PERTEMUAN NEGARA-NEGARA ASEAN

Isu Perpajakan Jadi Bahasan Penting di ASEAN Meeting

Redaksi DDTCNews | Senin, 09 April 2018 | 11:18 WIB
Isu Perpajakan Jadi Bahasan Penting di ASEAN Meeting

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini isu perpajakan menjadi agenda penting di banyak negara. Hal ini juga tercermin dalam pertemuan ASEAN di Singapura pada pada 3-6 April 2018.

"Kerja sama perpajakan yang semakin kondusif di ASEAN, meliputi dimulainya implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI) dan meningkatnya jumlah perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antarseluruh negara anggota," katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/4).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan Indonesia saat ini telah menyepakati tujuh perjanjian, dan masih dalam proses finalisasi penyelesaian P3B dengan Kamboja dan Myanmar.

Baca Juga:
Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Selain itu, pertemuan juga membahas mengenai implementasi penguatan fasilitas kepabeanan. Dimana nantinya semua urusan kepabeanan di kawasan Asia Tenggara terkoneksi secara digital.

"Melalui impelementasi tarif pabean terharmonisasi dan penerapan ASEAN Single Windows, guna meningkatkan pertukaran dokumen pabean menggunakan jalur elektronik," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menerangkan negara ASEAN berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dan mendorong integrasi ekonomi. Melalui sinergi tersebut, diharapkan dapat mempersiapkan ASEAN dalam menghadapi persaingan dan tantangan ekonomi global.

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Hal ini menjadi semakin penting, dengan mempertimbangkan tingginya ketidakpastian ekonomi global, yang diwarnai meningkatnya sentimen proteksionisme, tantangan untuk memanfaatkan perkembangan ekonomi digital, meningkatnya kebutuhan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur, dan ancaman potensi bencana alam.

Lembaga-lembaga internasional (internatonal organizations/IOs) yang hadir menyampaikan simpulan positif atas perkembangan ekonomi ASEAN, yang saat ini telah menjadi kawasan ekonomi terbesar ketujuh di dunia.

"IOs juga memberikan prediksi ekonomi yang sama di tahun berjalan dan mendatang, dan menyarankan perlunya kontinuitas reformasi kebijakan dalam mendukung daya saing ASEAN," tutupnya. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 09:30 WIB KEANGGOTAAN OECD

Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Senin, 22 April 2024 | 10:25 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024