PENGADILAN PAJAK

Jumlah Putusan Turun, Ini Penjelasan Sekretariat Pengadilan Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 28 Juni 2021 | 10:30 WIB
Jumlah Putusan Turun, Ini Penjelasan Sekretariat Pengadilan Pajak

Lobi depan Pengadilan Pajak di Jakarta. Kementerian Keuangan menggelar survei kepuasan pengguna layanan (SKPL) di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak yang akan dimulai pada Juni 2021. (Foto: Pengadilan Pajak)

JAKARTA, DDTCNews – Sekretariat Pengadilan Pajak menyebutkan jumlah putusan yang dihasilkan sepanjang 2020 mencapai 10.128 putusan, atau turun 0,37% dari produksi putusan pada 2019 sebanyak 10.166 putusan.

Sekretariat Pengadilan Pajak menyatakan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan jumlah putusan yang dihasilkan tersebut menurun di antaranya tingginya risiko terpapar Covid-19 dan perubahan cara kerja di tengah pandemi.

"Tantangan terbesar yang dihadapi terkait dengan pelayanan saat pandemi ini adalah risiko terpapar Covid yang cukup tinggi," sebut Sekretariat Pengadilan Pajak dikutip dari Majalah TC Media Edisi 120, Senin (28/6/2021).

Baca Juga:
Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Tahun lalu, dominasi pelayanan di Pengadilan Pajak merupakan jenis layanan on site termasuk untuk kegiatan persidangan. Lalu, jumlah berkas sengketa pajak yang diterima pada 2020 juga lebih tinggi dari jumlah berkas sengketa yang masuk pada 2019.

Alhasil, beban Majelis Hakim dalam menangani sengketa juga makin besar. Sebagian besar Majelis harus bersidang dua kali dalam seminggu yang berpotensi menimbulkan kerumunan pada proses persidangan.

Pandemi juga ikut mengubah sistem kerja dari datang ke kantor menjadi berbasis kerja dari rumah atau work from home (WFH). Perubahan cara kerja juga menjadi tantangan dalam pengelolaan administrasi dan persidangan di Pengadilan Pajak.

Baca Juga:
SE Pelaporan Natura Belum Terbit, DJP: Bisa Pakai Dafnom Biaya Promosi

"Hal ini menimbulkan tantangan tidak hanya dalam hal adaptasi, tetapi juga dalam hal komunikasi dengan para pemangku kepentingan," sebut sekretariat.

Selain itu, proses persidangan di Pengadilan Pajak juga sempat terhenti selama 3 bulan pada tahun lalu. Akibatnya, terjadi penumpukan jumlah perkara yang cukup signifikan. Salah satu solusi yang ditempuh adalah melakukan percepatan proses penyelesaian sengketa. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:30 WIB THAILAND

Thailand Siapkan RUU untuk Adopsi Pajak Minimum Global

Selasa, 23 April 2024 | 11:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SE Pelaporan Natura Belum Terbit, DJP: Bisa Pakai Dafnom Biaya Promosi

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak

Selasa, 23 April 2024 | 14:30 WIB THAILAND

Thailand Siapkan RUU untuk Adopsi Pajak Minimum Global

Selasa, 23 April 2024 | 14:25 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pendaftaran NPWP OP Bisa Ditolak Jika Data NIK Berstatus Wanita Kawin

Selasa, 23 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ubah Status PTKP, Karyawan Perlu Serahkan Surat Pernyataan Tanggungan

Selasa, 23 April 2024 | 13:00 WIB INFOGRAFIS BEA CUKAI

Kriteria Penghapusbukuan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Selasa, 23 April 2024 | 12:30 WIB PROVINSI SULAWESI TENGAH

PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

Selasa, 23 April 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Penghasilan Kontraktor Migas dari Pengalihan PI Kena PPh Final

Selasa, 23 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN SERANG

Pacu Setoran Pajak MBLB, DPRD Minta Penagihan Dilakukan Sejak Awal

Selasa, 23 April 2024 | 11:20 WIB RENCANA AKSI 2024 DJP

Pemeriksaan Pajak, DJP Lakukan Diseminasi Implementasi CRM WP Grup