Review
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:39 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Rabu, 03 Juni 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 03 Juni 2020 | 06:57 WIB
ANALISIS PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 11:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 03 Juni 2020 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 3 JUNI-9 JUNI 2020
Selasa, 02 Juni 2020 | 18:04 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Jangan Lupa, WP Punya Hak & Kewajiban Saat Pemeriksaan Pajak

A+
A-
18
A+
A-
18
Jangan Lupa, WP Punya Hak & Kewajiban Saat Pemeriksaan Pajak

Partner Tax Compliance & Litigation Services DDTC David Hamzah dalam Tax Seminar and Training (TST) ke-20 bertajuk ‘Indonesia's Tax Policy 2019 and Strategies to Deal with Disputes within Indonesia Taxation System’.

JAKARTA, DDTCNews – Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Ditjen Pajak (DJP) merupakan bentuk pengawasan dalam sistem self assessment. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hak dan kewajiban pemeriksa maupun wajib pajak sangat krusial.

Hal ini disampaikan Partner Tax Compliance & Litigation Services DDTC David Hamzah dalam Tax Seminar and Training (TST) ke-20 bertajuk ‘Indonesia's Tax Policy 2019 and Strategies to Deal with Disputes within Indonesia Taxation System’.

Dalam acara yang digelar Studi Profesionalisme Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (SPA FEB-UI), David menjelaskan perpajakan Indonesia menganut sistem self assessment. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Baca Juga: 25 Hari Lagi, Deadline Penyampaian Kelengkapan SPT Tahunan 2019

Dalam pasal 12 ayat (1) UU KUP disebutkan setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

Di sisi lain, dalam pasal 12 ayat (3) UU KUP diamanatkan apabila Dirjen Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) tidak benar, Dirjen Pajak menetapkan pajak yang terutang.

“Dengan demikian, pemeriksaan itu sebagai sistem pengawasan self assessment,” ujarnya, Rabu (28/8/2019).

Baca Juga: Cegah Penyalahgunaan Insentif Pajak, Ini Langkah Pengawasan DJP

Oleh karena itulah, baik pemeriksa maupun wajib pajak harus mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya saat pemeriksaan berlangsung. Hak wajib pajak dalam pemeriksaan antara lain pertama, meminta pemberitahuan secara tertulis.

Kedua, meminta Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Ketiga, menghadiri closing conference. Keempat, mengajukan permohonan pembahasan kepada tim quality assurance.

Pada saat yang bersamaan, wajib pajak mempunyai beberapa kewajiban dalam pemeriksaan. Pertama, meminjamkan data. Kedua, memberikan keterangan. Ketiga, memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk mengakses ruangan wajib pajak. Keempat, menyampaikan tanggapan secaratertulis atas SPHP.

Baca Juga: Insentif Pajak Terkait Covid-19 untuk Sektor Perbankan

Di sisi lain, pemeriksa juga memiliki beberapa hak. Pertama, melihat/meminjam data. Kedua, meminta keterangan. Ketiga, memeriksa ruangan wajib pajak. Keempat, melakukan penyegelan.

Selain itu, pemeriksa mempunyai sejumlah kewajiban. Pertama, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis serta bertemu dengan wajib pajak.Kedua, menyampaikan kuesioner pemeriksaan, SPHP. Ketiga, memberikan hak hadir kepada WP untuk closing conference. Keempat, merahasiakan data wajib pajak kepada pihak lain.

Dalam acara yang menggandeng DDTCNews sebagai media partner ini, David juga memberikan gambaran terkait audit transfer pricing. Dalam pemeriksaan transfer pricing, ada beban pembuktian setelah wajib pajak maupun pemeriksa memenuhi kewajibannya.

Baca Juga: Manfaatkan PPh final DTP, Pelaku UMKM Ini Tak Perlu Buat Kode Billing

Pemenuhan kewajiban wajib pajak antara lain pertama, membuat dokumen dan informasi terkait transfer pricing. Kedua, menyediakan local file, master file, dan country by country report (CbCR) sebagai pertimbangan pemeriksa. Ketiga, memberikan dokumen dan informasi dalam jangka waktu tertentu.

Di sisi lain pemenuhan kewajiban mencakup pertama, memperoleh bukti dengan melakukan standar pemeriksaan transfer pricing. Kedua,mempertimbangkan local file, master file, dan CbCR yang telah disediakan wajib pajak. (kaw)

Baca Juga: DJP Sudah Kenalkan Pajak Transaksi Elektronik ke Pelaku Usaha Asing
Topik : pemeriksaan, self asssessment, sengketa, hak wajib pajak, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 02 Juni 2020 | 07:51 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 01 Juni 2020 | 14:56 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 01 Juni 2020 | 12:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 01 Juni 2020 | 11:02 WIB
PELAYANAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 05 Juni 2020 | 09:48 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 05 Juni 2020 | 09:27 WIB
KABUPATEN PAMEKASAN
Jum'at, 05 Juni 2020 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 04 Juni 2020 | 19:03 WIB
KABUPATEN SERANG
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:50 WIB
KONSULTASI
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:48 WIB
LAPORAN FTA-OECD
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:39 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:08 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Kamis, 04 Juni 2020 | 17:30 WIB
PAJAK DAERAH (1)
Kamis, 04 Juni 2020 | 17:28 WIB
PEMBIAYAAN APBN