPh Final Dividen Orang Pribadi di DJP Online

Jum'at, 03 Februari 2023 | 14:30 WIB
PP 49/2022

Tiket Pesawat Tersambung dengan Rute Luar Negeri, Tidak Kena PPN?

Jum'at, 03 Februari 2023 | 14:19 WIB
KEPATUHAN PAJAK

1,9 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan 2022, Kebanyakan Online

berita pilihan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 15:00 WIB
KOTA BANDUNG

Inflasi Masih Tinggi, Bandung Pertimbangkan Relaksasi PBB

Sabtu, 04 Februari 2023 | 14:45 WIB
PP 4/2023

Simak Penjelasan Aturan Pengenaan Pajak atas Konsumsi Tenaga Listrik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 14:00 WIB
KOTA MEDAN

Wah! Bos CV Ini Ditangkap karena Nekat Jualan Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:30 WIB
PP 4/2023

Wah! Khusus Wajib Pajak Ini, Kewajiban Pajaknya Dibayar Pemerintah

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:00 WIB
PER-30/PJ/2009

Musim SPT Tahunan, Jangan Lupa Laporkan Harta Warisan Meski Bebas PPh

Sabtu, 04 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Begini Kriteria WP UMKM Bebas PPh Saat Terima Hibah atau Sumbangan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:30 WIB
PER-02/PJ/2019

Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP