Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Tugas Direktorat Data & Informasi Perpajakan

2
2

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Direktorat Data dan Informasi Perpajakan merupakan salah satu direktorat baru yang dimiliki Ditjen Pajak (DJP) sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.87/PMK.01/2019. Lantas, apa tugas dan fungsi direktorat ini?

Dalam beleid tersebut, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang data dan informasi perpajakan. Dengan 5 subdirektorat, 1 subbagian tata usaha, dan 1 kelompok jabatan fungsional, Direktorat ini menyelenggarakan 5 fungsi.

Kelima fungsi tersebut mencakup penyiapan perumusan kebijakan; penyiapan pelaksanaan kebijakan; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; serta pelaksanaan urusan tata usaha. Semuanya berada di bidang data dan informasi perpajakan.

Baca Juga: Sri Mulyani Beri Penghargaan 10 Mantan Dirjen Pajak

Adapun 5 subdirektorat yang berada di bawah direktorat ini mencakup pertama, Subdirektorat Tata Kelola Data dan Informasi.Kedua, Subdirektorat Pengelolaan Data Internal. Ketiga, Subdirektorat Pengelolaan Data Eksternal. Keempat, Subdirektorat Analisis Data. Kelima, Subdirektorat Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dan Sains Data.

Selain Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, DJP juga memiliki Direktorat Teknologi lnformasi dan Komunikasi dalam nomenklatur baru. Direktorat ini mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Direktorat ini melakukan fungsi mirip dengan Direktorat Data dan informasi Perpajakan. Namun, fungsi-fungsi itu berada dalam cakupan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Direktorat ini memiliki 5 subdirektorat, 1 subbagian tata usaha, dan 1 kelompok jabatan fungsional.

Baca Juga: Sri Mulyani: Reformasi Pajak Tidak Parsial

Kelima subdirektorat tersebut adalah Subdirektorat Tata Kelola Sistem Informasi; Subdirektorat Pengembangan Sistem Perpajakan; Subdirektorat Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan; Subdirektorat Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Sistem Informasi; serta Subdirektorat Pemantauan dan Pelayanan Sistem Informasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan. Pembentukan dua direktorat ini menjadi respons mulai banyaknya pertukaran informasi untuk perpajakan. (kaw)

Baca Juga: Cerita Soal Reformasi Perpajakan, Ini Pesan Khusus Boediono

Kelima fungsi tersebut mencakup penyiapan perumusan kebijakan; penyiapan pelaksanaan kebijakan; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; serta pelaksanaan urusan tata usaha. Semuanya berada di bidang data dan informasi perpajakan.

Baca Juga: Sri Mulyani Beri Penghargaan 10 Mantan Dirjen Pajak

Adapun 5 subdirektorat yang berada di bawah direktorat ini mencakup pertama, Subdirektorat Tata Kelola Data dan Informasi.Kedua, Subdirektorat Pengelolaan Data Internal. Ketiga, Subdirektorat Pengelolaan Data Eksternal. Keempat, Subdirektorat Analisis Data. Kelima, Subdirektorat Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dan Sains Data.

Selain Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, DJP juga memiliki Direktorat Teknologi lnformasi dan Komunikasi dalam nomenklatur baru. Direktorat ini mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Direktorat ini melakukan fungsi mirip dengan Direktorat Data dan informasi Perpajakan. Namun, fungsi-fungsi itu berada dalam cakupan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Direktorat ini memiliki 5 subdirektorat, 1 subbagian tata usaha, dan 1 kelompok jabatan fungsional.

Baca Juga: Sri Mulyani: Reformasi Pajak Tidak Parsial

Kelima subdirektorat tersebut adalah Subdirektorat Tata Kelola Sistem Informasi; Subdirektorat Pengembangan Sistem Perpajakan; Subdirektorat Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan; Subdirektorat Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Sistem Informasi; serta Subdirektorat Pemantauan dan Pelayanan Sistem Informasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan. Pembentukan dua direktorat ini menjadi respons mulai banyaknya pertukaran informasi untuk perpajakan. (kaw)

Baca Juga: Cerita Soal Reformasi Perpajakan, Ini Pesan Khusus Boediono
Topik : Ditjen Pajak, DJP, reformasi perpajakan, AEoI
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI