BELANDA

Tulis Soal Evolusi CFC Rules, Brian Arnold Raih Penghargaan dari IBFD

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 23 Mei 2020 | 16:01 WIB
Tulis Soal Evolusi CFC Rules, Brian Arnold Raih Penghargaan dari IBFD

Brian Arnold. (tangkapan layar Youtube IBFD)

AMSTERDAM, DDTCNews – Dengan artikel yang membahas mengenai evolusi controlled foreign corporation (CFC) rules, Brian Arnold menjadi pemenang IBFD Frans Vanistendael Award ke-6.

Senior Adviser Canadian Tax Foundation – organisasi riset pajak terkemuka di Kanada – ini menulis artikel berjudul ‘The Evolution of Controlled Foreign Corporation Rules and Beyond’. Artikel ini diterbitkan oleh IBFD dalam Bulletin for International Taxation 12 (2019).

“Artikel Prof. Arnold memungkinkan pembaca untuk memahami peraturan CFC dan perpajakan internasional dengan saran-saran provokatif untuk bergerak maju,” demikian pernyataan IBFD melalui keterangan resminya.

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

Arnold, lanjut IBFD, telah menangani masalah pajak sebagai pengajar, penulis, dan konsultan selama lebih dari 50 tahun. Ahli pajak yang sempat menjadi salah satu pembicara dalam konferensi pajak internasional di Jakarta pada 2017 ini selalu dikaitkan dengan analisis kualitas peraturan CFC selama seperempat abad.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dia berhasil menulis survei baru yang luar biasa tentang peraturan CFC. Dia, sambung IBFD, telah membuat tinjauan menyeluruh tentang dasar-dasar atau aspek fundamental dari peraturan CFC yang telah berevolusi dengan keadaan saat ini.

Selain itu, ada pula argumen kreatif terkait bagaimana perluasan konsep CFC dapat memecahkan masalah penting BEPS sehingga mencapai hasil lebih baik dari pada yang akan dimungkinkan ada di bawah Pilar kedua dari BEPS 2.0.

Baca Juga:
Antisipasi Overtourism, Negara Ini Diminta Terapkan Pajak Turis

Hal tersebut juga menyangkut dampak pada kedaulatan (sovereignty) negara-negara berkembang dan hak mereka untuk menggunakan kekuatan pajak untuk tujuan pengaturan (regulatory). Semua alasan tersebut mendorong juri menyimpulkan artikel Arnold memuat saran provokatif untuk bergerak.

IBFD Frans Vanistendael Award untuk hukum pajak internasional didirikan untuk mempromosikan keunggulan dunia dalam penelitian tentang hukum pajak internasional. Karena saat ini ada pandemi Covid-19, upacara penghargaan tidak dapat diselenggarakan di Kantor Pusat IBFD, Amsterdam.

Pengumuman pemenang penghargaan dirilis di situs IBFD pada 19 Mei 2020. Adapun juri IBFD Frans Vanistendael Award ke-6 antara lain Cécile Brokelind, Patricia Brown, Cliff Fleming, Rick Krever, Adolfo Martín, Jörg Manfred Mössner, Pasquale Pistone (Ketua), Jennifer Roeleveld, dan Dikshit Sengupta.

Baca Juga:
Digitalisasi Sistem Pajak, Filipina Minta Dukungan World Bank dan ADB

Pemenang IBFD Frans Vanistendael Award sebelumnya adalah John Avery Jones bersama Jürgen Lüdicke, Wolfgang Schön, Romero Tavares, Tsilly Dagan, dan Aitor Navarro.

Konferensi IBFD Frans Vanistendael Award ke-7 akan digelar pada Mei 2021. Pengajuan akan dibuka pada 31 Desember 2020 melalui [email protected]. Semua artikel, bab dalam buku, dan buku tentang hukum pajak internasional (termasuk Eropa) yang diterbitkan pada 2020 memenuhi syarat. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT