Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Reportase

Hari Ini, Layanan Administrasi dan Persidangan Dibuka Kembali

A+
A-
2
A+
A-
2
Hari Ini, Layanan Administrasi dan Persidangan Dibuka Kembali

Ilustrasi. (foto: nccourts.gov)

JAKARTA, DDTCNews – Mulai hari ini, Senin (6/7/2020), layanan administrasi dan persidangan di Pengadilan Pajak dibuka kembali. Topik tersebut menjadi bahasan media nasional.

Setelah dihentikan dan ditunda sementara pada 29 Juni hingga 5 Juli 2020 karena ada dua tenaga pendukung Pengadilan Pajak yang dinyatakan positif terkena Covid-19, Sekretariat Pengadilan Pajak melalui laman resminya menyatakan layanan administrasi dan persidangan dibuka kembali.

Penghentian sementara layanan administrasi dan penundaan persidangan – yang diatur dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No. SE-013/PP/2020 – menyebabkan adanya penyesuaian batas jangka waktu pengajuan banding dan gugatan yang disampaikan secara langsung.

Baca Juga: Sengketa Biaya Remburs Sewa Gedung Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Penyesuaian itu tertuang dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No.SE-014/PP/2020 tentang Pedoman Penyesuaian Pelaksanaan Persidangan dan Layanan Administrasi Sebagai Tindak Lanjut Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No.SE-013/PP/2020.

Selain terkait aktivitas di lingkungan Pengadilan Pajak, ada pula bahasan mengenai insentif pajak sebagai respons adanya pandemi Covid-19. Pasalnya, untuk pelaku usaha, insentif pengurangan 20% angsuran PPh Pasal 25 paling diminati.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Naikkan Kontribusi PPN dalam Penerimaan, Pengecualian Pajak Dikurangi
  • Pengajuan Banding dan Gugatan Secara Langsung

Berdasarkan SE-014/PP/2020, jika batas terakhir pengajuan banding yang disampaikan secara langsung semula berada pada periode 29 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020, termasuk batas terakhir pengajuan yang dimaksud pada lampiran SE-11/PP/2020, ada penangguhan 7 hari.

Penangguhan 7 hari juga berlaku untuk batas terakhir pengajuan gugatan secara langsung yang semula berada pada periode penundaan. Jika batas akhir semula 29 Juni 2020 menjadi 6 Juli 2020. Begitu pula batas terakhir yang jatuh pada 5 Juli 2020 menjadi 12 Juli 2020. (DDTCNews)

  • Persiapan Persidangan dan Layanan Administrasi Lain

Jangka waktu persiapan dan pelaksanaan persidangan, sesuai dengan SE-014/PP/2020, juga tidak memperhitungkan periode 29 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020 (7 hari) dalam penghitungan jangka waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 48, Pasal 81, dan Pasal 82 UU No. 14 Tahun 2002.

Baca Juga: Ekonomi Kuartal II Terkontraksi, Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Ditambah

Jangka waktu layanan administrasi lainnya, juga tidak memperhitungkan periode penghentian sementara selama 7 hari dalam penghitungan jangka waktu sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2002. Ketentuan ini juga berlaku terhadap layanan administrasi izin kuasa hukum. (DDTCNews)

  • Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25 Diminati Pengusaha

Kasubdit Humas Perpajakan Ditjen Pajak (DJP) Ani Natalia mengatakan dalam beberapa waktu terakhir, pengusaha banyak memanfaatkan diskon 30% angsuran PPh Pasal 25 yang telag diatur dalam PMK 44/2020. Menurutnya, fasilitas ini banyak membantu pelaku usaha untuk menjaga arus kas selama pandemi.

“Untuk pengusaha, yang paling laku itu pengurangan angsuran PPh Pasal 25," katanya.

Baca Juga: Sengketa Pajak atas Penyerahan Jasa Perdagangan di Luar Daerah Pabean
  • Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25

DJP menegaskan pengurangan 30% angsuran PPh Pasal 25 yang ada dalam PMK 44/2020 hanya bersifat penundaan. Angsuran PPh Pasal 25 setiap bulannya akan diakumulasi dan diperhitungkan di akhir tahun.

“Diskon di sini dalam artian pada bulan itu angsuran PPh Pasal 25-nya dikurangi, tapi sifatnya sebenarnya adalah penundaan karena PPh yang dihitung adalah penghasilan satu tahun pajak,” jelas Kepala Seksi Peraturan PPh Badan I DJP Hari Santoso. Simak artikel ‘Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25, DJP: Sifatnya Penundaan’. (DDTCNews)

  • Rencana Perpanjangan Masa Pemberian Insentif

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama mengatakan tekanan yang dihadapi pelaku usaha masih terjadi. Dia mengapresiasi rencana pemerintah untuk memperpanjang periode pemberian insentif pajak.

Baca Juga: Keputusan Pemberian Tax Allowance Terbit Paling Lama 5 Hari Kerja

"Kami sambut baik prakarsa pemerintah. Kami juga mengusulkan karena kondisi dunia usaha belum pulih, dan diperkirakan memerlukan waktu bisa sampai lewat tahun [2020]," katanya.

Sebagai informasi, terkait dengan pemanfaatan insentif, DDTCNews menyediakan kolom Debat berhadiah Rp1,5 juta. Tulis komentar Anda di artikel ‘Pemanfaatan Insentif Minim, Apa Komentar Anda? Rebut Hadiah Rp1,5 Juta’. (DDTCNews)

  • RUU Omnibus Law Perpajakan Masih Ditarget Selesai Tahun Ini

Revisi paket undang-undang (UU) perpajakan menjadi bagian dari 19 rancangan payung hukum yang masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2020-2024. Revisi paket UU perpajakan itu gagal direvisi pada periode 2015-2019.

Baca Juga: Cek Kondisi Usaha Wajib Pajak, Ini yang Dilakukan DJP

Selain itu, RUU Omnibus Law Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian juga masuk. RUU Omnibus Law dan RUU Bea Meterai ditargetkan selesai pada 2020. Simak artikel ‘Revisi Paket UU Perpajakan Masuk Renstra 2020-2024, Ini Penjelasannya’. (DDTCNews)

  • Permintaan Sertifikat Elektronik

Ditjen Pajak DJP menyatakan permintaan sertifikat elektronik oleh pengusaha kena pajak (PKP), yang masa berlaku sertifikat elektroniknya akan habis atau telah habis dimintakan secara online. PKP mengajukan permohonan sertifikat elektronik] pada laman e-Nofa (efaktur.pajak.go.id).

Setelah mengajukan permohonan pada laman e-Nofa, PKP menginput passphrase pada laman e-Nofa. Kemudian, PKP menghubungi KPP terdaftar melalui saluran telepon, surat elektronik (email), atau aplikasi pengiriman pesan untuk mendapatkan persetujuan dari petugas khusus. Simak artikel ‘Sertifikat Elektronik Kedaluwarsa? Bisa Minta Secara Online di Sini’. (Bisnis Indonesia/DDTCNews)

Baca Juga: Sengketa atas Kewajaran Transaksi Pembayaran Royalti Kepada Afiliasi
  • Ketentuan Tariff Rate Quota

Pemerintah memberikan pembatasan berdasarkan kuota atas penetapan tarif preferensi terhadap delapan kelompok barang impor dari Australia yang masuk dalam cakupan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Ketentuan tariff rate quota (TRQ) ini telah diatur dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan No.82/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Komprehensif Indonesia-Australia. (Bisnis Indonesia) (kaw)

Baca Juga: Per Bulan Ini, Pemungutan PPN PMSE & Penerapan e-Bupot 23/26 Semua PKP
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, persidangan, pengadilan pajak, sengketa, banding, gugatan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 22 Juli 2020 | 07:59 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 21 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 20 Juli 2020 | 17:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 20 Juli 2020 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:02 WIB
PP 44/2020
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:00 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 17:15 WIB
LAYANAN BEA CUKAI
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:46 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:12 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK