Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ini Hal-Hal yang Disepakati dari Pertemuan Jokowi dengan PM Jepang

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini Hal-Hal yang Disepakati dari Pertemuan Jokowi dengan PM Jepang

Presiden Joko Widodo (kanan) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga (kiri) saat menerima kunjungan kenegaraan di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/10/2020). Kunjungan kenegaraan tersebut dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antar kedua negara. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Muchlis Jr/wpa/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga menghasilkan sejumlah kesepakatan, mulai dari kerja sama penanganan pandemi Covid-19 hingga penguatan ekonomi.

Jokowi mengatakan kedua negara bersepakat memperkuat kerja sama di bidang ekonomi di tengah pandemi. Presiden bahkan menawarkan Jepang bergabung dalam wadah dana investasi dari berbagai negara atau Sovereign Wealth Fund Indonesia.

"Saya tadi juga mendorong Jepang untuk berpartisipasi dalam Sovereign Wealth Fund Indonesia," katanya dalam joint press statement, Selasa (20/10/2020).

Baca Juga: PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Jokowi mengatakan pembicaraannya dengan Suga diawali dengan isu penanganan virus Corona atau Covid-19 karena Indonesia dan Jepang telah menandatangani Memorandum Kerja Sama Kesehatan pada 19 Oktober 2020.

Pemerintah juga menghargai komitmen dan kontribusi Jepang bagi pembentukan Asean Covid-19 Response Fund dan berharap Jepang juga dapat ikut dalam pembentukan Asean Centre for Public Health Emergency and Emerging Diseases.

Di bidang ekonomi, Jokowi dan Suga bersepakat membentuk Travel Corridor Arrangement (TCA) bagi bisnis esensial. Menteri Luar Negeri Jepang dan Indonesia akan menegosiasikan detail dan diselesaikan dalam waktu satu bulan.

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Kemudian, presiden menyampaikan apresiasi relokasi sejumlah perusahaan Jepang ke Indonesia. Meski begitu, Jokowi meminta Jepang dapat mempermudah kendala izin impor untuk produk pertanian, kehutanan, dan perikanan dari Indonesia.

Selain itu, Indonesia-Jepang bersepakat memperkuat kerja sama multilateral seiring dengan rivalitas yang makin menajam antara kekuatan besar dunia. "Saya juga menggarisbawahi harapan agar Laut Cina Selatan dapat terus menjadi laut yang damai dan stabil," ujarnya.

Sementara itu, Suga menuturkan Jepang berkomitmen memulai kembali perjalanan bisnis antarkedua negara, termasuk perawat dan caregiver di bawah kerangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA).

Baca Juga: Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Kedua negara bersepakat memulai kembali perjalanan dengan tujuan bisnis untuk jangka pendek dengan melonggarkan proses isolasi mandiri selama 14 hari setelah memasuki negara tujuan. (rig)

Topik : kerja sama internasional, kesepakatan, perdana menteri jepang Yoshihide Suga, presiden Jokowi, nasio

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:07 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Jum'at, 30 Juli 2021 | 17:29 WIB
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

LMAN Salurkan Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional Rp13,4 Triliun

Jum'at, 30 Juli 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Wow, Potensi Setoran Pajak dari Cryptocurrency Capai Rp404 Triliun

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP