Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Izin Operasional 2 Radio Asing Ini Bakal Diberikan, Asal Bayar Pajak

0
0

Menteri Informasi Kamboja Khieu Kanharith (foto: phnompenhpost)

PHNOM PENH, DDTCNews – Kementerian Informasi Kamboja melarang stasiun radio Voice of America (VOA) dan Radio Free Asia (RFA) untuk kembali beroperasi sebelum memenuhi kewajiban pajak kepada pemerintah, baik dari sisi penyetoran maupun pelaporan pajak.

Menteri Informasi Kamboja Khieu Kanharith menjelaskan kedua perusahaan tersebut telah beroperasi bertahun-tahun tanpa mendaftarkan operasionalnya ke pemerintah. Dia telah melaporkan hal ini kepada Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional agar diselidiki.

“Departemen Jenderal Perpajakan Kamboja telah meminta kami untuk meninjau kepatuhan stasiun radio tersebut terkait kepatuhan pajak sebelum memberikan lisensi operasional,” katanya di Phnom Penh, Jumat (25/1/2019).

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan, Otoritas Kuatkan Penegakan Hukum

Hal ini pun didukung oleh juru bicara Kementerian Penerangan Kamboja Phos Sovann yang menegaskan kedua stasiun radio harus lebih dulu mematuhi aturan pajak yang berlaku sebelum kembali beroperasi.

Kendati demikian, Sovan menjelaskan kedua stasiun radio masih bisa beroperasi seperti menggunakan media internet. Kelonggaran ini diberikan karena perusahaan itu menuduh pemerintah membatasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

“Kami minta mereka untuk menyelesaikan urusan perpajakannya terlebih dulu. Kami akan berikan izin operasional usai masalah itu tuntas. Hal ini perlu kami tegaskan karena perkembangan dunia berita meningkat dengan cepat, seperti halnya ada 5.000 jurnalis pada acara Perdana Menteri Kamboja pekan lalu,” tutur Sovann melansir Phnom Penh Post.

Baca Juga: Siap-siap, Penghindar Pajak akan Ditangkap

Dukungan agar seluruh media massa membayar pajak pun datang dari Presiden Klub Jurnalis Kamboja (CCJ) Pen Bona. Bona menilai seluruh media baik media lokal, radio, hingga televisi harus membayar pajak.

“Semua media harus bayar pajak. Lalu kenapa radio asing yang beroperasi di Kamboja justru menghindari pajak? Mereka seharusnya membayar pajak lebih dulu sebelum menuduh pemerintah membatasi hak dan kebebasan perusahaan media,” papar Bona.

RFA menutup operasinya di Kamboja pada September 2017. RFA menilai adanya tindakan keras terhadap terhadap media yang membuatnya tidak ingin melanjutkan operasionalnya. Penutupan ini menyusul lebih dari 30 stasiun radio yang menyewakan airtime ke VOA dan RFA ditutup.

Baca Juga: Pakar Kesehatan Usul Pajak Tembakau Dinaikkan

Usai penutupan operasional tersebut, pemerintah berhasil meringkus dua wartawan RFA (Uon Chhin dan Yeang Sothearin) dan didakwa atas upaya mengumpulkan informasi secara ilegal untuk sumber asing atau spionase.

“Departemen Jenderal Perpajakan Kamboja telah meminta kami untuk meninjau kepatuhan stasiun radio tersebut terkait kepatuhan pajak sebelum memberikan lisensi operasional,” katanya di Phnom Penh, Jumat (25/1/2019).

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan, Otoritas Kuatkan Penegakan Hukum

Hal ini pun didukung oleh juru bicara Kementerian Penerangan Kamboja Phos Sovann yang menegaskan kedua stasiun radio harus lebih dulu mematuhi aturan pajak yang berlaku sebelum kembali beroperasi.

Kendati demikian, Sovan menjelaskan kedua stasiun radio masih bisa beroperasi seperti menggunakan media internet. Kelonggaran ini diberikan karena perusahaan itu menuduh pemerintah membatasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

“Kami minta mereka untuk menyelesaikan urusan perpajakannya terlebih dulu. Kami akan berikan izin operasional usai masalah itu tuntas. Hal ini perlu kami tegaskan karena perkembangan dunia berita meningkat dengan cepat, seperti halnya ada 5.000 jurnalis pada acara Perdana Menteri Kamboja pekan lalu,” tutur Sovann melansir Phnom Penh Post.

Baca Juga: Siap-siap, Penghindar Pajak akan Ditangkap

Dukungan agar seluruh media massa membayar pajak pun datang dari Presiden Klub Jurnalis Kamboja (CCJ) Pen Bona. Bona menilai seluruh media baik media lokal, radio, hingga televisi harus membayar pajak.

“Semua media harus bayar pajak. Lalu kenapa radio asing yang beroperasi di Kamboja justru menghindari pajak? Mereka seharusnya membayar pajak lebih dulu sebelum menuduh pemerintah membatasi hak dan kebebasan perusahaan media,” papar Bona.

RFA menutup operasinya di Kamboja pada September 2017. RFA menilai adanya tindakan keras terhadap terhadap media yang membuatnya tidak ingin melanjutkan operasionalnya. Penutupan ini menyusul lebih dari 30 stasiun radio yang menyewakan airtime ke VOA dan RFA ditutup.

Baca Juga: Pakar Kesehatan Usul Pajak Tembakau Dinaikkan

Usai penutupan operasional tersebut, pemerintah berhasil meringkus dua wartawan RFA (Uon Chhin dan Yeang Sothearin) dan didakwa atas upaya mengumpulkan informasi secara ilegal untuk sumber asing atau spionase.

Topik : Kamboja, radio, VOA, RFA
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Kamis, 08 September 2016 | 17:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Rabu, 22 Mei 2019 | 14:40 WIB
ITALIA
Kamis, 28 Maret 2019 | 16:54 WIB
SELANDIA BARU
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:30 WIB
AZERBAIJAN
Minggu, 18 September 2016 | 19:02 WIB
INDIA
Rabu, 06 Desember 2017 | 11:30 WIB
GHANA
Senin, 04 Juni 2018 | 16:38 WIB
YORDANIA
Kamis, 05 Juli 2018 | 10:45 WIB
NIKARAGUA