AMERIKA SERIKAT

Kebijakan Pajak Biden Diragukan, Bankir AS: Bukan Langkah yang Tepat

Muhamad Wildan | Jumat, 28 Mei 2021 | 14:00 WIB
Kebijakan Pajak Biden Diragukan, Bankir AS: Bukan Langkah yang Tepat

Presiden AS Joe Biden bersiul. ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque/RWA/sa.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Para bankir dari Amerika Serikat (AS) menyuarakan keberatan atas rencana Presiden AS Joe Biden yang akan mengenakan pajak dengan tarif sebesar 21% atas penghasilan korporasi dari luar negeri.

CEO JPMorgan Chase Jamie Demon mengatakan rencana pajak yang diusung Biden akan mendorong korporasi memindahkan bisnisnya ke luar negeri. Kondisi tersebut tentunya berpotensi memengaruhi geliat ekonomi di dalam negeri.

"Di benak saya, langkah tersebut justru akan mendorong modal, tenaga profesional, kegiatan riset dan pengembangan, serta investasi ke luar negeri. Ini bukan langkah yang tepat," katanya, dikutip pada Jumat (28/5/2021).

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

Selain itu, proposal Biden perihal tarif pajak minimum global juga mendapatkan pandangan negatif dari para bankir. CEO Citibank Jane Fraser menilai sangat sulit bagi AS untuk mengajak negara lain menyetujui pengenaan tarif pajak korporasi minimum global tersebut.

"[Bila konsensus tidak tercapai], posisi AS akan makin tidak kompetitif pada level global," ujarnya seperti dilansir cnbc.com.

Untuk diketahui, AS dan beberapa negara anggota G7 mendukung pengenaan tarif pajak korporasi minimum global dengan tarif 15% atau lebih tinggi. Tarif 15% dipandang sebagai batas bawah dan menjadi landasan negosiasi ke depan.

Baca Juga:
OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

Negara anggota G7 seperti Jerman, Italia, dan Prancis telah menyuarakan dukungannya atas tarif 15% yang diusulkan AS tersebut. Namun, terdapat beberapa negara yang menolak di antaranya seperti Hungaria dan Irlandia.

Hungaria menilai pengenaan pajak korporasi minimum global melanggar kedaulatan negara. Menteri Keuangan Hungaria Andras Tallai memandang proposal tersebut hanyalah kepentingan negara-negara besar yang selama ini dirugikan oleh kompetisi tarif pajak.

Sementara itu, Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohae menuturkan Irlandia ragu atas rencana pajak korporasi minimum global tersebut. Menurutnya, Irlandia akan menjaga tarif pajak korporasi tetap sebesar 12,5% untuk beberapa tahun ke depan. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT