Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Tugas Direktorat Data & Informasi Perpajakan

3
3

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Direktorat Data dan Informasi Perpajakan merupakan salah satu direktorat baru yang dimiliki Ditjen Pajak (DJP) sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.87/PMK.01/2019. Lantas, apa tugas dan fungsi direktorat ini?

Dalam beleid tersebut, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang data dan informasi perpajakan. Dengan 5 subdirektorat, 1 subbagian tata usaha, dan 1 kelompok jabatan fungsional, Direktorat ini menyelenggarakan 5 fungsi.

Kelima fungsi tersebut mencakup penyiapan perumusan kebijakan; penyiapan pelaksanaan kebijakan; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; serta pelaksanaan urusan tata usaha. Semuanya berada di bidang data dan informasi perpajakan.

Baca Juga: Ajukan 6 Layanan Publik di Kemenaker, Kepatuhan Pajak Anda Dicek Dulu

Adapun 5 subdirektorat yang berada di bawah direktorat ini mencakup pertama, Subdirektorat Tata Kelola Data dan Informasi.Kedua, Subdirektorat Pengelolaan Data Internal. Ketiga, Subdirektorat Pengelolaan Data Eksternal. Keempat, Subdirektorat Analisis Data. Kelima, Subdirektorat Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dan Sains Data.

Selain Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, DJP juga memiliki Direktorat Teknologi lnformasi dan Komunikasi dalam nomenklatur baru. Direktorat ini mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Direktorat ini melakukan fungsi mirip dengan Direktorat Data dan informasi Perpajakan. Namun, fungsi-fungsi itu berada dalam cakupan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Direktorat ini memiliki 5 subdirektorat, 1 subbagian tata usaha, dan 1 kelompok jabatan fungsional.

Baca Juga: Pengadaan Core Tax System DJP Molor, Ini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla

Kelima subdirektorat tersebut adalah Subdirektorat Tata Kelola Sistem Informasi; Subdirektorat Pengembangan Sistem Perpajakan; Subdirektorat Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan; Subdirektorat Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Sistem Informasi; serta Subdirektorat Pemantauan dan Pelayanan Sistem Informasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan. Pembentukan dua direktorat ini menjadi respons mulai banyaknya pertukaran informasi untuk perpajakan. (kaw)

Baca Juga: Sekarang DJP Punya Jurnal Elektronik Perpajakan, Sudah Tahu?

Kelima fungsi tersebut mencakup penyiapan perumusan kebijakan; penyiapan pelaksanaan kebijakan; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; serta pelaksanaan urusan tata usaha. Semuanya berada di bidang data dan informasi perpajakan.

Baca Juga: Ajukan 6 Layanan Publik di Kemenaker, Kepatuhan Pajak Anda Dicek Dulu

Adapun 5 subdirektorat yang berada di bawah direktorat ini mencakup pertama, Subdirektorat Tata Kelola Data dan Informasi.Kedua, Subdirektorat Pengelolaan Data Internal. Ketiga, Subdirektorat Pengelolaan Data Eksternal. Keempat, Subdirektorat Analisis Data. Kelima, Subdirektorat Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dan Sains Data.

Selain Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, DJP juga memiliki Direktorat Teknologi lnformasi dan Komunikasi dalam nomenklatur baru. Direktorat ini mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Direktorat ini melakukan fungsi mirip dengan Direktorat Data dan informasi Perpajakan. Namun, fungsi-fungsi itu berada dalam cakupan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Direktorat ini memiliki 5 subdirektorat, 1 subbagian tata usaha, dan 1 kelompok jabatan fungsional.

Baca Juga: Pengadaan Core Tax System DJP Molor, Ini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla

Kelima subdirektorat tersebut adalah Subdirektorat Tata Kelola Sistem Informasi; Subdirektorat Pengembangan Sistem Perpajakan; Subdirektorat Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan; Subdirektorat Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Sistem Informasi; serta Subdirektorat Pemantauan dan Pelayanan Sistem Informasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan. Pembentukan dua direktorat ini menjadi respons mulai banyaknya pertukaran informasi untuk perpajakan. (kaw)

Baca Juga: Sekarang DJP Punya Jurnal Elektronik Perpajakan, Sudah Tahu?
Topik : Ditjen Pajak, DJP, reformasi perpajakan, AEoI
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 16:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 16:45 WIB
SHORTFALL PAJAK
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 18:54 WIB
PERUNDANG-UNDANGAN
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 16:28 WIB
KORPORASI
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 14:34 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 11:46 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 10:52 WIB
THAILAND
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 09:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 17 Oktober 2019 | 18:49 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 17 Oktober 2019 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK