Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Hanya PDIP & PKS yang Keberatan

0
0

JAKARTA, DDTCNews — Mayoritas fraksi di DPR setuju dengan rencana pemerintah memperpanjang masa pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty) dari awalnya hanya 6 bulan (1 Juli - 31 Desember 2016) menjadi 9 bulan (1 Juli 2016 - 31 Maret 2017) untuk 3 x periode penyampaian surat pernyataan.

Konfigurasi sikap fraksi-fraksi di DPR itu terungkap dalam dokumen ‘Perkembangan Pembahasan RUU Pengampunan Pajak’ yang diperoleh DDTCNews dari DPR, Jumat malam (24/6). Dokumen ini ditandatangani resmi oleh salah seorang anggota Panja RUU Pengampunan Pajak.

Dokumen itu mengungkapkan hanya 2 dari dari 10 fraksi di DPR yang menentang posisi pemerintah, yaitu Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Keduanya kompak menginginkan pelaksanaan tax amnesty tetap sampai 31 Desember 2016 untuk 2x periode penyampaian surat pernyataan.

Baca Juga: Ada Ken saat Tommy Mendaftar Tax Amnesty

Adapun, 8 fraksi yang lain, sebanyak 4 fraksi memberikan dukungan penuh atas posisi pemerintah. Keempat fraksi ini adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Nasional Demokrat.

Sebanyak 3 fraksi yang lain, yaitu Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Amanat Nasional, masing-masing menyampaikan usulan yang bervariasi, tetapi secara prinsip tidak bertentangan dengan posisi pemerintah. Bahkan, lebih progresif dari posisi pemerintah.

Gerindra misalnya, menginginkan masa pelaksanaan tax amnesty sampai dengan 31 Maret 2017 untuk 1x lebih periode penyampaian surat pernyataan. Adapun, Demokrat menghendaki pelaksanaan tax amnesty diperpanjang sampai 31 Desember 2017 untuk  3x periode penyampaian surat pernyataan.

Baca Juga: DPR Ingin Tarif Lebih Tinggi

Sementara itu, PAN mengusulkan agar masa pelaksanaan tax amnesty diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2017 untuk 3x periode penyampaian surat pernyataan. Satu fraksi lagi, yaitu Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, tidak mengambil posisi sekaligus tidak menyampaikan usulan.

Perpanjangan periode tax amnesty diatur antara lain dalam Pasal 3 ayat (1)-ayat (3) Bab III tentang Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan serta Pasal 9 ayat (6) Bab IV tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan, Penerbitan Surat Keterangan, dan Pengampunan atas Kewajiban Perpajakan. (Bsi)

Dokumen itu mengungkapkan hanya 2 dari dari 10 fraksi di DPR yang menentang posisi pemerintah, yaitu Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Keduanya kompak menginginkan pelaksanaan tax amnesty tetap sampai 31 Desember 2016 untuk 2x periode penyampaian surat pernyataan.

Baca Juga: Ada Ken saat Tommy Mendaftar Tax Amnesty

Adapun, 8 fraksi yang lain, sebanyak 4 fraksi memberikan dukungan penuh atas posisi pemerintah. Keempat fraksi ini adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Nasional Demokrat.

Sebanyak 3 fraksi yang lain, yaitu Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Amanat Nasional, masing-masing menyampaikan usulan yang bervariasi, tetapi secara prinsip tidak bertentangan dengan posisi pemerintah. Bahkan, lebih progresif dari posisi pemerintah.

Gerindra misalnya, menginginkan masa pelaksanaan tax amnesty sampai dengan 31 Maret 2017 untuk 1x lebih periode penyampaian surat pernyataan. Adapun, Demokrat menghendaki pelaksanaan tax amnesty diperpanjang sampai 31 Desember 2017 untuk  3x periode penyampaian surat pernyataan.

Baca Juga: DPR Ingin Tarif Lebih Tinggi

Sementara itu, PAN mengusulkan agar masa pelaksanaan tax amnesty diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2017 untuk 3x periode penyampaian surat pernyataan. Satu fraksi lagi, yaitu Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, tidak mengambil posisi sekaligus tidak menyampaikan usulan.

Perpanjangan periode tax amnesty diatur antara lain dalam Pasal 3 ayat (1)-ayat (3) Bab III tentang Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan serta Pasal 9 ayat (6) Bab IV tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan, Penerbitan Surat Keterangan, dan Pengampunan atas Kewajiban Perpajakan. (Bsi)

Topik : tax amenesty
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK