Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Jokowi Minta Menteri dan Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

A+
A-
0
A+
A-
0
Jokowi Minta Menteri dan Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Presiden Jokowi. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2021.

Jokowi mengatakan laporan yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut menjadi landasan bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan. Menurutnya, pemerintah akan menindaklanjuti semua temuan atau kelemahan yang tertuang dalam LHP LKPP, terutama yang terkait dengan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Saya ingin menegaskan lagi kepada para menteri, kepala lembaga, maupun kepala daerah, agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua rekomendasi pemeriksaan BPK," katanya usai menerima LHP LKPP Tahun 2021, Kamis (23/6/2022).

Baca Juga: Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak

Jokowi mengatakan semua menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah harus memperhatikan rekomendasi dari BPK karena akan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Dia juga menegaskan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bukan tujuan akhir, karena pemerintah tetap harus memastikan setiap rupiah uang yang dibelanjakan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Jokowi menilai opini WTP dari BPK merupakan pencapaian yang baik di tahun yang berat akibat pandemi Covid-19. Namun kini, dunia telah dihadapkan pada tantangan baru akibat situasi geopolitik yang berdampak pada ancaman krisis pangan dan energi.

Dia pun meminta semua jajaran pemerintah mewaspadai ancaman tersebut karena dapat berdampak pada perekonomian nasional.

Baca Juga: Datangi WP Peternak Ayam, AR Kantor Pajak Malah Terima Usulan Ini

"Situasi ini harus menjadi pemahaman kita bersama agar kita memiliki kepekaan yang sama dan perasaan yang sama dalam menyikapi, menyiapkan respons dan kebijakan yang tepat di tataran lembaga negara di seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun menyatakan institusinya memberikan opini WTP atas LKPP tahun 2021 dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Opini WTP atas LKPP 2021 tersebut didasarkan pada opini atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan 1 laporan bendahara umum negara 2021 yang berpengaruh signifikan.

Di sisi lain, sebanyak 4 LKKL, yakni laporan keuangan Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Lembaga Pengetahuan Indonesia 2021 masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). Meski demikian, secara keseluruhan pengecualian pada LKKL itu tidak berdampak material kepada kewajaran LKPP 2021.

Baca Juga: Tindaklanjuti Permohonan Pengusaha, Kantor Pajak Lakukan Pemeriksaan

Dia menjelaskan hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, tetapi tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP 2021. Namun, temuan itu tetap perlu ditindaklanjuti pemerintah untuk perbaikan pengelolaan APBN ke depannya.

Temuan itu di antaranya mengenai pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan 2021 senilai Rp15,31 triliun yang belum sepenuhnya memadai.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan pemerintah untuk menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan yang telah dilakukan wajib pajak dan disetujui. Pemerintah juga perlu menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai.

Baca Juga: Jokowi Perintahkan Pemda Kebut Belanja APBD, untuk Apa?

Kemudian, BPK menemukan piutang pajak macet senilai Rp20,24 triliun yang belum dilakukan tindakan penagihan memadai. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan pemerintah antara lain agar melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum daluwarsa penagihan per 30 Juni 2022 dan melakukan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan.

Secara umum, Isma Yatun menyebut berbagai kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan di masa pandemi telah berjalan baik sehingga dapat mengendalikan pandemi Covid-19 serta di saat bersamaan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

"Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah capaian realisasi penerimaan perpajakan 2021 yang melampaui target dari UU APBN tahun 2021," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Tunggakan Pajak Belum Dilunasi, Rekening dan Mobil Milik WP Disita KPP

Topik : BPK, pemeriksaan, audit, LHP LKPP, Kemenkeu, laporan keuangan, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 14 Agustus 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, Pemerintah Godok Fasilitas Kepabeanan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak