Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Izin Operasional 2 Radio Asing Ini Bakal Diberikan, Asal Bayar Pajak

0
0

Menteri Informasi Kamboja Khieu Kanharith (foto: phnompenhpost)

PHNOM PENH, DDTCNews – Kementerian Informasi Kamboja melarang stasiun radio Voice of America (VOA) dan Radio Free Asia (RFA) untuk kembali beroperasi sebelum memenuhi kewajiban pajak kepada pemerintah, baik dari sisi penyetoran maupun pelaporan pajak.

Menteri Informasi Kamboja Khieu Kanharith menjelaskan kedua perusahaan tersebut telah beroperasi bertahun-tahun tanpa mendaftarkan operasionalnya ke pemerintah. Dia telah melaporkan hal ini kepada Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional agar diselidiki.

“Departemen Jenderal Perpajakan Kamboja telah meminta kami untuk meninjau kepatuhan stasiun radio tersebut terkait kepatuhan pajak sebelum memberikan lisensi operasional,” katanya di Phnom Penh, Jumat (25/1/2019).

Baca Juga: Pakar Kesehatan Usul Pajak Tembakau Dinaikkan

Hal ini pun didukung oleh juru bicara Kementerian Penerangan Kamboja Phos Sovann yang menegaskan kedua stasiun radio harus lebih dulu mematuhi aturan pajak yang berlaku sebelum kembali beroperasi.

Kendati demikian, Sovan menjelaskan kedua stasiun radio masih bisa beroperasi seperti menggunakan media internet. Kelonggaran ini diberikan karena perusahaan itu menuduh pemerintah membatasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

“Kami minta mereka untuk menyelesaikan urusan perpajakannya terlebih dulu. Kami akan berikan izin operasional usai masalah itu tuntas. Hal ini perlu kami tegaskan karena perkembangan dunia berita meningkat dengan cepat, seperti halnya ada 5.000 jurnalis pada acara Perdana Menteri Kamboja pekan lalu,” tutur Sovann melansir Phnom Penh Post.

Baca Juga: Soal Shortfall Pajak 2017, Begini Kata Ekonom

Dukungan agar seluruh media massa membayar pajak pun datang dari Presiden Klub Jurnalis Kamboja (CCJ) Pen Bona. Bona menilai seluruh media baik media lokal, radio, hingga televisi harus membayar pajak.

“Semua media harus bayar pajak. Lalu kenapa radio asing yang beroperasi di Kamboja justru menghindari pajak? Mereka seharusnya membayar pajak lebih dulu sebelum menuduh pemerintah membatasi hak dan kebebasan perusahaan media,” papar Bona.

RFA menutup operasinya di Kamboja pada September 2017. RFA menilai adanya tindakan keras terhadap terhadap media yang membuatnya tidak ingin melanjutkan operasionalnya. Penutupan ini menyusul lebih dari 30 stasiun radio yang menyewakan airtime ke VOA dan RFA ditutup.

Baca Juga: Ambang Batas Penghasilan Bebas Pajak Individu Direvisi

Usai penutupan operasional tersebut, pemerintah berhasil meringkus dua wartawan RFA (Uon Chhin dan Yeang Sothearin) dan didakwa atas upaya mengumpulkan informasi secara ilegal untuk sumber asing atau spionase.

“Departemen Jenderal Perpajakan Kamboja telah meminta kami untuk meninjau kepatuhan stasiun radio tersebut terkait kepatuhan pajak sebelum memberikan lisensi operasional,” katanya di Phnom Penh, Jumat (25/1/2019).

Baca Juga: Pakar Kesehatan Usul Pajak Tembakau Dinaikkan

Hal ini pun didukung oleh juru bicara Kementerian Penerangan Kamboja Phos Sovann yang menegaskan kedua stasiun radio harus lebih dulu mematuhi aturan pajak yang berlaku sebelum kembali beroperasi.

Kendati demikian, Sovan menjelaskan kedua stasiun radio masih bisa beroperasi seperti menggunakan media internet. Kelonggaran ini diberikan karena perusahaan itu menuduh pemerintah membatasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

“Kami minta mereka untuk menyelesaikan urusan perpajakannya terlebih dulu. Kami akan berikan izin operasional usai masalah itu tuntas. Hal ini perlu kami tegaskan karena perkembangan dunia berita meningkat dengan cepat, seperti halnya ada 5.000 jurnalis pada acara Perdana Menteri Kamboja pekan lalu,” tutur Sovann melansir Phnom Penh Post.

Baca Juga: Soal Shortfall Pajak 2017, Begini Kata Ekonom

Dukungan agar seluruh media massa membayar pajak pun datang dari Presiden Klub Jurnalis Kamboja (CCJ) Pen Bona. Bona menilai seluruh media baik media lokal, radio, hingga televisi harus membayar pajak.

“Semua media harus bayar pajak. Lalu kenapa radio asing yang beroperasi di Kamboja justru menghindari pajak? Mereka seharusnya membayar pajak lebih dulu sebelum menuduh pemerintah membatasi hak dan kebebasan perusahaan media,” papar Bona.

RFA menutup operasinya di Kamboja pada September 2017. RFA menilai adanya tindakan keras terhadap terhadap media yang membuatnya tidak ingin melanjutkan operasionalnya. Penutupan ini menyusul lebih dari 30 stasiun radio yang menyewakan airtime ke VOA dan RFA ditutup.

Baca Juga: Ambang Batas Penghasilan Bebas Pajak Individu Direvisi

Usai penutupan operasional tersebut, pemerintah berhasil meringkus dua wartawan RFA (Uon Chhin dan Yeang Sothearin) dan didakwa atas upaya mengumpulkan informasi secara ilegal untuk sumber asing atau spionase.

Topik : Kamboja, radio, VOA, RFA
artikel terkait
Senin, 13 Mei 2019 | 13:33 WIB
FILIPINA
Kamis, 14 Juli 2016 | 11:33 WIB
INGGRIS
Jum'at, 12 April 2019 | 17:02 WIB
JERMAN
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:26 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 10 Mei 2019 | 16:37 WIB
ZAMBIA
Rabu, 15 Agustus 2018 | 12:10 WIB
ZAMBIA
Senin, 10 September 2018 | 09:45 WIB
YUNANI
Jum'at, 15 Juni 2018 | 17:42 WIB
ARAB SAUDI
Jum'at, 27 Juli 2018 | 16:21 WIB
JEPANG