Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Insentif Ilegal Pemungut Pajak Dihapus

0
0

BANTUL, DDTCNews — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menghentikan insentif senilai ratusan juta rupiah untuk sejumlah pejabat yang membantu pemungutan pajak daerah. Hal ini merupakan buntut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta alasan reformasi birokrasi.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bantul Didik Warsito menegaskan, pemberian insentif senilai Rp136 juta tersebut dihentikan mulai tahun ini.

“Selain karena temuan BPK, kan sekarang sudah berlaku tunjangan kinerja (Tukin) untuk pegawai negeri sipil (PNS). Pemberian insentif semacam itu sudah tidak diperlukan lagi,” kata Didik Warsito, Jumat (10/6/2016).

Baca Juga: Optimalkan Pajak Hotel & Restoran, Pemkab Pasang Alat Perekam

Sebelumnya, berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK menyatakan pemberian insentif tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Penerima insentif ilegal tersebut antara lain pejabat asisten sekretaris daerah (sekda) bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan pembangunan, bidang administrasi umum, serta pejabat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Masing-masing pejabat mendapatkan kucuran insentif senilai lebih dari Rp30 juta.

Meskipun BPK tidak secara tegas meminta Pemkab Bantul menghentikan pemberian insentif itu, namun Didik lebih memilih untuk menghapusnya. Didik juga memastikan tidak akan ada pengembalian dana ke kas daerah oleh pejabat yang telah menerima insentif.

Baca Juga: Pemkot Bakal Gali Potensi Pajak dari Pariwisata

Didik mengakui insentif ini tidak tergolong sebagai tukin PNS. Terkait dengan tukin sendiri, sejak awal tahun 2016 lalu, Pemkab Bantul sudah memberlakukan sistem satu pintu (single payment) untuk pembayarannya.

Selain sebagai upaya reformasi birokrasi, sistem single payment juga untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembayaran honor kepada para PNS di Bantul. Seperti dikutip harianjogja.com, dengan sistem ini PNS hanya akan menerima satu struk honor. (Amu)

Baca Juga: Genjot PAD, Malang Kembali Rilis Pemutihan Pajak

“Selain karena temuan BPK, kan sekarang sudah berlaku tunjangan kinerja (Tukin) untuk pegawai negeri sipil (PNS). Pemberian insentif semacam itu sudah tidak diperlukan lagi,” kata Didik Warsito, Jumat (10/6/2016).

Baca Juga: Optimalkan Pajak Hotel & Restoran, Pemkab Pasang Alat Perekam

Sebelumnya, berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK menyatakan pemberian insentif tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Penerima insentif ilegal tersebut antara lain pejabat asisten sekretaris daerah (sekda) bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan pembangunan, bidang administrasi umum, serta pejabat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Masing-masing pejabat mendapatkan kucuran insentif senilai lebih dari Rp30 juta.

Meskipun BPK tidak secara tegas meminta Pemkab Bantul menghentikan pemberian insentif itu, namun Didik lebih memilih untuk menghapusnya. Didik juga memastikan tidak akan ada pengembalian dana ke kas daerah oleh pejabat yang telah menerima insentif.

Baca Juga: Pemkot Bakal Gali Potensi Pajak dari Pariwisata

Didik mengakui insentif ini tidak tergolong sebagai tukin PNS. Terkait dengan tukin sendiri, sejak awal tahun 2016 lalu, Pemkab Bantul sudah memberlakukan sistem satu pintu (single payment) untuk pembayarannya.

Selain sebagai upaya reformasi birokrasi, sistem single payment juga untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembayaran honor kepada para PNS di Bantul. Seperti dikutip harianjogja.com, dengan sistem ini PNS hanya akan menerima satu struk honor. (Amu)

Baca Juga: Genjot PAD, Malang Kembali Rilis Pemutihan Pajak
Topik : berita pajak daerah, pajak daerah, insentif PNS
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB
KABUPATEN BERAU
berita pilihan
Selasa, 28 November 2017 | 16:01 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Rabu, 23 Agustus 2017 | 17:30 WIB
BALIKPAPAN
Jum'at, 16 September 2016 | 08:02 WIB
KOTA CIMAHI
Jum'at, 30 September 2016 | 10:01 WIB
KOTA BANDUNG
Rabu, 14 Desember 2016 | 17:18 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 30 Maret 2017 | 12:01 WIB
KOTA BANDUNG
Jum'at, 23 September 2016 | 13:31 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 17 Oktober 2017 | 11:01 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Minggu, 09 Oktober 2016 | 15:38 WIB
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kamis, 08 Desember 2016 | 11:23 WIB
KOTA MALANG