Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Harga Minyak Rendah Bikin Negara Teluk Mulai Kenakan Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Harga Minyak Rendah Bikin Negara Teluk Mulai Kenakan Pajak

Salah satu jalan di Manama, Bahrain. Harga minyak mentah yang rendah sejak 2015, tren penggunaan energi terbarukan, serta pandemi Covid-19 pada tahun lalu dinilai telah mengubah sistem perpajakan yang berlaku di negara Teluk anggota Gulf Cooperation Council (GCC). (Foto: dreamstime.com)

DUBAI, DDTCNews - Harga minyak mentah yang rendah sejak 2015, tren penggunaan energi terbarukan, serta pandemi Covid-19 pada tahun lalu dinilai telah mengubah sistem perpajakan yang berlaku di negara Teluk anggota Gulf Cooperation Council (GCC).

Negara-negara GCC yang selama ini tidak mengenakan pajak dan menggantungkan penerimaannya pada minyak bumi akhirnya harus mengenakan pajak demi menyokong penerimaan yang tertekan. Dengan ini, negara GCC berevolusi dari kawasan bebas pajak jadi kawasan dengan pajak rendah.

"Dengan desain yang baik, kebijakan pajak dapat menghasilkan dampak yang positif dan meningkatkan penerimaan serta daya saing," ujar PwC Middle East Tax and Legal Services Leader Mark Schofield, dikutip Selasa (6/4/2021).

Baca Juga: Bupati Tebar Insentif Tambahan untuk Desa yang Capai Target PBB-P2

Schofield mencatat dalam beberapa tahun terakhir negara-negara GCC telah berupaya untuk melakukan diversifikasi perekonomian sekaligus fiskal secara beriringan.

Agar memberikan dampak yang positif, diversifikasi perekonomian dan sumber penerimaan fiskal harus berjalan beriringan agar tidak terjadi kontradiksi antara satu dan yang lain.

Meski belum ada yang mulai mengenakan PPh atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, setidaknya 3 negara GCC mulai mengenakan PPN dan cukai atas produk-produk tertentu sejak 2017.

Baca Juga: UU HKPD Atur Ulang Ketentuan Pajak atas Jasa Hotel, Ini Perinciannya

Dari keenam negara anggota GCC, setidaknya hanya Oman yang mulai mewacanakan untuk mengenakan PPh atas penghasilan orang pribadi. Untuk saat ini, rencana tersebut masih belum diikuti oleh negara-negara lainnya.

Meski pajak yang dikenakan oleh pemerintah negara-negara GCC atas aktivitas bisnis di dalam yurisdiksi masing-masing cenderung jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, perkembangan ini bukannya tanpa risiko.

Schofield menilai terdapat risiko peningkatan biaya dan beban kepatuhan yang harus ditanggung oleh usaha lokal, terutama di tengah masa pemulihan dari pandemi Covid-19 dan diversifikasi perekonomian yang meninggalkan dominasi sektor minyak bumi.

Baca Juga: Target Kepatuhan Lapor SPT Tahun Pajak 2020 Tercapai, Ini Perinciannya

Oleh karena itu, sistem pajak yang sedang dibangun oleh negara-negara GCC ke depan harus efisien dan tidak membebani dunia usaha dengan biaya kepatuhan yang tinggi. (Bsi)

Topik : negara teluk, pajak, timur tengah, negara arab

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG

Tunggakan Pajak Capai Ratusan Juta, Mobil Perusahaan Disita DJP

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:00 WIB
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

Dua RUU Soal Pajak Ini Tak Lagi Masuk Daftar Prolegnas 2020-2024

Selasa, 07 Desember 2021 | 14:30 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Ubah Formula Penyaluran DAU, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Selasa, 07 Desember 2021 | 13:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Disahkan, Sri Mulyani: PAD akan Meningkat Secara Terukur

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 14:35 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Bupati Tebar Insentif Tambahan untuk Desa yang Capai Target PBB-P2

Rabu, 08 Desember 2021 | 14:09 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Realisasi Investasi Luar Jawa Ungguli Jawa, Ini Resep Jokowi

Rabu, 08 Desember 2021 | 13:41 WIB
KINERJA PAJAK

Target Kepatuhan Lapor SPT Tahun Pajak 2020 Tercapai, Ini Perinciannya

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan