Berita
Minggu, 18 April 2021 | 15:01 WIB
ARGENTINA
Minggu, 18 April 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Minggu, 18 April 2021 | 13:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Minggu, 18 April 2021 | 12:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Review
Minggu, 18 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU ARRIDEL MINDRA:
Rabu, 14 April 2021 | 15:26 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 13 April 2021 | 10:38 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 16 April 2021 | 17:15 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 16 April 2021 | 17:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 16 April 2021 | 16:53 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 16 April 2021 | 13:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Reportase
Perpajakan.id

Kebijakan Fiskal Pemerintah Dinilai Sudah Berorientasi Jangka Panjang

A+
A-
3
A+
A-
3
Kebijakan Fiskal Pemerintah Dinilai Sudah Berorientasi Jangka Panjang

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji dalam webinar Increasing the Ability of an Accountant in Taxation to Face New Normal Era yang diselenggarakan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Minggu (29/11/2020). (foto: hasil tangkapan layar)

SERANG, DDTCNews – Berbagai kebijakan fiskal utama yang dikeluarkan pemerintah dalam tahun berjalan ini dinilai tidak hanya menjaga daya tahan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga untuk pemulihan jangka menengah panjang.

Kebijakan fiskal utama yang dimaksud tersebut antara lain diterbitkannya insentif pajak dan penyesuaian APBN, UU No. 2/2020, UU No. 10/2020 tentang Bea Meterai; dan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan relaksasi perpajakan yang banyak dikeluarkan oleh pemerintah memiliki peran penting guna meningkatkan kemudahan berusaha sekaligus menjaga basis pajak.

Baca Juga: 4 Jenis Penghasilan yang Tidak Dikenai Pajak dalam UU Cipta Kerja

"Kalau dilihat secara akademis, kita dapat melihat banyak kelemahan pada ketentuan perpajakan sebelumnya, yang lalu dibenahi melalui UU No. 11/2020," katanya dalam webinar Increasing the Ability of an Accountant in Taxation to Face New Normal Era, Minggu (29/11/2020).

Dalam webinar diselenggarakan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bawono menyebutkan UU No. 2/2020 dan UU Cipta Kerja telah menawarkan kemudahan berusaha, kepastian hukum, perluasan basis pajak, dan peningkatan kepatuhan.

“Dengan demikian, kestabilan ekonomi yang disiapkan pemerintah selama ini akan disertai dengan meningkatnya basis pajak dan kesinambungan fiskal pada masa mendatang,” ujarnya.

Baca Juga: Diberi Stimulus, Manufaktur Konsisten Jadi Kontributor Terbesar Ekspor

Sebagai contoh, dalam UU No. 2/2020, pemerintah memangkas tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% pada 2020 hingga 2021 dan menjadi 20% pada 2022. Selain itu, UU No. 2/2020 tersebut juga menetapkan ketentuan baru dalam memungut pajak ekonomi digital. Langkah tersebut dinilai positif mengingat tidak sedikit masyarakat Indonesia yang memakai layanan digital dari perusahaan digital multinasional.

"Di sini, pemerintah memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak hanya memikirkan insentif, tapi juga mencari cara untuk mengompensasinya. Pajak digital ini juga mengompensasi kebutuhan penanganan pandemi," tutur Bawono.

Pada UU Cipta Kerja, pemerintah tampak telah menyiapkan berbagai kebijakan perpajakan melalui ketentuan-ketentuan baru pada beleid tersebut, mulai dari penyesuaian tarif bunga sanksi administrasi, pengecualian dividen dari objek pajak, dan ketentuan baru lainnya.

Baca Juga: Wamenkeu Imbau Pengusaha untuk Segera Manfaatkan Insentif Pajak

Meski tax ratio belum akan pulih secepat perekonomian, Bawono menilai kebijakan-kebijakan tersebut memiliki peran penting guna menjaga keberlangsungan usaha dan meminimalisasi terjadinya PHK, termasuk menjaga basis pajak.

"Jadi bila perusahaan atau rumah tangga ini dibantu cash flow-nya melalui kebijakan perpajakan, ini adalah upaya agar basis pajak tidak hilang. Kalau basis pajak hilang maka tax ratio bisa di bawah level sebelum krisis," katanya. (rig)

Baca Juga: Beri Diskon Pajak, Jokowi Sebut Pemesanan Mobil Naik 190%
Topik : kebijakan perpajakan, insentif pajak, uu cipta kerja, uu bea meterai, Universitas Sultan Ageng Tirta
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 07 April 2021 | 18:37 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 07 April 2021 | 15:38 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 07 April 2021 | 14:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 07 April 2021 | 13:30 WIB
DDTC PODTAX
berita pilihan
Minggu, 18 April 2021 | 15:01 WIB
ARGENTINA
Minggu, 18 April 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Minggu, 18 April 2021 | 13:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Minggu, 18 April 2021 | 12:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 10:01 WIB
JERMAN
Minggu, 18 April 2021 | 09:01 WIB
PRANCIS
Minggu, 18 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU ARRIDEL MINDRA:
Minggu, 18 April 2021 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 06:01 WIB
KINERJA DJP