Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Indonesia & San Marino Mulai Bertukar Informasi untuk Perpajakan

1
1

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Perjanjian pertukaran data dan informasi untuk keperluan perpajakan (Tax Information Exchange Agreement/TIEA) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik San Marino resmi berlaku.

Dirjen Pajak mengumumkan waktu berlaku tersebut melalui Surat Edaran Dirjen Pajak (SE) No.SE-28/PJ/2019. Beleid yang diundangkan pada 11 Oktober 2019 ini memang diterbitkan sebagai pemberitahuan saat berlakunya TIEA beserta garis besar yang diatur dalamnya.

“Dengan telah selesainya prosedur ratifikasi dan prosedur pemberitahuan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik San Marino atas TIEA, perlu diterbitkan SE sebagai pemberitahuan,” demikian kutipan dalam beleid tersebut, Jumat (8/11/2019)

Baca Juga: DJP: Data AEoI Bergerak Dinamis

Berdasarkan beleid tersebut, saat berlaku (entry into force) TIEA Indonesia-San Marino adalah sejak 30 Agustus 2019. Begitu pula dengan saat berlaku efektif (effective date) baik untuk pidana perpajakan serta hal lainnya juga berlaku mulai 30 Agustus 2019.

Lebih lanjut, TIEA Indonesia-San Marino ini memberikan kewenangan bagi kedua belah negara untuk melakukan pertukaran informasi berdasarkan permintaan (Exchange of Information on Request) maupun melakukan pemeriksaan pajak di luar negeri (Tax Examination Abroad).

Selanjutnya, informasi pajak di Indonesia yang tercakup dalam perjanjian pertukaran ini meliputi, pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara, informasi pajak di Republik San Marino meliputi pajak penghasilan umum untuk orang pribadi dan badan serta pajak impor.

Baca Juga: Tingkat Keterperiksaan Wajib Pajak Masih Belum Optimal

Jenis pajak tersebut dapat bertambah atau diganti dengan pajak yang serupa atau pada hakikatnya sama meskipun telah melewati tanggal penandatangan. Namun, penyesuaian jenis pajak itu hanya dapat terjadi jika pejabat yang berwenang dari para pihak memberikan persetujuan.

Selain itu, para pihak memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas semua informasi dan pengungkapan yang diberikan atau diterima. Bahkan, kewajiban ini tetap berlaku meski TIEA Indonesia-San Marino sudah berakhir.

Kemudian, dengan berlakunya TIEA Indonesia-San Marino ini pimpinan unit di lingkungan DJP dapat menyampaikan usulan pertukaran informasi berdasarkan permintaan atau pelaksanaan pemeriksaan pajak di luar negeri kepada Direktur Perpajakan internasional.

Baca Juga: Deteksi Penghindaran Pajak, Pemerintah Berencana Telusuri Medsos

Kedua permintaan tersebut dapat diajukan untuk memperoleh informasi yang diyakini berada di San Marino sepanjang informasi yang diminta relevan dan atas orang atau badan tersebut sedang dilakukan pengenaan pajak, pemeriksaan pajak, atau penuntutan pidana perpajakan.

Adapun sebelumnya pemerintah Indonesia sudah memiliki perjanjian TIEA dengan Jersey, Guernsey, Isle of Man, dan Bermuda. Pemerintah menjalin perjanjian ini sebagai salah satu upaya untuk menghindari praktik penghindaran pajak. (kaw)

Baca Juga: Negara Ini Bakal Dihapus dari Daftar Hitam Pajak

“Dengan telah selesainya prosedur ratifikasi dan prosedur pemberitahuan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik San Marino atas TIEA, perlu diterbitkan SE sebagai pemberitahuan,” demikian kutipan dalam beleid tersebut, Jumat (8/11/2019)

Baca Juga: DJP: Data AEoI Bergerak Dinamis

Berdasarkan beleid tersebut, saat berlaku (entry into force) TIEA Indonesia-San Marino adalah sejak 30 Agustus 2019. Begitu pula dengan saat berlaku efektif (effective date) baik untuk pidana perpajakan serta hal lainnya juga berlaku mulai 30 Agustus 2019.

Lebih lanjut, TIEA Indonesia-San Marino ini memberikan kewenangan bagi kedua belah negara untuk melakukan pertukaran informasi berdasarkan permintaan (Exchange of Information on Request) maupun melakukan pemeriksaan pajak di luar negeri (Tax Examination Abroad).

Selanjutnya, informasi pajak di Indonesia yang tercakup dalam perjanjian pertukaran ini meliputi, pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara, informasi pajak di Republik San Marino meliputi pajak penghasilan umum untuk orang pribadi dan badan serta pajak impor.

Baca Juga: Tingkat Keterperiksaan Wajib Pajak Masih Belum Optimal

Jenis pajak tersebut dapat bertambah atau diganti dengan pajak yang serupa atau pada hakikatnya sama meskipun telah melewati tanggal penandatangan. Namun, penyesuaian jenis pajak itu hanya dapat terjadi jika pejabat yang berwenang dari para pihak memberikan persetujuan.

Selain itu, para pihak memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas semua informasi dan pengungkapan yang diberikan atau diterima. Bahkan, kewajiban ini tetap berlaku meski TIEA Indonesia-San Marino sudah berakhir.

Kemudian, dengan berlakunya TIEA Indonesia-San Marino ini pimpinan unit di lingkungan DJP dapat menyampaikan usulan pertukaran informasi berdasarkan permintaan atau pelaksanaan pemeriksaan pajak di luar negeri kepada Direktur Perpajakan internasional.

Baca Juga: Deteksi Penghindaran Pajak, Pemerintah Berencana Telusuri Medsos

Kedua permintaan tersebut dapat diajukan untuk memperoleh informasi yang diyakini berada di San Marino sepanjang informasi yang diminta relevan dan atas orang atau badan tersebut sedang dilakukan pengenaan pajak, pemeriksaan pajak, atau penuntutan pidana perpajakan.

Adapun sebelumnya pemerintah Indonesia sudah memiliki perjanjian TIEA dengan Jersey, Guernsey, Isle of Man, dan Bermuda. Pemerintah menjalin perjanjian ini sebagai salah satu upaya untuk menghindari praktik penghindaran pajak. (kaw)

Baca Juga: Negara Ini Bakal Dihapus dari Daftar Hitam Pajak
Topik : pertukaran informasi, penghindaran pajak, San Marino, pemeriksaan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA