Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kejar Orang Kaya yang Hindari Pajak, Anggaran Diusulkan Rp451 triliun

A+
A-
2
A+
A-
2
Kejar Orang Kaya yang Hindari Pajak, Anggaran Diusulkan Rp451 triliun

Ilustrasi Kantor IRS Amerika Serikat. (foto: Police State USA)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Anggota Senat Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Elizabeth Warren mengusulkan pemberian anggaran senilai US$31,5 miliar atau sekitar Rp451,4 triliun untuk Internal Revenue Service (IRS) dalam anggaran 2022.

Warren memandang anggaran tersebut masih dibutuhkan IRS untuk mengejar wajib pajak kaya yang selama ini melakukan pengelakan pajak. Anggaran juga dibutuhkan untuk menutup tax gap yang kian melebar selama beberapa tahun terakhir.

"Sudah terlalu lama orang terkaya AS dan korporasi besar menggunakan pengacara dan akuntan untuk menghindari pajak. Pemangkasan anggaran IRS membuat otoritas tidak mampu mengejar wajib pajak kaya," ujar Warren pada keterangan resminya, dikutip pada Selasa (25/5/2021).

Baca Juga: Mobil Listrik Dapat Insentif PPnBM, Ini Respons PLN

Merujuk pada kajian National Bureau of Economic Research (NBER), Warren mengatakan kelompok 1% terkaya AS hanya membayar pajak dari seperlima penghasilannya. Hal ini menimbulkan tax gap yang tiap tahunnya mencapai US$1 triliun.

Oleh karena itu, anggaran IRS perlu ditambah menjadi sebesar US$31,5 miliar dan ditetapkan sebagai belanja wajib untuk 2022 dan tahun-tahun yang akan datang. Hal ini diusulkan Warren dalam proposal berjudul Restoring the IRS Act of 2021.

Anggaran IRS yang diusulkan itu tercatat 2 kali lebih besar bila dibandingkan dengan anggaran pada 1 dekade lalu. Pada 2010, anggaran IRS setelah disesuaikan dengan inflasi tercatat hanya sebesar US$11,9 miliar.

Baca Juga: Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Usulan Warren ini juga lebih besar bila dibandingkan dengan rencana yang digulirkan Presiden AS Joe Biden sebagaimana tertulis dalam The American Families Plan Tax Compliance Agenda.

Dalam dokumen yang dirilis Kementerian Keuangan AS tersebut, pemerintah hanya mengusulkan anggaran senilai US$80 miliar selama 1 dekade, terhitung sejak 2022 hingga 2031.

Meski demikian, usulan tambahan anggaran IRS yang diusung Warren atau Biden memiliki tujuan yang kurang lebih sama, yakni memperkuat sumber daya IRS dalam menegakkan kepatuhan pajak, memperbarui infrastruktur IT, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. (kaw)

Baca Juga: Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Topik : Amerika Serikat, AS, IRS, orang kaya, penghindaran pajak, Joe Biden, Elizabeth Warren

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catatan atas Skema Penunjukan Pemungut PPN PMSE, Ini Kata Kemenkeu

Rabu, 22 September 2021 | 10:19 WIB
PER-18/PJ/2021

DJP Terbitkan Aturan Baru Soal Pemungutan PPN Pulsa & Kartu Perdana

Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021

Rupiah Dinamis, Melemah Terhadap Dolar AS dan Menguat Terhadap Euro

Rabu, 22 September 2021 | 09:00 WIB
PAKISTAN

Tak Punya NPWP, Warga Bisa Kena Blokir Telepon Hingga Listrik

berita pilihan

Kamis, 23 September 2021 | 07:30 WIB
PMK 120/2021

Mobil Listrik Dapat Insentif PPnBM, Ini Respons PLN

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat