SEMARANG

Jurus-jurus Pemda Genjot Penerimaan Pajak, Seperti apa?

Dian Kurniati | Senin, 20 Januari 2020 | 10:14 WIB
Jurus-jurus Pemda Genjot Penerimaan Pajak, Seperti apa?

Kampung Pelangi. (foto: Pemkot Semarang)

SEMARANG, DDTCNews - Pemkot Semarang menyiapkan sejumlah strategi untuk merealisasikan target penerimaan pajak daerah tahun ini sebesar Rp1,82 triliun, atau naik 24% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp1,46 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang Agus Wuryanto memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak daerah, meski target penerimaan pajak daerah yang dipatok tumbuh dua digit.

"Kasihan masyarakat jika tarifnya dinaikkan. Kami siapkan terobosan-terobosan lain untuk menaikkan pendapatan," kata Agus dikutip Senin (20/01/2020).

Baca Juga:
Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Agus menjelaskan terobosan yang akan dilakukan Pemkot Semarang di antaranya memperbaiki basis data penunggak pajak, serta menggandeng kejaksaan untuk mengeksekusi penunggak pajak tersebut.

Menurutnya, Bapenda dan Kejaksaan Negeri Semarang telah meneken nota kesepahaman untuk mengeksekusi penunggak pajak daerah. Namun, kedua institusi itu masih memerlukan waktu untuk membahas detail mekanisme eksekusi itu.

Bapenda juga bersiap mengintegrasikan data perpajakan dan data perizinan milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP). Jika telah terintegrasi, para investor yang datang ke Semarang, akan langsung terdaftar sebagai wajib pajak daerah.

Baca Juga:
Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Rentetan Temuan DJPK Kemenkeu

Ada pula rencana memaksimalkan program pajak elektronik (electronic tax/e-tax) yang dipasang di sejumlah hotel dan restoran. Menurutnya, ada seribu lebih hotel dan restoran di Semarang yang perlu dipasangi mesin e-tax itu, tapi baru 126 titik yang telah terpasang.

Nanti, lanjut Agus, Pemkot akan berkoordinasi dengan Bank Jateng untuk menyediakan mesin e-tax lainnya. Dia optimistis mesin e-tax akan mencegah kecurangan dalam pembayaran pajak dan restoran di Semarang. Apalagi, sistem e-tax di Semarang terintegrasi dengan data di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mengutip Halo Semarang, rencana Bapenda ini didukung anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Juan Rama. Menurut Juan, penerapan e-tax di setiap pasar pelru dimaksimalkan guna menaikkan pendapatan daerah. Ia menyebut sektor perdagangan menjadi salah satu sektor penerimaan yang target pajaknya tkidak tercapai tahun lalu.

"Saya optimis penerimaan retribusi akan meningkat, terutama untuk retribusi di Dinas Perdagangan, karena kami sudah gelontorkan anggaran untuk pengadaan alat guna menunjang e-retribusi,” kata Juan. (RIG)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 15:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Rentetan Temuan DJPK Kemenkeu

Rabu, 24 April 2024 | 14:00 WIB KOTA TANGERANG SELATAN

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemkot Tangsel Atur Ulang Tarif Pajak Daerah

Rabu, 24 April 2024 | 10:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Bisa Unduh Buku Pedoman Pemotongan PPh Pasal 21, Cek di Sini

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024