Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Penerimaan Negara yang Disetor Lewat Marketplace

2
2

Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto.

JAKARTA, DDTCNews – Hampir dua bulan sejak Kementerian Keuangan menggandeng marketplace e-commerce sebagai sarana pembayaran penerimaan negara. Puluhan miliar berhasil dikumpulkan lewat wadah belanja elektronik.

Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto mengatakan sejak dirilis pada 23 Agustus 2019 hingga 11 Oktober 2019, setoran penerimaan negara yang dilakukan lewat saluran marketplace e-commerce mencapai Rp59,7 miliar. Sebagian besar dilakukan melalui Tokopedia.

“Kontribusi saluran e-commerce sejak launching 1,5 bulan lalu totalnya mencapai Rp59,7 miliar dan ini porsi terbesarnya dari Tokopedia,” katanya di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Jumat (11/10/2019).

Baca Juga: Penggunaan Teknologi Bisa Tingkatkan Kepatuhan Sukarela, Asalkan…

Andin menjabarkan kontribusi Tokopedia dari sisi volume transaksi mencapai 90%. Sementara itu, dari sisi nilai nominal yang disetorkan ke kas negara, setoran mencapai 85% dari jumlah penerimaan sebesar Rp59,7 miliar.

Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah ke depannya. Pasalnya, sudah ada beberapa pelaku usaha dagang elektronik yang ingin menjalin kerja sama dengan Kemenkeu untuk bisa memfasilitasi setoran perpajakan dan PNBP via e-commerce.

“Sementara ini sudah ada tiga yang bisa melakukan pembayaran penerimaan negara yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet. Kemudian saat ini sudah menerima beberapa permohonan dari lembaga persepsi lainnya,” imbuhnya.

Baca Juga: Extra Effort Belum Signifikan Naikkan Penerimaan Pajak

Seperti diketahui, pembayaran penerimaan negara bisa dilakukan lewat marketplace. Awalnya, pembayaran bisa dilakukan di Tokopedia dan Bukalapak. Setelah itu, anak usaha PT. Telkom (Persero), Finnet juga ditunjuk sebagai lembaga persepsi lainnya yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik.

Sebanyak 900 jenis penerimaan negara bisa dilayani melalui saluran marketplace ini. Seluruh pos penerimaan negara ini dikategorikan menjadi tiga yaitu pajak online, bea cukai, dan penerimaan negara buka pajak (PNBP).

Beberapa jenis penerimaan yang bisa dibayarkan melalui fitur ini antara lain pajak penghasilan (PPh) 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh 26, PPh 29, PPh final, kepabeanan, biaya pernikahan, perpanjangan SIM, perpanjangan paspor, dan lainnya. (kaw)

Baca Juga: Restitusi Masih Tinggi, DJP Sebut Ada Anomali

“Kontribusi saluran e-commerce sejak launching 1,5 bulan lalu totalnya mencapai Rp59,7 miliar dan ini porsi terbesarnya dari Tokopedia,” katanya di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Jumat (11/10/2019).

Baca Juga: Penggunaan Teknologi Bisa Tingkatkan Kepatuhan Sukarela, Asalkan…

Andin menjabarkan kontribusi Tokopedia dari sisi volume transaksi mencapai 90%. Sementara itu, dari sisi nilai nominal yang disetorkan ke kas negara, setoran mencapai 85% dari jumlah penerimaan sebesar Rp59,7 miliar.

Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah ke depannya. Pasalnya, sudah ada beberapa pelaku usaha dagang elektronik yang ingin menjalin kerja sama dengan Kemenkeu untuk bisa memfasilitasi setoran perpajakan dan PNBP via e-commerce.

“Sementara ini sudah ada tiga yang bisa melakukan pembayaran penerimaan negara yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet. Kemudian saat ini sudah menerima beberapa permohonan dari lembaga persepsi lainnya,” imbuhnya.

Baca Juga: Extra Effort Belum Signifikan Naikkan Penerimaan Pajak

Seperti diketahui, pembayaran penerimaan negara bisa dilakukan lewat marketplace. Awalnya, pembayaran bisa dilakukan di Tokopedia dan Bukalapak. Setelah itu, anak usaha PT. Telkom (Persero), Finnet juga ditunjuk sebagai lembaga persepsi lainnya yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik.

Sebanyak 900 jenis penerimaan negara bisa dilayani melalui saluran marketplace ini. Seluruh pos penerimaan negara ini dikategorikan menjadi tiga yaitu pajak online, bea cukai, dan penerimaan negara buka pajak (PNBP).

Beberapa jenis penerimaan yang bisa dibayarkan melalui fitur ini antara lain pajak penghasilan (PPh) 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh 26, PPh 29, PPh final, kepabeanan, biaya pernikahan, perpanjangan SIM, perpanjangan paspor, dan lainnya. (kaw)

Baca Juga: Restitusi Masih Tinggi, DJP Sebut Ada Anomali
Topik : penerimaan pajak, marketplace, e-commerce, pelayanan pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Kamis, 07 November 2019 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 11 November 2019 | 15:34 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU: