Review
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Sabtu, 23 Mei 2020 | 06:08 WIB
Seri Tax Control Framework (7)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Konsumsi Pemerintah Melambat, Kemenkeu: Itu Siklus Normal

A+
A-
1
A+
A-
1
Konsumsi Pemerintah Melambat, Kemenkeu: Itu Siklus Normal
Dirjen Anggaran Askolani.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan konsumsi pemerintah yang melambat pada kuartal III/2019. Kemenkeu memastikan hal tersebut bukan karena berkurangnya aktivitas belanja pada kuartal III/2019.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan fakta pertumbuhan konsumsi yang melambat pada kuartal III/2019 lebih karena siklus penggunaan anggaran. Menurutnya, aktivitas konsumsi pemerintah jauh lebih tinggi pada kuartal I dan kurtal II/2019.

“Pola [konsumsi pemerintah] pada triwulan I dan II sudah lebih tinggi maka triwulan ketiga akan melambat. Itu siklus normal,” katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (7/11/2019).\

Baca Juga: Ada ASN Pemerintah Daerah yang Belum Terima THR? Ini Kata Kemenkeu

Lebih lanjut, Askolani meyakini aktivitas konsumsi pemerintah akan kembali naik pada kuartal IV/2019. Serapan anggaran pada setiap pos belanja pemerintah akan naik jelang tutup tahun anggaran.

Kenaikan konsumsi pemerintah tersebut, menurutnya, akan didorong pada beberapa pos anggaran yakni belanja modal dan dan belanja barang. Khusus untuk belanja modal, Askolani meyakini kenaikan serapan akan jauh lebih tinggi pada kuartal IV/2019.

“Belanja modal juga belum naik dan persisnya nanti akan naik pada triwulan IV. Itu siklus normal bukan karena transisi permerintahan. Jadi ini proses saja tapi insyaallah akan lebih cepat jalannya [konsumsi pemerintah],” paparnya.

Baca Juga: Per Akhir April 2020, Penerimaan PPh Badan Turun Paling Dalam

Data BPS menunjukan konsumsi pemerintah pada kuartal III/2019 tumbuh 0,98% secara tahunan. Kinerja tersebut jauh lebih rendah dari periode sama tahun lalu yang tumbuh sebesar 6,27%.

Sementara, pada kuartal II/2019, aktivitas konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 8,23%. Kinerja tersebut lebih tinggi dari data kuartal III/2018 yang tumbuh 5,20%. Secara umum, sumbangan konsumsi pemerintah dalam struktur produk domestik bruto (PDB) berkisar di angka 8%.

Sumbangsih konsumsi pemerintah tersebut berada di peringkat keempat dalam sruktur PDB nasional dari sisi pengeluaran. Pada urutan teratas, ditempati konsumsi rumah tangga sekitar 55%. Kedua, kegiatan investasi dengan kontribusi sebesar 30%. Ketiga, kegiatan ekspor yang menyumbang sekitar 17% kepada struktur PDB. (kaw)

Baca Juga: Jadi Andalan Sri Mulyani, Ini Realisasi Penerimaan PPN Per Akhir April
Topik : APBN 2019, kinerja fiskal, Kemenkeu, PDB, pertumbuhan ekonomi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 27 April 2020 | 11:06 WIB
DEBAT RESPONS COVID-19
Minggu, 26 April 2020 | 10:00 WIB
PENANGANAN VIRUS COVID-19
Jum'at, 17 April 2020 | 15:00 WIB
KINERJA FISKAL
Jum'at, 17 April 2020 | 12:28 WIB
PENERIMAAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK